Info Barak

BARAK- Meskipun tidak sedang turun hujan, namun ruas jalan nasional Ida Bagus Mantra di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali kebanjiran. Walaupun bukan menjadi kewenangan Kab Gianyar, namun Bupati Gianyar, Made 'Agus' Mahayastra, langsung mengambil sikap dengan memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Gianyar segera menanganinya. Usut punya usut, ternyata banjir tersebut disebabkan saluran drainase jalan yang tersumbat sampah. Kesigapan Bupati Gianyar dinilai sangat tepat. Meskipun ruas jalan nasional By Pass Ida Bagus Mantra menjadi kewenangan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Bali, namun kondisi banjir dapat membuat jalan cepat rusak dan membahayakan masyarakat pengguna jalan di Kab Gianyar. Made Mahayastra menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Namun karena responnya lambat, ia pun langsung menurunkan BPBD Gianyar untuk menanganinya. "Hari Minggu, tidak ada hujan, namun jalan Bypass Ida Bagus Mantra kebanjira

BARAK- Lama tak terdengar, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil dalam perkara kasus dugaan korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2017-2018. Namun kali ini Rizal Djalil diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT MD, Leonardo Jusminarta Prasetyo. "RD diperiksa akan diperiksa sebagai saksi," ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (27/11/20). Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Rizal Djalil sebagai salah satu tersangka dalam kasus yang sama. KPK menduga, kasus korupsi yang menjerat Rizal Djalil bermula dari pemeriksaan yang dilakukan BPK atas penyelenggaraan anggaran pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR pada sekitaran Oktober 2016 lalu, dimana kala itu Rizal Djalil sendiri merupakan pemegang kuasa penandatanganan rekomemdasi pemeriksaan bidang infrastruktur. Dalam surat perintah pemeriksaan, Rizal Djalil memerintah

BARAK- Presiden Jokowi telah membunyikan alarm, agar penyelenggara tender/lelang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah mengambil langkah-langkah inovatif untuk mempercepat penyerapan anggaran yang sudah terprogram. "Teguran Presiden mestinya dapat memecut para pejabat penyelenggara tender untuk lebih profesional, dan tidak tunduk pada intervensi dari pihak manapun yang dapat menghambat finalisasi penetapan pemenang tender," ujar Koordinator Nasional (Kornas) Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Selasa (24/11/20). Begitu juga kehadiran Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), yang mestinya membawa perubahan signifigkan dalam proses PBJ pemerintah. "Keberadaan BP2JK yang disebut-sebut sebagai upaya Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ dengan unit kerja dan SDM yang independen, belum menunjukan terciptanya proses PBJ yang efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel," tegasnya. Seperti diketahui, pe

BARAK- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, diminta tidak takut untuk segera mengganti para Kepala Balai yang minim prestasi dan tidak mampu melakukan terobosan, sehingga membuat belanja infrastruktur pemerintah tidak mencapai target sesuai rencana. "Belanja infrastruktur pemerintah itu sangat berpengaruh pada pergerakan roda perekonomian nasional. Maka siapapun pejabat yang tidak sanggup mempercepat serapan anggaran bagi belanja infrastruktur pemerintah, berarti dia harus segera diganti," tegas Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Rabu (25/11/20). Menurut Danil's, hingga kini masih ada Kabalai yang bekerja biasa-biasa saja, seakan kondisi perekonomian bangsa sedang baik-baik saja. "Kalau benar Menteri tidak mampu membaca situasi, dan tidak memiliki data tentang Balai mana saja yang tidak mampu bekerja sesuai irama perekonomian nasional, kami siap membantu," tagasnya lagi. Bukan hanya sebatas Kepala Balai P

BARAK- Gerakan perlawanan warga Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Geothermal, semakin menggelora. Warga bersikukuh, kehadiran Geothermal lebih banyak membawa dampak buruk bagi kelestarian alam dan peradaban manusia secara umum, ketimbang nilai manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar. Senin (23/11/2020), ribuan warga yang terdiri dari Santri, ulama, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat umum yang tergabung dalam Syarekat Perjuangan Rakyat (Sapar), berhasil menghadang alat berat PLTPB yang hendak masuk dan membongkar pagar akses Geothermal yang diblokir warga. Sejak pukul 07:00 WIB, warga sudah mulai berkumpul dan menunggu kedatangan alat berat di jalan raya Citasuk-Serang, tepatnya didepan Masjid At-Taubah, Kp Barengkok, Des Batukuwung, Kec Padarincang. Tekad warga tidak terlihat surut meskipun alat berat yang ditunggu-tunggu baru tiba dilokasi sekitar pukul 17:50 WIB. Meskipun dalam peng

BARAK- Lemahnya kinerja infrastruktur, utamanya terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah, membuat presiden menegur Kementerian/Lembaga Negara (KLN) dan Pemda yang masih berkutat seputar tender meski waktu yang tersisa tingga sebulan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, yang dilakukan secara virtual, Rabu (18/11/2020), Presiden Jokowi menekankan, sudah saatnya melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem PBJ. PBJ, tegasnya, tidak hanya sebatas cepat, transparan, dan akuntabel, tapi harus mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Karenanya, LKPP harus melakukan terobosan, terutama dalam pemanfaatan teknologi. "Bangun sistem pengadaan yang real time dan bertransformasi ke arah 100 persen e-procurement. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat," jelasnya. Dengan teknologi, lanjutnya, bisa dilakukan monotoring secara langsung berapa nilai transaks

BARAK- Presedin Jokowi nampaknya tidak senang dengan lelang proyek konstruksi yang masih berproses di sisa waktu tutup anggaran yang hanya tinggal menghitung hari. "Pekerjaan konstruksi yang masih dalam proses lelang itu Rp 40 triliun. Terus kapan pengerjaannya...? Waktu tinggal sebulan. Tanggal 22 Desember sudah tutup anggaran, terus masuk libur panjang dan akhir tahun," ujar Presiden dalam rapat koordinasi nasional terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2020, yang dilakukan secara virtual, Rabu (18/11/20). Teguran Presiden tersebut berdasar pada laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa masih ada paket proyek konstruksi senilai Rp 48,8 triliun yang masih dalam proses laleng. Hal itu membuat Presiden melontarkan teguran keras, mengingat belanja infrastruktur pemerintah merupakan faktor penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, jelas Presiden, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Karena ada Kementerian, Lembaga, dan P

BARAK- Setelah jalan nasional Teluk Buton-Klarik sepanjang 2 Km rampung dibangun pada Tahun Anggaran (TA) 2020 ini, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Kepulauan Riau (Kepri) akan kembali membangun jalan Teluk Buton-Sei Tekan sepanjang 4,9 Km pada TA 2021 nanti. Pembangunan jalan Teluk Buton-Sei Tekan sendiri merupakan program lanjutan dari pembangunan jalan Teluk Buton-Klarik. "Ini merupakan bagian dari pembangunan jalan trans kepulauan terluar, sekaligus untuk mendukung rencana pelabuhan utama Natuna, yang dikenal juga dengan sebutan pelabuhan internasional Teluk Buton (corgo, logistik industri migas), serta mendukung akses pertahanan keamanan nasional di Kepulauan Natuna". Demikian dipaparkan Kepala Satker PJN Wilayah I Kepri, Endry Z Djamal, terkait program strategis nasional Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri, pada TA 2020 dan 2021 mendatang.

