Biaya Logistik Masih Tergantung Pada Ketersediaan Jalan, Tapi Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Daerah Rendah

BARAK, (Jakarta)- Meskipun pasokan dan biaya logistik masih bergantung pada ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan, namun alokasi anggaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur masih cukup rendah.

Hal itu membuat daya saing biaya logistik masih belum kompetitif dibanding negara-negara tetangga.

"Biaya logistik kita sekarang belum cukup kompetitif dibanding negara-negara tetangga. Salah satu komponen biaya logistik adalah transportasi yang 90 persen masih bangantung pada jaringan jalan. Itulah yang membuat ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan menjadi sangat penting."

Demikian diungkapkan Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian saat menghadiri sosialisasi Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kementerian Bappenas, Jakarta, Senin lalu.

Gap alokasi anggaran yang terjadi antara jalan nasional dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, katanya, menjadikan kemantapan jalan timpang (tidak berimbang- Red).

"Karena itulah IJD itu ada, yakni mendukung terciptanya aksesibilitas dan mobilitas, agar setiap daerah yang memiliki potensi ekonomi dapat berkembang, karena terhubung oleh jaringan jalan yang memadai," ujarnya.

Rendahnya dukungan APBD untuk penanganan jalan daerah juga diamini Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wilan Oktavian.

Merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2022, ungkapnya, 34 provinsi di Indonesia hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 triliun atau setara 7,06 persen dari APBD Provinsi untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan. Sementara Kabupaten/Kota hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45,10 triliun atau setara 5,7 persen dari total APBD.

"Tapi sejalan dengan program IJD, Pemprov/Pemda diharap menyediakan dukungan anggaran bagi pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah yang akan diserah-terimakan," ungkap pria yang dikenal komunikatif tersebut.

Kini, lanjutnya, DJBM Kementerian PUPR tengah melaksanakan program IJD tahap awal dengan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun, yang terbagi untuk Pulau Sumatera sebesar Rp 5,295 triliun, Pulau Jawa Rp 3,216 triliun, Pulau Bali dan Nusa Tenggara Rp 1.21 triliun, Pulau Maluku Rp 377,5 triliun, Pulau Kalimantan Rp 1,74 triliun, Pulau Sulawesi Rp 1,94 triliun, dan Papua sebesar Rp 857,8 triliun.

"Rencananya, yang masuk dalam program IJD mencakup penanganan jalan sepanjang 2.673 Km dan 2.362 meter jembatan. Sampai saat ini, dari 576 paket IJD, 356 paket dalam proses lelang, dan 220 paket sudah terkontrak, bahkan sedang dalam proses pekerjaan," tandasnya.* (Barak)