Info Barak

BARAK, (Sumut)- Tuntutan warga Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), agar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut segera memperbaiki kerusakan pada ruas jalan nasional Jamin Ginting, akhirnya mendapat titik terang. "Untuk ruas Medan-Berastagi sudah terprogram di TA 2023. Dananya sudah tersedia," ungkap PPK Medan-Berastagi pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi Sumut, Faisal, kepada infobarak, Senin (30/01/2023). Dana yang tersedia, lanjutnya, untuk merupakan dana preservasi ruas Batas Kota Medan-Batas Kabupaten Karo (Medan-Berastagi) Seksi I, dan Batas Kabupaten Karo-Berastagi (Medan-Berastagi) Seksi II. "Jalannya akan diperlebar dan perkerasan bahu kanan-kiri, sehingga badan dan bahu jalan menjadi 10 meter," ujarnya. Untuk pelaksanaannya sendiri, katanya, saat ini masih dalam proses review perhitungan biaya. "Mudah-mudahan bulan Pebruari sudah kelar, dan awal Maret sudah lelang,&q

BARAK, (Sumut)- Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Jamin Ginting, utamanya mulai dari Simpang Tuntungan hingga Desa Tiang Layar, di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kini semakin parah. Perbaikan yang dilakukan pihak Satker/PPK terkait pada TA 2022 dinilai belum maksimal. Kondisi jalan yang berlubang, kerap menimbulkan kemacetan panjang setiap harinya. Menurut warga Pancur Batu, kerusakan jalan didaerah tersebut sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Warga pun menyesalkan jalan yang menjadi jalur pariwisata itu seakan luput dari perhatian serius pemerintah pusat. Padahal jalan Jamin Ginting merupakan jalan nasional. "Dikawasan Sibolangit diaspal dan diperlebar hingga mulus. Tapi di Pancur Batu seakan dibiarkan tetap rusak. Kami heran dengan sikap jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Padahal kerusakan jalan didaerah kami cukup parah," ujar salah seorang warga bermarga Ginting layaknya di

BARAK, (DIY)- Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Yogya-Wonosari, tepatnya di sekitaran kawasan Patuk, Gunungkidul, dipastikan lantaran adanya sumber air yang berada persis dibawah permukaan jalan. Meski demikian, kerusakan itu akan segera diperbaiki secara permanen oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko. Menurutnya, dilokasi tersebut sudah beberapa kali diperbaiki, namun tetap saja kembali mengalami kerusakan. "Itu lantaran adanya aliran air dibawah permukaan jalan, sehingga membuat lapisan aspal kerap mengelupas, dan jalan jadi bergelombang," ujarnya. Karenanya, tahun ini pihak Balai akan melakukan penanganan secara permanen, karena jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Rencananya tahun ini akan dilakukan penanganan permanen. Saat ini masih dalam kajian, agar konstruksi ja

BARAK, (Jakarta)- Komisi V DPR-RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR, agar berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kakorlantas Polri untuk mengatasi persoalan kerusakan jalan nasional akibar kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas atau Over Dimension Over Load (Odol), termasuk angkutan pertambangan maupun perkebunan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJBM, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, dan Kepala BPIW Kementerian PUPR, digedung Nusantara DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01/2023). Sebelumnya, saat rapat berlangsung, Anggota Komisi V, Bakrie, menyorot besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara, yakni sebesar Rp 1,2 triliun untuk membenahi ratusan kilometer jalan rusak akibat angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Besaran pengeluaran itu tidak sebanding dengan penerimaan negara dari hasil tambang yang hanya sekitar Rp 500 mili

BARAK, (Jateng)- Penanganan ruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah (Jateng) dipastikan bisa rampung pada awal TA 2024. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jateng-DIY, Wida Nurfaida. "Target baru kami usulkan, sebenarnya dari ke-7 paket itu, sampai sekarang Rembang-Buluh masih dalam proses lelang. Mestinya sih semua rampung pada awal 2024," ujarnya. Dijelaskannya, paket-paket diluar pembiayaan menggunakan dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), antara lain paket Lingkar Tegal Km 164+250 - 164+620, Lingkar Brebes Km 164+620 - 165+240, arah Slamet Riyadi-Bayang Km 9+450, Sudirman Batang arah Kendal, dan Lingkar Kendal. "Dari 7 paket SBSN, 5 paket diantaranya sudah terkontrak di akhir Desember 2022. Untuk Rembang-Buluh sudah lelang," jelas Wida layaknya dilansir tribunjateng, Selasa (24/01/2023). Sementara terkait penanganan kerusakan akibat cuaca ekstrem, pihaknya sudah mengusulkan ke pusat. Begitu p

BARAK, (Kalsel)- Efek dari masih berkeliarannya kendaraan-kendaraan truk angkutan berat (Over Dimension Over Load- Odol), benar-benar menguras keuangan negara. Salah satu contohnya, jalan nasional di Sungai Buluh, Kalimantan Selatan (Selatan) yang baru saja selesai di bangun, kembali mengalami kerusakan dalam waktu yang sangat singkat. Jalan itu mengalami retak-retak dan ambles akibat menjadi tempat pemberhentian truk-truk kontainer bermuatan berat. "Waktu pekerjaan baru selesai dilakukan, dilokasi itu menjadi tempat pemberhentian sementara kendaraan angkutan berat. Itulah yang menyebabkan jalan jadi rusak lagi," ujar PPK pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Kalsel, Shalafuddin, Selasa (24/01/2023). Via pesan WhatsApp, ia juga menjelaskan, jika dilokasi yang mengalami kerusakan merupakan daerah rawa. "Disitu daerah rawa yang tanahnya lembek. Dalam keadaan aspalnya baru, terus dilindas roda kendaraan berat yang parkir, jadinya rusak lagi,"

BARAK, (Kalsel)- Kualitas konstruksi jalan nasional di Sungai Buluh dipertanyakan. Pasalnya, aspal jalan yang baru berusia satu bulan itu kembali mengalami kerusakan. Panrauan media di lapangan, keretakan aspal terjadi di beberapa titik, dan bahu jalan pun menunjukan tanda-tanda akan ambles. Sebelumnya, jalan nasional Sungai Buluh mengalami kerusakan cukup parah seperti berlubang dan bergelombang. Karenanya, pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai merehab konstruksi jalan sejak Juni hingga Desember 2022. Hanya saja, aspal yang digelar tak begitu kuat hingga terjadi kerusaka. Dibeberapa titik kerusakan dini itu sudah ditambal, namun ada pula yang belum. "Kondisi ini membahayakan pengendara. Terlebih dengan minimnya penerangan saat malam hari," ujar Saipullah, salah seorang warga Sungai Buluh, Minggu (22/01/2022). Rusaknya jalan yang baru saja direhab itu dipertanyakan. "Pada

BARAK, (Malut)- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku Utara (Malut) diminta segera membenahi air yang selama ini mengalir bebas diatas badan jalan nasional di Kepulauan Sula. Pasalnya, air yang mengalir bebas disepanjang badan jalan menuju Desa Malbufa dan Desa Fokalik di Kecamatan Sanana Utara tersebut, selalu membawa material pasir dan berbagai macam sampah lainnya yang membahayakan masyarakat pengguna jalan. Pantauan media sejak pekan lalu, air dari bagian samping jalan terlihat membawa material pasir keatas badan jalan. Terlebih pada saat hujan. Robi, salah seorang pengendara mengungkapkan, setiap hari jalan itu selain di genangi air. Hal itu terjadi lantaran tidak adanya gorong-gorong maupun drainase. "Lebih-lebih saat hujan, airnya selalu membawa material pasir hingga memenuhi badan jalan. Arus air yang lumayan deras membuat pengendara roda dua ataupun mobil harus hati-hati saat melintas," ujarnya seperti dilansir beitalima,, Jum'at (20/

  Teruntuk pemegang kuasa. Berjalanlah diatas kebenaran. Lindungilah rakyat jelata. Jangan semena-mena membuat keputusan. Karena bisa saja banyak yang tertindas. Tebarlah kebaikan saat kuasa melekat. Jangan menindas rakyat yang lemah. Hanya untuk memuaskan hasrat pemodal. Jika demikian kuasa dijalankan. Saat kuasa pasti dipuja. Lepas kuasa habis dihujat. Mati terhina jasapun tak membekas. Ingatlah kuasa tak selamanya kekal. Ada batas kuasa akan lepas. Bukan karena serapah para jelata. Tapi memang tlah tiba masa yang dijanjikan. Saat kuasa masih bisa bersilat. Mencari pembenaran atas keputusan yang menindas. Tapi tat kala nafas tlah sampai tenggorokan. Penyesalan tiada lagi berguna. Silahkan membangkang semasa berkuasa. Kelak semua diminta pertanggungjawaban. Tak ada yang lepas dari catatan mahsyar. Semua akan terpampang didepan mata. Maka berhati-hatilah tat kala berkuasa. Ibarat berjalan di atas api yang membara. Yang siap membakar saat langkah menyimpang. Semoga kita semua termasuk g

BARAK, (Babel)- Komitmen Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bangka Belitung (Babel) dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional, tak perlu diragukan lagi. Hal itu antara lain terlihat dari selesainya penggantian tiga jembatan di Provinsi Babel tepat waktu, bahkan ada pula yang mampu diselesaikan jauh sebelum masa kontraknya berakhir. Tiga jembatan yang semuanya rampung pada TA 2022 itu terdiri atas Jembatan Kanyut, Jembatan Terong 1 di ruas jalan Junction-Tanjung Kelayang, dan Jembatan Penggantungan pada ruas jalan nasional Tanjung Ru-Petikan. Kepala BPJN Babel, Dadi Muradi mengungkapkan, capaian kinerja fisik yang baik itu tak lepas dari kerja keras semua pihak terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. "Ini hasil kerja keras bersama, mulai dari Satker, PPK, pelaksana hingga pengawas. Saya bersyukur memiliki tim yang solid. Semoga hasil yang baik ini dapat memotivasi kami untuk terus melakukan yang

BARAK, (Banten)- Naiknya tarif tol Tangerang-Serang-Merak (TSM) ditengah kondisi infrastrukturnya yang masih belum layak, dianggap sebagai keputusan yang mempertontonkan ketidakadilan dari para pemangku kebijakan terkait. "SK Menteri PUPR No. 1751/KPTS/M/2022 tertanggal 12 Desember 2022 itu terlalu gegabah. Pemerintah seakan lebih mengedepankan kepentingan konglomerat ketimbang melindungi hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha jalan tol." Demikian pernyataan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, menyikapi naiknya tarif tol TSM yang mencapai Rp 10.600,- untuk rute terjauh Cikupa-Merak. Ia bahkan tegas meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan tarif tol TSM hingga pengelolanya sanggup menyediakan layanan yang sesuai amanat UU. "Kami ingatkan kepada para pengambil kebijakan, baik Menteri PUPR maupun Kepala BPJT dan jajaran terkait. Keputusan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, tak ada yang luput.

BARAK, (Banten)- Tanpa sosialisasi yang memadai, ditambah kualitas infrastruktur jalan/jembatan yang masih acak-acakan, pemerintah diam-diam menaikkan tarif tol Tangerang-Serang-Merak (TSM). Kenaikan tarif tol yang dikelola PT Astra Tol Nusantara (PT ATN) itu tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 10.600,- untuk rute Cikupa-Merak sepanjang 72,45 Km. Kenaikan sebesar Rp 147,- per Km ini terbilang cukup tinggi sepanjang pengelolaan tol TSM berpindah tangan dari PT Marga Mandala Sakti (PT MMS)  ke PT ATN. Seperti diketahui, ruas tol TSM dibangun sejak tahun 1984, lebih muda 6 tahun dari tol Jagorawi yang dibangun pada tahun 1978. Menginjak usia yang sudah mencapai 39 tahun, tarif tol TSM mestinya berkurang, bukan terus melonjak walau dengan alasan inflasi dan berbagai alasan pembenaran semacamnya. Meroketnya tarif tol berusia senja tersebut, memantik kritik pedas dari Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's. Menurutnya, tarif tol seharusnya berkurang seiring wa

BARAK, (Banten)- Meskipun hingga kini kualitas jalan tol Tangerang-Serang-Merak (TSM) masih bertabur lubang dan penuh tambal-sulam, namun pemerintah tetap menyetujui kenaikan tarifnya, dari tarif dasar sebelumnya sebesar Rp 655,- per Km menjadi Rp 802,- per Km, atau naik sebesar Rp 147,- per Km. Kenaikan tarif itu mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR No. 1751/KPTS/M/2022 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas Tangerang-Merak tertanggal 12 Desember 2022. Pemerintah menyebut, penyesuaian tarif reguler dua tahunan ini berdasarkan pada inflasi seperti yang tertuang dalam UU No. 2/2022 perubahan atas UU No. 38/2004 Pasal 48 ayat (3), dan atas penambahan lingkup investasi peningkatan kualitas dan kapasitas jalan di ruas tol Tangerang-Merak. Presdir Astra Tol Tangerang-Merak, Kris Ade Sudiyono mengaku akan memantau langsung proses penggantian tarif tol yang pihaknya kelola tersebut. Kris juga mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas d

BARAK, (Banten)- Keberadaan kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan/jembatan, namun berbahaya bagi masyarakat pengguna jalan lainnya. Salah satu contohnya, Sabtu (14/01/2023), sebuah kendaraan "Odol" bermuatan kayu lapis mengalami kecelakaan di Kilometer 75 Tol Serang-Merak, antara Exit Tol Serang Timur dengan Exit Tol Serang Barat. Kecelakaan bermula saat kendaraan bermuatan kayu lapis dari arah Merak menuju Tangerang hilang kendali dan menghantam pembatas jalan bagian tengah hingga hampir menyeberang ke lajur sebaliknya arah Merak. Tak ayal, muatannya berupa kayu lapis yang diperkirakan puluhan ton berhamburan menutup seluruh badan jalan pada jalur arah Merak. Malang bagi pengendara sebuah mobil SUV yang tengah melintas arah Merak, terhantam  kayu lapis, lalu menabrak pagar pembatas hingga keluar dari jalan tol dan hampir mengenai pemukiman warga. Tak hanya satu kendaraan SUV yang mengalami nasib malang akibat muatan k

BARAK, (Kalteng)- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya maksimal mengejar kemantapan jalan Trans Kalimantan Poros Tengah. Hal itu setidaknya terlihat dari penanganan ruas menuju Jembatan Kalahien di Kabupaten Barito Selatan. "Sampai sekarang kami terus berupaya maksimal melakukan penanganan pada ruas yang menjadi kewenangan, termasuk ruas jalan menuju Jembatan Kalahien." Demikian diungkapkan PPK 3.5 pada Satker PJN Wilayah III Kalteng, Panuluh, kepada, Kamis (12/01/2023). Meskipun pekerjaan sempat terhambat akibat kenaikan harga BBM dan pasokan material, jelasnya, namun proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan. "Kami upayakan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan, jalan itu sudah bisa dilewati oleh masyarakat dengan nyaman," ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Tomi Irawan Diran mengatakan, jalan menuju Jembatan Kalahien mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam b

BARAK, (Kaltim)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan, jalan nasional yang mengalami rusak berat di Kutai Kartanegara (Kukar) akan diperbaiki pada pertengahan TA 2023 ini. Hal itu disampaikan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kaltim, Rahmat Fajar, kemarin. Dijelaskannya, kerusakan pada jalan nasional di Desa Lebaho Ulaq, sudah di inventarisir oleh tim-nya. "Ada sekitar 20 Km yang masuk kategori rusak berat," ungkapnya. Tak hanya di Kukar, pihaknya juga akan segera memperbaiki jalan yang rusak di Kabupaten lainnya. "Khusus di Lebaho Ulaq, jalannya akan dibangun menggunakan konstruksi rigid pavement, agar lebih kuat dan masyarakat yang melintas menjadi lebih nyaman," ujarnya disitat kaltimkece, Rabu (11/01/2023). Seperti diketahui, selama setahun terakhir, jalan nasional di Kukar mengalami kerusakan cukup parah. Kepala Desa Lebaho Ulaq, Imansyah mengungkapkan, kerusakan itu akibat jalan sering dilintasi ke

