4 Tersangka Korupsi Jalan Ir Sutami Ditahan


BARAK, (Lampung)- Setelah melewati proses panjang selama bertahun-tahun, akhirnya Polda Lampung menahan para tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono, di Provinsi Lampung.

Dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus dugaan korupsi tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 29,2 miliar.

"Hitungan BPK RI, kerugian negara dalam proyek jalan Ir Sutami yang dimulai dari Bandar Lampung-Tanjung Bintang-Sribawono sebesar Rp 29,2 miliar dari nilai proyek sebesar Rp 147,5 miliar."

Demikian diungkapkan Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafarin kepada media, Kamis (29/12/2022) kemarin.

Dari hasil penyelidikan Ditkrimsus, katanya, empat orang yang terlibat langsung dalam proyek itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ke-4 tersangka itu terdiri atas BWU (Direktur PT URM), HW alias Engsit (Komisaris Utama PT URM), serta SHR dan RS (ASN PPK).

"Modus korupsinya itu dengan mengurangi volume pekerjaan, dan material aspal yang dipakai tidak sesuai spek," ungkapnya.

Sementara peran PPK, lanjutnya, adalah pada awal pengadaan, yakni diduga membocorkan rincian harga perkiraan sendiri kepada PT URM, hingga membuat penawaran PT URM mendekati sempurna.

Dan PPK pengganti, jelasnya lagi, diduga menerima imbalan sebesar Rp 100 juta, dan membiarkan pekerjaan tetap berjalan meski telah mengetahui PT URM mengurangi spesifikasi pekerjaan.

Selain menahan 4 tersangka, Arie juga mengaku pihaknya telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 17,29 miliar.

"Uang sebesar itu disita dari rekening tersangka Engsit sebesar Rp 10 miliar, Rp 100 juta dari tersangka RS, Rp 6,9 miliar dari PT URM, dan Rp 257 juta dari temuan audit BPK RI," ungkapnya disitat kompas.com.

Sebelumnya, Polda Lampung pernah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Ke-5 tersangka itu terdiri atas Direktur PT URM Bambang Wahyu Utomo (sekarang masih tersangka), Komisaris PT URM Hengki Widodo alias Engsit (sekarang masih tersangka), Direktur Pengawas Proyek Bambang Hariadi Wikanta (sekarang tidak jadi tersangka), serta dua orang PPK (sekarang tetap jadi tersangka).

Namun, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengabulkan gugatan praperadilan Tim Hukum Engsit, dan menganulir status tersangka.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya