Info Barak

Solusi Sudah Ditawarkan ke Warga BARAK, (Kalteng)- Viral penolakan warga atas pemasangan tanggul (bronjong) penahan banjir pada ruas jalan nasional Trans Kalimantan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, mendapat respon positif dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam keterangan pers-nya, Kepala Satker PJN Wilayah II Kalteng, Marbun Riwanto menjelaskan, sejatinya pembangunan yang diselenggarakan pihaknya selalu mengedepankan aspek sosial, budaya maupun ekonomi. "Aspek sosial, budaya dan ekonomi selalu kami kedepankan dalam setiap menjalankan tugas. Tanggul dibuat pun, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat secara luas," jelasnya kepada infobarak, Rabu (30/08/2023). Tanggul yang dibuat, jelasnya, nantinya bermanfaat menghalau banjir yang selama ini selalu menggenangi badan jalan. "Salah satu contohnya, pada tahun 2021 lalu, banjir me

BARAK, (Kalteng)- Protes perangkat desa yang didukung warga Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau terkait pembangunan jalan Trans Kalimantan, masih bergulir. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Nusa, Yansah A Gani menyebutkan, pembangunan tanggul (bronjong) dengan ketinggian 50 hingga 150 Cm diwilayahnya, dinilai mengabaikan aspek sosial dan ekonomi. "Masyarakat tidak menolak pembangunan yang ada, hanya ketinggian tanggul yang dipersoalkan," katanya. Ketinggian tanggul yang dibangun Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Kalteng, dipastikan mematikan usaha warungan warga yang berprofesi sebagai pedagang. "Tanggul yang menjulang tinggi itu berdampak langsung pada matinya roda perekonomian warga padat penduduk yang memang menggantungkan hidup dari usaha warungan. Sekedar akses keluar-masuk saja sulit, apalagi pembeli," ujarnya disitat transhapakat. Ia pun berharap pemerintah meninjau kembali pembangunan tanggul terseb

BARAK, (Sumut)- Satu-satunya jembatan yang menjadi akses penghubung jalur darat dari Parapat menuju Pulau Samosir di Danau Toba, akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun pembangunannya sudah dinyatakan selesai 100 persen pada Desember 2022, namun peresmian baru dilaksanakan pada Jum'at (25/08/2023) kemarin. Jokowi menyebutkan, pembangunan jembatan dengan panjang keseluruhan 382 meter itu dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Sementara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan infrastruktur pada tiap-tiap KSPN selalu direncanakan secara terpadu, mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air bersih dan air baku, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga perbaikan hunian penduduk lewat Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur. "Tujuannya merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, hingga berdampak pada peningkatan ekonomi ma

Catatan Redaksi JAJARAN Satker dan PPK penyelenggara jalan nasional nampaknya perlu berkaca dari aksi protes warga yang sumber mata pencahariannya terancam karena adanya proyek pemasangan bronjong (tanggul) penahan jalan nasional Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau. Bagi sebagian orang, protes semacam itu mungkin masih dianggap hal lumrah dalam sebuah proses pembangunan. Tapi bagi para pemikir yang bekerja dengan nurani, hal seperti itu merupakan tamparan telak dimuka hidung institusi tempatnya bernaung. Apakah ada yang salah sampai-sampai seorang Kepala Desa pun turur ambil bagian dalam aksi protes yang digelar warga...? Tentu saja ada. Mana mungkin warga sekonyong-konyong protes kalau hajat hidupnya tidak terganggu. Siapa juga yang diam saja kalau mata pencahariannya terganggu. Lalu dimanakah letak kesalahannya...? Kalau proyek itu melewati perencanaan yang matang, mana mungkin menghasilkan design yang merugikan masyarakat sekitar. Begutu pula jika sosialisasi pra design dan p

BARAK, (Kalteng)- Kepala Desa (Kades) bersama warga Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengevaluasi pembangunan tanggul diwilayah mereka. Pasalnya, pembuatan tanggul menggunakan kawat bronjong tersebut terlalu tinggi, yang nantinya berdampak pada roda perekonomian masyarakat sekitar. "Pada dasarnya kami bersama masyarakat tidak menolak pembangunan oleh BPJN dan jajaran, tapi pikirkan dampaknya bagi masyarakat, baik sosial maupun ekonomi," ujar Kades Tumbang Nusa, Lilly,  dilansir borneonews, Sabtu (26/08/2023). Pembangunan, lanjutnya, harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan malah menyengsarakan. Lilly menjelaskan, pembuatan tanggul menggunakan kawat bronjong setinggi 50- 150 Cm, dipastikan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar, seperti matinya perekonomian warga yang rerata berprofesi sebagai pedagang disepanjang ruas Trans Kalimantan tersebut

BARAK, (Kaltim)- Pembangunan jalan nasional Bontang-Sangatta oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) kini hampir rampung, dan akhir 2023 ini ditargetkan mencapai kemantapan 100 persen (mulus- Red). "Ruas Bontang-Sangatta ini ditangani dengan rahab mayor, minor dan pemeliharaan rutin. Insya'Allah akhir tahun ini (2023) sudah mulus". Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR-RI, Irwan, saat meninjau penanganan jalan nasional Bontang-Sangatta. Didampingi pejabat BBPJN Kaltim dan kontraktor pelaksana, Irwan meninjau langsung proses pekerjaan rigid pavement sepanjang 5 Km dengan lebar 7,5 meter dikawasan Kandolo. Selanjutnya, Irwan juga didampingi saat meninjau lokasi yang akan dikerjakan dengan konstruksi rigid pavement pada segment Terminal Sangatta-Jembatan Pinang sepanjang 700 meter. Rigid dilokasi tersebut akan dikerjakan pada medio September tahun ini. Layaknya dilansir selasar, Jum'at (25/08/2023), Irwan berharap pembangunan jalan

BARAK, (Kaltim)- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, kajian Detail Engineering Design (DED) untuk menurunkan grade jalan yang terjal dan membahayakan pengendara di depan RSUD Taman Husada, Kota Bontang tengah berjalan. Hal itu diungkapkan Kepala BBPJN Kaltim, Reiza Setiawan saat meninjau lokasi bersama anggota Komisi V DPR RI, Irwan, Selasa kemarin. Reiza mengatakan, pihaknya akan menurunkan grade jalan tersebut sekitar 10 meter, agar tidak lagi membahayakan masyarakat pengendara. "Tahun ini kajian DED-nya disusun. Tahun depan (2024) baru bisa dikerjakan," ujarnya. Pernyataan itu pun dikuatkan oleh mantan Kepala BBPJN Kaltim yang kini telah menjabat sebagai Direktur Preservasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR, Budiamin. "Sekarang masih dalam kajian DED, untuk nanti dikerjakan pada TA 2024," ungkapnya. Sementara anggota Komisi V DPR, Irwan menjelaskan, menurunkan grade jalan dilokasi yang dik

BARAK, (NTT)- Dalam upayanya  meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR menggelar Rapat Kerja (Raker) di Desa Golomori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Raker kali ini difokuskan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus strategi penyerapan anggaran TA 2023. Selain itu, Raker juga diselenggarakan untuk membahas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan usulan program penanganan TA 2024 nanti. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Junianto mengungkapkan, hingga saat ini Raker masih barlangsung dan berjalan dengan lancar. "Kami bersyukur Raker kali ini berlangsung di Golomori. Karena bagaimanapun, Golomori yang dahulunya merupakan desa tertinggal, kini sudah bersolek dengan pesona kawasan-kawasan wisatanya setelah DJBM Kementerian PUPR membangunan jalan yang selama ini didambakan warganya," ujar putra asli NTT tersebut dalam keteranganya yang d

BARAK, (NTT)- Dalam upayanya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan infrastruktur di tanah air, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR mengadakan Rapat Kerja (Raker) di Desa Golomori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Raker yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian tersebut, dilaksanakan sejak Rabu (23/08/2023), untuk membahas mengenai program dan progres pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satu isu yang mendapat perhatian penting dari Hedy, yakni mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Hedy meminta Inpres Jalan Daerah (IJD) tersebut dilaksanakan sebaik mungkin oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN).  “Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membahagiakan orang-orang yang belum bisa menggunakan jalan tol, karena yang dikerjakan adalah jalan ya

Catatan Redaksi DALAM beberapa waktu belakangan ini, lelang e-katalog menjadi pilihan alternatif ketika lelang elektronik yang dijalankan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) menemui "jalan buntu". Bukan tanpa alasan, lelang e-katalog dipilih lantaran lebih unggul ketimbang lelang elektronik, mulai dari prosesnya yang lebih cepat, efisien dan akuntable, sebab harga pun bisa dikontrol lewat media elektronik sesuai harga pasar yang berlaku. Selain lebih efisien dari sisi waktu yang hanya sekitar dua minggu sejak lelang hingga kontrak, lelang e-katalog juga berguna untuk mengantisipasi main banting harga antar penyedia jasa, yang selama ini kerap menyebabkan hasil pekerjaan tidak tepat mutu hingga berujung pada pemutusan kontrak. Lewat lelang e-katalog pula, semua informasi yang dibutuhkan untuk mendukung arahan Presiden dalam Inpres No 1 Tahun 2015 yang menekankan percepatan pengembangan sistem e-procurement dan e-purchasing bisa dikontrol, baik soal spesifikasi te

BARAK, (Kalsel)- Jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) gerak cepat antisipasi terganggunya arus transportasi orang maupun barang dan jasa akibat kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional penghubung Kalsel-Kalteng di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel. PPK 2.3 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Kalsel sebagai penanggungjawab ruas langsung turun bersama tim menuju lokasi kerusakan, dan mengambil langkah-langkah antisipatif dengan memasang rambu peringatan, dan penanganan sementara. "Agar jalan tetap fungsional dan menjaga keselamatan masyarakat pengendara, kami memasang rambu peringatan, dan melakukan perbaikan sementara pada Daerah Aliran Sungai (DAS)," ujar Agung Satrio kepada infobarak, Senin (21/08/2023). Ia menjelaskan, aliran air dari alur sungai yang berkelok menghantam bagian sisi jalan. "Proses gerusan terus-menerus menyebabkan material pondasi jalan, yang

BARAK, (Lampung)- Lelang 17 paket pekerjaan perbaikan 17 ruas jalan daerah yang didanai APBN di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil II Lampung. Hingga kini, KPPU terus mengumpulkan informasi terkait 17 paket pekerjaan yang telah terkontrak. Hal itu ditegaskan Kepala KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro beberapa waktu lalu. "Saat ini KPPU tengah menganalisis secara komprehensif terkait proses lelang 17 yang melibatkan beberapa pelaksana baik nasional maupun daerah," ujarnya dilansir kupastuntas, Senin (14/08/2023) lalu. Kata Wahyu, bila dalam prosesnya terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi, maka pihaknya akan meminta dokumen pengadaan barang/jasa untuk pendalaman lebih lanjut. Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung untuk mengkonfirmasi beberapa hal terkait lelang 17 pekerjaan tersebut," tegasnya. KPPU, lanjutnya, memfokuskan pengawasan terh

BARAK, (Jakarta)- Meskipun pasokan dan biaya logistik masih bergantung pada ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan, namun alokasi anggaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur masih cukup rendah. Hal itu membuat daya saing biaya logistik masih belum kompetitif dibanding negara-negara tetangga. "Biaya logistik kita sekarang belum cukup kompetitif dibanding negara-negara tetangga. Salah satu komponen biaya logistik adalah transportasi yang 90 persen masih bangantung pada jaringan jalan. Itulah yang membuat ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan menjadi sangat penting." Demikian diungkapkan Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian saat menghadiri sosialisasi Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kementerian Bappenas, Jakarta, Senin lalu. Gap alokasi anggaran yang terjadi antara jalan nasional dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, katanya, menjadikan kemantapan jalan timpang (tidak berimbang- Red). "Karena itulah IJD itu ada, yakni

BARAK, (NTB)- Perbaikan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Bypass BIL-Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditarget rampung sebelum event MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 13-15 Oktober 2023 nanti. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUPR NTB, Muhammad Rum, Senin, di Mataram. "Informasinya perbaikan sedang dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB. Insya'Allah rampung sebelum event MotoGP berlangsung," ujarnya. Ia menjelaskan, kerusakan berulang pada titik yang sama di jalan nasional Mandalika, lantaran posisi jalan yang berada persis diatas lahan yang rawan pergeseran (patahan). Karenanya, ia berharap kedepan dilakukan survey geodesi untuk menentukan penanganan seperti apa yang paling tepat. "Kalau memang ke depan rusak lagi, rencananya akan dibikin menjadi jembatan saja. Tapi teknisnya seperti apa, BPJN yang lebih paham," ungkapnya dilansir antara kemarin. Diketahui, setidaknya terdapan sekitar 30 meter badan jalan di ruas

BARAK, (Maluku Utara)- Lewat Agenda Prioritas Pembangunan (APP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan pembangunan jalan/jembatan sebagai salah satu fokus yang diawasi sepanjang TA 2023 ini. Karenanya, BPKP perwakilan Maluku Utara pun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan jalan/jembatan, baik yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), maupun oleh Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara. Seperti dilansir laman resmi BPKP, evaluasi tersebut untuk mengukur ketepatan, kecukupan dan keselarasan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan antara pemerintah pusat dengan Pemprov/Pemda. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk menakar sejauh mana akuntabilitas keuangan, capaian kinerja, efektivitas, dan kesinambungan serta keselarasannya, lebih-lebih dikawasan daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP). Tak hanya itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan selama pelaksanaan, maupun kelemahan da

BARAK, (Sumsel)- Per 12 Agustus 2023, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan (Sumsel) telah berhasil mencapai progres fisik pelaksanaan paket Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar 2,141 persen. Capaian progres tersebut jauh melampaui target yang direncanakan sebesar 0,378 persen, atau deviasi +1,764 persen. Hasil ini dicapai dari pelaksanaan paket IJD Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Sp.Kuang Dalam-Beringin Dalam di Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Paket yang dilelang lewat E-Katalog ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Kepala BBPJN Sumsel, Hardy Siahaan mengungkapkan, sejak kontrak paket IJD ditandatangani, baik Kepala Satker maupun PPK langsung gerak cepat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan preservasi dan rekonstruksi jalan yang diharap-harapkan oleh

BARAK, (Sulsel)- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) turun lapangan mendampingi Anggota Komisi V DPR-RI, Muh.Aras, Jum'at (11/08/2023). Kali ini yang menjadi tujuan, yakni peninjauan terhadap pembangunan Jalan Elevated Maros-Bone di Desa Padaelo, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Aras mengungkapkan, pihaknya tengah menjalankan fungsi pengawasan yang melekat dalam pengabdiannya sebagai Anggota DPR. "Ini bagian dari tugas kami, melakukan pengawasan terhadap setiap pembangunan yang diselenggarakan pemerintah," ujarnya seperti dilansir bacapesan, kemarin. Adapun jajaran BBPJN Sulsel yang mendamping Aras, terdiri atas Kabid Sutryanto, Kepala Satker PJN Wilayah III Sulsel Malik, dan PPK 3.1 Irwan. Sementara dari unsur pejabat daerah, diantaranya Kabid Bina Marga Dinas PUT RPP Kab Maros Muh.Alif Husaeni dan sejumlah pejabat lainnya.* (Barak)

Berhasil Tingkatkan Kemantapan Jalan Menjadi 100 Persen BARAK, (Sumsel)- Seakan luput dari liputan media, ternyata proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalntim) Sumatera Selatan (Sumsel), kini seakan bersolek manja menyambut setiap pengendara yang melintas. Tidak hanya kualitas dan kuantitas yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR dan jajaran Balai Besar Pelsaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel, namun sisi estetik-pun tetap mendapat sentuhan yang tak kalah serius. Meski demikian, Kementerian PUPR dan jajaran tidak lantas berpuas hati. Kamis (10/08/2023), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian dan sejumlah pejebat teras, didampingi Kepala BBPJN Palembang Hardy Siahaan turun langsung untuk meninjau pelaksanaan proyek percontohan yang pertama kali diterapkan di Indonesia tersebut. Dalam kunjungannya, Menteri PUPR berpesan, agar pelaksana benar-benar memperhatikan setiap detail da

Paket IJD-pun Berjalan Baik BARAK, (Lampung)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan jajaran akhirnya merampungkan pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan nasional di sekitaran Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Salah seorang warga Kec Belalau, Ari menyatakan rasa syukurnya atas perbaikan tersebut. "Alhamdulillah sekarang jalannya sudah bagus," ujarnya dilansir tribunlampung, Kamis (10/08/2023) kemarin. Rian, salah seorang pengendara  menyatakan, dirinya tak lagi was-was saat melintas dilokasi tersebut, karena saat ini jalannya sudah bagus. "Alhamdulillah sudah diperbaiki dan sudah bagus. Saya gak perlu was-was lagi," ucapnya. Pengawas lapangan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Lampung, Rusmadi menjelaskan, jika pihaknya memang sudah memperbaiki semua kerusakan yang ada. Paket IJD Berjalan Baik Sementara pekerjaan paket Inpres Jalan Daerah (IJD) seperti di Kab Mesuji, Lampung, kini sudah ber

BARAK, (Sumbar)- Setelah sebelumnya sejumlah Balai di informasikan sudah mulai melaksanakan pekerjaan ruas jalan yang masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat (Sumbar)-pun tak mau ketinggalan waktu. Adalah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I yang sejak beberapa waktu lalu sudah mulai melaksanakan proses pekerjaan paket yang di lelang lewat E-Katalog tersebut. Dalam keterangan persnya yang diterima infobarak, Jum'at (11/08/2023), Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar, Masudi menerangkan, saat ini pihaknya tengah fokus mengerjakan paket IJD Peningkatan Ruas Jalan Poros Tanjung Balik-Pangkalan. "Pelaksanaan paket IJD di Lima Puluh Kota sudah berjalan," ujarnya. Dijelaskan, paket IJD Peningkatan Jalan Poros Tanjung Balik-Pangkalan terkontrak sejak Rabu (26/07/2023) selama 150 hari kalender. "Paket ini senilai Rp 13 miliar untuk overlay AC WC jalan sepanjang 5,4 Km," jelasnya. Ia menegaskan, piha

BARAK, (Sumut)- Apa yang selama ini diharap-harapkan oleh masyarakat Lagan dan Sibagindar, akhirnya terwujud juga. Adalah prmbangunan ruas jalan Aomakan-Pagindar-Watas NAD yang sebelumnya sudah masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD), kini mulai dibangun oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Pelaksanaan pembangunan paket senilai Rp 58,5 miliar tersebut, dimulai sejak kemarin, Rabu (09/08/2023). Sebelumnya, saat kunjungannya ke Desa Pagindar di Kecamatan Sibagindar pekan lalu, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan, tidak lama lagi pembangunan jalan didaerah tersebut segera dilaksanakan. "Tak lama lagi kita bisa menikmati jalan yang mulus. Paket IJD sudah turun, dan mulai dilaksanakan Agustus 2023 ini," ungkapnya disitat mistar, Kamis (10/08/2023). Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama mendukung pembangunan yang ada, sekaligus berterima kasih kepada pemerintah pusat dan semua pihak yang terlibat didalamnya.* (

BARAK, (Kalbar)- Warga Ketapang merasakan keresahan akibat belum adanya kejelasan pelaksanaan perbaikan jalan Pesaguan-Kendawangan-Ketapang yang sudah diprogram oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) lewat Inpres Jalan Daerah (IJD). "Kami berharap pemerintah pusat lebih peka dengan kondisi kami yang terpaksa harus melintas dijalan rusak setiap harinya," ujar salah seorang warga ketapang layaknya dilansir suarapemred, Senin (07/08/2023) kemarin. Informasi yang diperoleh infobarak, saat ini paket IJD pembangunan jalan Pesaguan-Kendawangan-Ketapang masih ditelaah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas. Uniknya, meskipun anggarannya masih dalam proses di Kemenkeu dan Bappenas, namun lelang sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada pemenangnya. Hal itupun menggelitik Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak, Dedi. Ia mengatakan, jika memang anggarannya belum tersedia, baiknya jangan dipaksakan untuk dilelang. "Belajar dari penga

BARAK, (NTT)- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Junianto, meminta PPK dan kontraktor kerja maksimal dalam pelaksanaan proyek Inpres Jalan Daerah (IJD). "Capaian progres pekerjaan harus didukung dengan tertib administrasi. Dua-duanya harus berjalan beriringan," ujarnya dalam acara penandatanganan kontrak paket IJD untuk ruas jalan daerah di Flores Timur, dikantor BPJN NTT, Senin (07/08/2023). Agustinus menegaskan, semuanya dilaksanakan dengan benar, agar hasil pekerjaan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. "Semuanya harus dikawal dengan baik, dan waktu mobilisasi juga harus benar-benar dilaksanakan dengan benar. Jika terdapat kesulitan, silahkan konsultasi dengan tim khusus di Balai," tegasnya. Diketahui, untuk penanganan ruas jalan daerah di Flores Timur, BPJN NTT melalui PPK 4.5 pada Satker PJN Wilayah IV NTT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 21,1 miliar. Pj Bupati Flores Timur, Doris Rih

