Kontraktor Ancam Bongkar Lagi Jalan Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau


BARAK, (Kalbar)- Kesabaran pemilik CV Karya Tambang Mandiri (KTM) menunggu itikad baik perusahaan BUMN PT Adhi Karya membayar bahan material untuk pembangunan jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau (MYC), sepertinya sudah melewati batas.

Material kiriman CV KTM bernilai miliaran rupiah itu hingga kini belum juga dibayar.

Komisaris CV KTM, Edeng mengungkapkan, material itu sudah digunakan lebih dari setahun. Pihaknya juga sudah berusaha secara persuasif meminta PT Adhi Karya segera membayar, bahkan memberikan kelonggaran dengan cara dicicil. Namun hingga kini PT Adhi Karya belum juga melunasi pembayarannya.

"Kita akan bertindak tegas dengan mengambil kembali material yang sudah digunakan. Tindakan kami bukan untuk menghentikan proyek senilai Rp 191 miliar, tapi untuk mengambil hak kami yang belum juga dibayar," tegas Edeng, layaknya dilansir suarapemred, Minggu (01/01/2023).

Jika kelak tindakan pengambilan kembali material yang belum dibayar itu dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, kata Edeng, pihaknya siap menghadapi resiko dan konsekwensinya.

Dipihak lain, pimpinan proyek PT Adhi Karya di Kalbar, Haris, mengaku saat ini persoalan hutang-piutang dengan CV KTM sedang dalam proses pembayaran.

Hari membantah pihaknya menghindar menyelesaikan kewajiban tersebut.

"Kami pastikan, kewajiban terhadap rekanan akan dipenuhi, hanya perlu proses," ungkapnya.

Sementara anggota asosiasi perusahaan kontraktor di Kalbar, Sidik Pramono, memandang persoalan CV KTM dengan PT Adhi Karya segera diselesaikan.

"Ini masalah kepercayaan dalam dunia usaha, dan usaha yang saling menguntungkan. Kalau salah satu pihak meremehkan yang lain, bisa berimplikasi pada persoalan hukum," jelasnya.

Ia berharap perusahaan BUMN setara Adhi Karya dapat bersinergi, dan menjadi pelopor kepercayaan dengan rekanan di daerah.

Diketahui, proyek pembangunan jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau (MYC), dimulai sejak Juni 2020.

Paket pekerjaan itu dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp 191.351.461.000,00,- dari pagu anggaran sebesar Rp 223.528.821.000,00,-.

Pekerjaan tersebut menjadi kewenangan Satker Paralel Perbatasan Nanga Badau Entikong Aruk Temajok, dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya