DJBM Kementerian PUPR Gelar Raker di Golomori

BARAK, (NTT)- Dalam upayanya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan infrastruktur di tanah air, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR mengadakan Rapat Kerja (Raker) di Desa Golomori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Raker yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian tersebut, dilaksanakan sejak Rabu (23/08/2023), untuk membahas mengenai program dan progres pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Salah satu isu yang mendapat perhatian penting dari Hedy, yakni mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Hedy meminta Inpres Jalan Daerah (IJD) tersebut dilaksanakan sebaik mungkin oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN). 

“Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membahagiakan orang-orang yang belum bisa menggunakan jalan tol, karena yang dikerjakan adalah jalan yang betul-betul dirasakan manfaatnya secara langsung di daerah pertanian/perkebenunan (perdesaan- Red),” ujarnya.

Ia pun berkali-kali menekankan, agar IJD dilaksanakan dengan serius, dan hasilnya harus menjadi contoh dalam capaian mutu.

"Kualitasnya harus menjadi contoh bagi Pemda dalam pekerjaan jalan dan jembatan. Pastikan mutunya baik sesuai standar teknis yang kita miliki," tegasnya.

Berdasarkan Data Ditjen Bina Marga, hampir seluruh pekerjaan IJD Tahap IA senilai Rp 7,4 Triliun sudah terkontrak dan berjalan. Sementara untuk Tahap IB senilai Rp 7,2 triliun revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaannya.

“Balai tindaklanjuti untuk segera kontrak (pekerjaan Tahap IB). Pemahaman saya sebagian besar menggunakan e-katalog (katalog elektronik). Jangan berpikir untuk main-main,” wantinya.

Selain itu, Hedy meminta seluruh jajarannya untuk dapat mencapai target penurunan indeks waktu tempuh perjalanan (time travel) menjadi 1,9 jam untuk setiap 100 Kilometer pada koridor-koridor utama jalan nasional. Karena saat ini, indeks time travel tersebut masih 2,15 jam/100 Kilometer.

Hal lain yang ditekankan, yakni terkait target kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 94,3 persen pada akhir tahun 2024.

Hedy juga menginstruksikan untuk mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 -2029. Penyusunan RPJMN tersebut harus dilakukan dengan perhitungan yang baik dan detail dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata untuk periode tersebut.

Menurutnya, tantangan penyusunan RPJMN selanjutnya adalah juga terkait dengan fungsi Ditjen Bina Marga yang tidak hanya mengurusi jalan nasional, namun juga sebagai pembina seluruh jalan sebagai satu-kesatuan jaringan.

“Sekarang kita bukan hanya urus jalan nasional, tetapi juga sebagai pembina jalan-jalan daerah. Kita harus bisa mengatur strategi bagaimana dalam RPJMN, dapat membawa nilai manfaat berupa penurunan biaya logistik,” ungkap Hedy.

Dalam kesempatan yang sama, Hedy mengajak ASN Muda Ditjen Bina Marga untuk aktif menulis karya-karya ilmiah pada jurnal-jurnal ataupun konferensi internasional. Hal tersebut guna mendapatkan pemahaman dan pengalaman mengenai teknologi-teknologi terbaru dalam pengembangan jalan. Raker Ditjen Bina Marga diikuti seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala BBPJN/BPJN, pejabat adimistrator hingga Kepala Satuan Kerja.* (Barak)