Oleh: Danil's USAI Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terbentuk dan aktif menjalankan fungsinya menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), tidak lantas membuat proses PBJ menjadi lebih baik dan memenuhi rasa keadilan. Protes, pengaduan, hingga pembatalan putusan pemenang tender menjadi indikasi kuat, bahwa proses PBJ belumlah sesuai dengan harapan dibentuknya BP2JK. BACA JUGA: https://infobarak.blogspot.com/2020/09/benarkah-mafia-tender-berganti-baju.html Tak dapat dipungkiri, aroma intervensi begitu menyengat, baik dari eksternal maupun di internal sendiri. Hal itulah yang disebut-sebut membuat proses PBJ menjadi terhambat dan memakan waktu hingga berbulan-bulan. BACA JUGA: https://infobarak.blogspot.com/2020/09/bp2jk-jangan-sampai-jadi-sarang-mafia.html Contoh kasus yang hingga kini masih "misteri", adalah mundurnya pejabat BP2JK dari jabatannya sebagai Kepala BP2JK Jabar periode awal. Dikalangan internal sendiri, "pengunduran diri" itu d

BARAK- Besarnya harapan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan kalangan dunia usaha akan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Bintan, nampaknya akan segera terwujud. Hal itu dipastikan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Riau, Endry Z Djamal kepada infobarak, Selasa (17/11/20). Menurutnya, keberadaan jembatan Batam-Bintan tidak hanya mengintegrasikan pengembangan wilayah Batam dengan Bintan, tapi juga menjadi distinasi prioritas bagi pengembangan pariwisata. "Keberadaan jembatan Batam-Bintan juga dapat mensinergikan pengembangan komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ungkap pria yang dikenal low profile tersebut. Jembatan Batam-Bintan, jelasnya, menjadi sangat strategis dan dapat menjadi identitas bangsa, sebab Kepri berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga," tegasnya. Seperti diketahui, Pulau Batam dan Bintan terleta

BARAK- Ketidaktransparanan proses lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah, sedikit demi sedikit mulai terkuak. Kali ini, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Banten berinisial ER dikabarkan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. ER sendiri dikabarkan di panggil oleh Kejati lantaran diduga tidak transparan dalam proses tender pengadaan barang/jasa konstruksi yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). "ER diperiksa atas laporan sejumlah pengusaha terkait ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan tender jasa konstruksi, sehingga merugikan pengusaha lokal," ujar seorang sumber yg enggan disebut namanya, layaknya dilansir media online titiknol, Senin (16/11/20). Dipihak lain, Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan, yang dikonfrimasi pewarta, mengaku belum mengetahui adanya pemeriksaan terhadap Kepala BP2JK Banten. Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk 34 BP2JK di 34 P

BARAK- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Kepulauan Riau (Kepri), terus mengembangkan jaringan jalan untuk mendukung perkembangan pembangunan di Kota Batam. Pada TA 2020, jajaran Satker yang berada dibawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri tersebut, telah melaksanakan pelebaran menambah lajur pada ruas jalan nasional Tembesi-Tanjung Berikat sepanjang satu kilometer. Hal itu tak lain hanyalah semata sebagai perwujudan dari program nyata jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR dalam penyediaan jaringan jalan yang memadai bagi pembangunan di Kota Batam, Provinsi Kepri. Tak berhenti hanya disitu, Satker PJN Wilayah I Kepri juga akan melanjutkan pembangunan paket pelebaran menambah lajur pada ruas jalan nasional Tembesi-Berikat sepanjang 2 Km pada TA 2021. "Pelebaran menambah lajur ini semata untuk menunjang pelaksanaan kapasitas jaringan jalan nasional di Kota Batam. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk men

BARAK- Nampaknya harapan masyarakat Kota Batam yang dimotori Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memiliki jembatan layang (fly over) akan segera terwujud. Pasalnya, jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus merampungkan proses review design, dan kajian lebih lanjut terkait proses pelaksanaan dan metode pekerjaan dilapangan. Seperti diketahui, keberadaan fly over Simpang Kabil sudah sangat mendesak untuk mengatasi kemacetan yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. "Kemacetan sering kali terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Itulah yang membuat keberadaan fly over Simpang Kabil sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Kota Batam". Demikian diungkapkan Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Budi Santoso, kepada media beberapa waktu lalu. Dipihak lain, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Kepri, Endry Z Djamal menjelaskan, pihaknya bersama Balai Pelaksana Jalan