BARAK, (Bengkulu)- Demi perbaikan jalan nasional Ketahun-Bintunan yang ambles akibat abrasi, Pemprov Bengkulu menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 620/2727/DISHUB/TAHUN 2022 tertanggal 30 Desember 2022. SE Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah itu ditujukan kepada para pelaku usaha angkutan hasil pertambangan, angkutan barang dan jasa, serta masyarakat pengguna jalan lainnya. Disepanjang ruas jalan nasional Ketahun-Bintunan sendiri, akan dilakukan perbaikan pada tiga jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah. Direncanakan, jika persiapan sudah selesai, maka penutupan  ruas jalan tersebut akan dimulai sejak 10 Januari 2023. Sementara untuk arus lalu-lintas nya sendiri, akan dialihkan menuju jalan Ketahun-Bintunan lama yang melintasi enpat desa, yakni Desa Urai, Serangai, Selolong, dan Desa Air Lakok. Namun, ruas jalan lama itu kondisinya rusak. Badan jalan banyak lubang, bahu jalan juga tertutup rerumputan tinggi, dan ada pula yang ambles terkena abrasi, seperti disekitaran Desa Urai

BARAK, (Bali)- PPK 3.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi Bali terus menggenjot capaian fisik pembangunan jembatan di ruas jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali. PPK 3.2, Muhammad Sulthon mengungkapkan, pihaknya terus memantau perkembangan capaian fisik pembangunan jembatan tersebut dari waktu ke waktu. "Selama proses pembangunan berjalan, ada beberapa persoalan yang dihadapi, mulai dari pandemi Covid-19, cuaca hujan yang tidak menentu, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang harus dilestarikan," ujarnya kepada infobarak, Selasa (10/01/2023). Meski demikian, lanjutnya, pihaknya tetap meminta kontraktor menggenjot capaian fisik agar pekerjaan selesai sesuai target, dan kualitas fisik tetap terjamin. "Insya'Allah, Februari nanti semuanya sudah beres. Karena yang tersisa hanya tinggal satu jembatan saja. Sementara dua jembatan lainnya sudah rampung 100 persen," ungkapnya. Ditengah-tengah pekerjaan berlangsung, jelasnya, ada permint

BARAK, (Maluku)- Legislator meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku serius memperhatikan ruas jalan nasional Namlea-Namrole yang kini mangalami kerusakan parah. "Ruas jalan Namlea-Namrole di beberapa segmen mengalami kerusakan parah, seperti di Km 42, tepatnya di Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba yang kini sedikit lagi jalannya akan terputus." Demikian diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasane, Senin (09/01/2023). Tak hanya itu, ungkap Tasane, kondisi jalan di dekat perbatasan Namlea dan Namrole juga telah mangalami kerusakan akibat ambruknya talud penahan tanah di sepanjang bahu jalan yang berpotensi menghambat akses masyarakat antar kabupaten di Pulau Buru. Menurutnya, jika kondisi yang ada tidak segera ditangani oleh BPJN, maka ketika musim penghujan tiba, dipastikan air akan membawa material jalan, sehingga berpotensi mengakibatkan jalan jadi terputus. Terlebih, akses jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan dua kabupat

BARAK, (Kalsel)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) nampaknya tidak ragu dalam mengambil keputusan yang tegas terhadap kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal itu terlihat dari pengenaan denda keterlambatan terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan kembar di Martapura. Diketahui, jembatan yang berada disamping Pondok Pesantren Darussalam Martapura, masa kontraknya berakhir pada Desember 2022. Namun karena ada kendala terlambatnya kedatangan girder, membuat PT Indonesia Utama Abadi tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. "Paket itu telat karena keterlambatan girder betonnya. Saat ini kontraktor masih kerja dalam masa denda," ujar Kepala BPJN Kalsel, Syauqi Kamal, disitat jejakrekam, Minggu (08/01/2023) kemarin. Hingga saat ini, infobarak masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari PPK jembatan tersebut, terkait berapa lama kontraktor diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan pengenaan