BARAK, (Kalsel)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan jajaran terus melakukan pemeliharaan secara rutin maupun berkala untuk menjaga kondisi jalan nasional di Kabupaten Balangan tetap fungsional sepanjang tahun. "Pekerjaan preservasi terus berjalan sepanjang tahun. Kami berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan". Demikian diungkapkan PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Kalsel, Dwi Wahyono dalam keterangan persnya kepada infobarak, Senin (07/08/2023). Ia menjelaskan, bukan hanya pekerjaan preservasi yang menjadi perhatian bagi pihaknya, namun pekerjaan yang sudah serah-terima dan masih dalam masa pemeliharaan pun tetap menjadi fokus. "Seperti halnya pekerjaan penanganan longsoran pada ruas jalan A.Yani Km 2 yang dilaksanakan pada TA 2022 lalu, saat ini masih dalam masa pemeliharaan," ujarnya. Untuk memastikan rekanan terus memberikan per

BARAK, (Sulut)- Menghadapi segala persoalan terkait penanganan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan jajaran selalu menyiapkan skenario yang tertata (terencana) dengan baik. Tak hanya jalan/jembatan yang mengalami penurunan kondisi akibat termakan usia, yang rusak karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan Rob-pun selalu melalui perencanaan yang matang. "Dimanapun diseluruh Indonesia, jalan nasional merupakan jalur utama yang sangat vital bagi pergerakan roda perekonomian masyarakat. Kami selaku penyelenggaranya harus selalu sigap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, seperti bencana alam dan lain sebagainya, agar kerusakan tidak sampai berdampak pada distribusi barang/jasa maupun orang." Demikian ditegaskan Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio. Ia menjelaskan, seperti halnya jika terjadi kerusakan akibat bencana alam ataupun banjir, pihaknya selalu gerak cepat turun bersama tim lengkap untuk melihat langsu

BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa waktu belakangan ini, Satker PJN Wilayah I pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut), aparat Kepolisian, Dishub dan pihak terkait lainnya disibukkan dengan pengaturan arus lalu lintas dan perbaikan jalan nasional di Batu Jomba, Kabupaten Tapanuli Selatan. Usut punya usut, penyebab seringnya terjadi kerusakan pada ruas jalan penghubung Padang Sidempuan-Tapanuli Selatan-Medan, tak lain karena posisi jalan berada persis diatas garis patahan bumi (sesar). Bukan hanya itu, jalan Batu Jomba juga menjadi jalur perlintasan favorit bagi berbagai jenis kendaraan, dari roda dua hingga kendaraan besar yang melebihi kapasitas Muatan Sumbu Terberat Jalan (MST). Kepala Satker PJN Wilayah II Sumut, T. Rahmatsyah Putra menjelaskan, pihaknya tidak pernah lepas pantauan dari kondisi jalan nasional di Batu Jomba. "Pemeliharaan berkala dan rutin bahkan pengaspalan selalu kami lakukan dilokasi tersebut. Hanya saja, karena lokasinya yang be

PGN Ngaku Siap Tanggungjawab Perbaiki Jalan Yang Rusak BARAK, (Kaltim)- PPK 1.10 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I BBPJN Kalimantan Timur (Kaltim), Tri Berias mengungkapkan, pihaknya membahas dan akan menginventarisir kerusakan jalan nasional dampak dari proyek pemasangan pipa jaringan gas Senipah-Balikpapan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Solution. Hal itu disampaikannya saat survey bersama untuk melihat langsung kerusakan jalan di Jl Soekarno Hatta, Km 5, Rabu (02/08/2023). "Nanti kita hitung dulu tingkat kerusakannya. Kita evaluasi dulu matode pengembalian kondisi jalannya. Nanti akan kita bahas lagi," ungkapnya. Perbaikan dari seluruh bagian jalan yang rusak, katanya, mutlak menjadi tanggungjawab dari PT PGN. "Metode perbaikannya sendiri, nantinya akan diseuaikan dengan spesifikasi teknik dari Bina Marga," tegasnya. Ia memastikan, perbaikan tidak hanya dilakukan pada kawasan Kota Balikpapan saja, tapi disepanjang lokasi pekerjaan pipa ga

BARAK, (Kalteng)- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kalimantan Tengah (Kalteng) langsung merespon kritik warga soal jalan rusak disekitar kawasan Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari informasi yang diperoleh infobarak, Rabu (02/08/2023), PJN I Kalteng langsung memulai perbaikan dengan menurunkan alat berat ke lokasi. Pekerjaan yang menjadi bagian dari pemeliharaan rutin tersebut, yakni open grading operation untuk membentuk kembali permukaan jalan, agar tidak membahayakan masyarakat pengendara. Open Grading Operation mulai dikerjakan sejak dari STA 43+250, STA 43+300, STA 43+400, STA 43+450, STA 43+600, hingga STA 43+650. Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak, Deddy menilai, respon seperti itu sangat diharapkan oleh masyarakat dan pengguna jalan. "Sambil menunggu alokasi anggaran bagi penanganan permanen, memang perlu dilakukan langkah-langkah preventif, seperti yang kemarin dilakukan (pemeliharaan rutin- R

BARAK, (NTB)- Tak terdengar beritanya, rupanya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mulai mengerjakan pembangunan jalan yang diamanatkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Adalah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I NTB yang sudah mulai aksi dilapangan dengan mengerjakan paket Rekonstruksi Jalan Lembar-Gili Mas. Tahap awal pekerjaan dilakukan dengan galian pelebaran, pemadatan tanah dasar dan disertai timbunan pilihan. "Alhamdulillah sekarang pekerjaan kami sudah berjalan, sambil terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk segera menyelesaikan jika terdapat hambatan selama pelaksanaan". Demikian diungkapkan Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Deni Purwa Indarsa, dalam keterangan persnya yang diterima infobarak, Selasa (01/08/2023). Kendala yang dihadapi selama masa pelaksanaan, katanya, hanya berupa utilitas. "Hambatannya, banyak utilitas didaerah yang kami tangani. Makanya kami terus ber

BARAK, (Maluku Utara)- Merespon keluhan warga terkait debu dari jalan yang rusak disekitaran Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, rekanan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, PT Labrosco Yal yang memegang hak pekerjaan preservasi jalan tersebut mengantisipasinya dengan melakukan penyiraman secara rutin. Hal itu diungkapkan PPK1.4 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo. Selain penyiraman secara rutin, jelasnya, Labrosco juga rutin melakukan patching pada titik-titik yang berpotensi membahayakan masyarakat pengendara. "Untuk mengurangi jalan berlubang sekaligus mengejar kemantapan jalan, pada bagian itu juga dilakukan pekerjaan holding dengan patching," jelasnya dilansir jurnalsoreang, Senin (31/07/2023). Ia berharap masyarakat dan pengendara bersabar hingga semua kerusakan tertangani dengan baik. Panjang jalan nasional di Pulau Morotai yang memcapai 221 Km, membuat pihaknya mendahulukan titik-titi

Hari Ini Warga Sepakat Sampaikan Aspirasi BARAK, (Kalteng)- Geram jalan utama didaerahnya tak kunjung diperbaiki, warga akhirnya menanam pohon sawit dan pisang ditengah badan jalan Nasional di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng). Meski panjang jalan yang rusak hanya sekitar 1.200 meter-an, namun hingga saat ini belum juga ditangani oleh PPK/Satker terkait. Tak hanya menghambat aktivitas masyarakat secara luas, dampak lain yang dirasakan warga sekitar adalah berupa debu yang beterbangan sepanjang waktu. Meski baru berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, namun kondisi tersebut sangat berpengaruh bagi kesehatan warga dan para pengendara. Jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng sendiri beralasan, belum bisa menangani kerusakan yang ada, lantaran kekurangan anggaran. Mashuri, salah seorang pedang disekitar lokasi menuturkan, sejak kondisi jalan mengalami kerusakan parah seperti sekarang, warga yang menggantungkan hidup dari berdagang disepanjang jalan A.Yani m