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa MAHKAMAH Konstitusi tidak memiliki alasan dan landasan untuk membatalkan sistem proporsional terbuka dalam Judicial Review terhadap Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 22 E UUD 1945 sama sekali tidak mengatur sistem pemilu. Sebagai norma tertinggi, UUD 1945 hanya mengatur partai politik sebagai peserta pemilu (Pasal 22 E ayat (3). Berkenaan dengan sistem pemilu, adalah kewenangan dan menjadi ranah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU, norma yang berada di bawah UUD. Terkait dengan pengujian UU No.7/2017 di MK, yang berhak mengajukan adalah pihak yang dirugikan, dalam hal ini Partai Politik (Parpol) atau individu. Delapan dari sembilan Fraksi Parpol di DPR telah menolaknya. Dengan demikian, MK tidak memiliki landasan dan alasan untuk membatalkan sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini. Bahkan dari sisi individu, hak dipilih dan memilih bagi setiap warga negara semakin terbuka luas, yang lebih menjamin hak-hak aza

BARAK, (Kalbar)- Dibalik pekerjaan konstruksi Pelabuhan Internasional Pantai Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), rupanya ada cerita pilu dari pelaku usaha jasa konstruksi lokal di Kalbar. Cerita itu datang dari PT Delta Nusa Konstruksi dan PT Prismawinda yang mengerjakan paket proyek yang dimenangkan perusahaan jasa kostruksi Badan Usaha Milik Negara, PT Istaka Karya. Karsono menjelaskan cerita awal pihaknya menjalin kerjasama dengan PT Istaka Karya. Semula pihaknya ikut menjadi penawar dalam tender proyek tersebut, namun penawarannya kalah dari PT Istaka Karya yang memenangkan kontrak dengan nilai penawaran sebesar Rp 35,084 miliar. "Kami kalah dari segi penawaran. Jadi terpaksa menjadi Subkon dari PT Istaka Karya dengan nilai pekerjaan yang sudah ditentukan Istaka, yakni sebesar Rp 22,670 miliar. Karena kami butuh pekerjaan, akhirnya kami ambil, meski sebenarnya angka itu pas-pasan dan penuh resiko," katanya dilansir suarapemred, Minggu (01/01/

BARAK, (Kalbar)- Kesabaran pemilik CV Karya Tambang Mandiri (KTM) menunggu itikad baik perusahaan BUMN PT Adhi Karya membayar bahan material untuk pembangunan jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau (MYC), sepertinya sudah melewati batas. Material kiriman CV KTM bernilai miliaran rupiah itu hingga kini belum juga dibayar. Komisaris CV KTM, Edeng mengungkapkan, material itu sudah digunakan lebih dari setahun. Pihaknya juga sudah berusaha secara persuasif meminta PT Adhi Karya segera membayar, bahkan memberikan kelonggaran dengan cara dicicil. Namun hingga kini PT Adhi Karya belum juga melunasi pembayarannya. "Kita akan bertindak tegas dengan mengambil kembali material yang sudah digunakan. Tindakan kami bukan untuk menghentikan proyek senilai Rp 191 miliar, tapi untuk mengambil hak kami yang belum juga dibayar," tegas Edeng, layaknya dilansir suarapemred, Minggu (01/01/2023). Jika kelak tindakan pengambilan kembali material yang belum dibayar itu dipandang sebagai perbuata

BARAK, (Lampung)- Setelah melewati proses panjang dan berliku, akhirnya 4 tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional Ir Sutami dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kali ini merupakan pelimpahan tahap II dari penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 29,2 miliar dari total anggaran proyek TA 2018-2019 sebesar Rp 143,050 miliar. Dalam pelimpahan pada Rabu (04/01/2023) kemarin, 4 tersangka yang terdiri dari Hengki Widodo alias Engsit, Bambang Wahyu Utomo, Sahroni dan Rukun Sitepu, mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian. "Para tersangka bersama barang bukti berupa uang sebesar Rp 10 miliar dan Rp 100 juta, serta bukti berupa dokumen dan elektronik diterima langsung oleh Asisten Bidang Pidana Khusus bersama Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung," ujar Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafarin disitat lampost, Rabu (04/01/2023). Sebelumnya, Arie menjelaskan, kasus korupsi Jl Ir Sut

BARAK, (Lampung)- Kinerja jajaran Polda Lampung dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek preservasi jalan nasional Ir Sutami dari Bandar Lampung-Tanjung Bintang-Sribawono di Provinsi Lampung, kembali menyedot perhatian publik. Pasalnya, dalam penetapan dan penahanan para tersangka, peran konsultan supervisi yang begitu vital dalam sebuah proyek pemerintah, tidak "tergambarkan". Sebelumnya, Kamis (26/12/2022), Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafarin membeberkan, pihaknya telah menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Ir Sutami. Ke-4 tersangka itu terdiri dari BWU (Direktur PT URM) dan HW alias Engsit (Komut PT URM) selaku kontraktor pelaksana, dan dua orang PPK dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, yakni SHR dan RS. "Hitungan BPK RI, kerugian negara dalam proyek jalan Ir Sutami itu sebesar Rp 29,2 miliar. Modus korupsinya itu dengan mengurangi volume pekerjaan, dan material aspal yang dipakai tidak sesuai spek,

BARAK, (Lampung)- Setelah melewati proses panjang selama bertahun-tahun, akhirnya Polda Lampung menahan para tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono, di Provinsi Lampung. Dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus dugaan korupsi tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 29,2 miliar. "Hitungan BPK RI, kerugian negara dalam proyek jalan Ir Sutami yang dimulai dari Bandar Lampung-Tanjung Bintang-Sribawono sebesar Rp 29,2 miliar dari nilai proyek sebesar Rp 147,5 miliar." Demikian diungkapkan Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafarin kepada media, Kamis (29/12/2022) kemarin. Dari hasil penyelidikan Ditkrimsus, katanya, empat orang yang terlibat langsung dalam proyek itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-4 tersangka itu terdiri atas BWU (Direktur PT URM), HW alias Engsit (Komisaris Utama PT URM), serta SHR dan RS (ASN PPK). "Modus korupsinya itu dengan mengurangi volume pekerjaan, dan mat

BARAK, (Sumut)- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ruas jalan nasional Serdangbedagai (Sergai)- Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) nampak konsisten menggunakan waktu cerah di sela-sela curah hujan, untuk memperbaiki kerusakan jalan, terutama diwilayah Serdangbedagai. Tak dapat dipungkiri, belakangan ini curah hujan diwilayah Serdangbedagai cukup ekstrim, bahkan sempat pula terjadi banjir hingga menggenangi badan jalan. Akibatnya, jumlah lubang semakin bertambah, dan lubang-lubang yang semula berukuran kecil, akhirnya meluas hingga sempat mengganggu arus lalu lintas. "Alhamdulillah sekarang sudah kami perbaiki. Masyarakat pengendara tak perlu was-was lagi. Selain menutup lubang-lubang yang rawan, kami juga telah memasang rambu-rambu peringatan," ujar PPK pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sumut, Nanda, kepada infobarak via pesan WhatsApp, Senin (02/01/2023). Sebelum ditutup, jelasnya, lubang-lubang yang ada terlebih dahulu dikeruk menggun

BARAK, (Riau)- Semangat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau dan jajaran dalam memelihara dan membangun jalan dan jembatan nasional di Provinsi Riau kian hari makin menggelora. Tak hanya menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan jalan rusak akibat gilasan roda kendaraan Over Dimension Over Load (Odol), BPJN Riau juga rajin menggelar kegiatan Sapu Lobang (Salob). Hal itupun tergambar dari kesiapan ruas dalam menghadapi arus mudik dan balik saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin. Ruas Sp.Lago-Sp.Buatan-Sp.Siak-Mengkapan/Buton sepanjang 100 Km misalnya. Lubang-lubang baru yang semula bermunculan seiring tingginya intensitas hujan, nampak telah ditutup (patching). Tak hanya itu, pembersihan saluran drainase dan babat rumput pun rutin digelar oleh masing-masing Satker/PPK terkait. PPK 2.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Riau, Ahmad Rivin Damanik, menjelaskan bagaimana pihaknya secara rutin memelihara ruas Sp.Lag