BARAK- Menghindari terjadinya kecelakaan akibat jalan yang rusak pada lokasi perlintasan Kereta Api (KA), Polres Lamongan memberikan tanda berupa lingkaran putih menggunakan cat semprot (spray paint) pada bagian jalan yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan pada perlintasan rel KA bagian barat JPL 317 dan rel KA bagian timur 372, yang berlokasi disebelah barat Terminal Bus Lamongan dan didepan Pengadilan Agama Lamongan. "Yang rusak dan berlubang kita beri tanda, agar masyarakat pengguna jalan berhati-hati saat melintas," ujar Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lamongan, Ipda Fifin Yuli S, Kamis (12/11/20). Selain memberi tanda, lanjut Fifin, pihaknya juga telah melaporkan kondisi tersebut pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya untuk segera ditindaklanjuti. "Kerusakan disebelah barat itu ada dua titik dan sudah diberi tanda. Kemudian pada bagian timur terdapat dua rel, dan terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan seperti berlubang dan be

BARAK- Hingga kini, pelaksana pembangunan jembatan Pelawan di Desa Pugul, Kec Riau Silip, Kab Bangka, Prov Bangka Belitung (Babel), terus mengejar capaian fisik. Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Babel, Azhari menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus mengawal pembangunan jembatan Pelawan. "Alhamdulillah, sekarang sudah tahap pemasangan perancah untuk pekerjaan lantai jembatan," ujarnya, Rabu (11/11/20). Pihaknya, lanjutnya, akan terus memberikan perhatian lebih untuk percepatan penyelesaian konstruksi. "Semua yang kami lakukan semata untuk mendukung roda perekonomian daerah," jelasnya. Seperti diketahui sebelumnya, jembatan Pelawan rusak akibat tak kuat menahan gerusan air sungai, saat kawasan Riau Silip dilanda hujan terus menerus.* (Barak)

BARAK- Memasuki musim penghujan, jalan nasional Pandaan-Purwosari (sebelumnya diberitakan Surabaya-Malang-Red) mulai terlihat mengalami kerusakan sana-sini. Intensitas hujan yang cukup tinggi mumbuat aspal terkelupas dan berlubang. Data yang diperoleh infobarak dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Jatim menunjukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.6 selaku pengendali ruas Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen, sudah mulai melaksanakan kegiatan perbaikan sejak 05 November 2020, dan ditarget selesai pada Selasa (10/11/2020). "Pelaksanaan penutupan lubang dan retak akibat hujan sudah dilakukan sejak tanggal 05 November 2020. Perbaikannya sendiri menyisir dari Km 49+300 hingga 60+650 menggunakan CPHMA". Demikian Kepala Satker PJN III Jatim, Sahriliansyah, kepada infobarak, Senin (09/11/20). Sebelumnya diketahui, dari pantuan media dilapangan, kerusakan pada ruas jalan nasional Pandaan-Purwosari terlihat disekitar wilayah Kecamatan Pandaan, Sukorejo, Purwo

BARAK- Memasuki musim penghujan, jalan nasional Surabaya-Malang mulai terlihat mengalami kerusakan sana-sini. Intensitas hujan yang cukup tinggi mumbuat aspal jalan diwilayah Kabupaten Pasuruan tersebut terkelupas dan berlubang. Pantuan media dilapangan, kerusakan setidaknya terdapat disekitar wilayah Kecamatan Pandaan, Sukorejo, Purwosari hingga Purwodadi dengan lubang yang bervariasi, dari diameter kecil hingga yang besar. Kanit Turjawali Santas Polres Pasuruan, Ipda M Yusuf menuturkan, meski tidak semua mengalami kerusakan, namun disejumlah lokasi jalannya berlubang. "Ada yang berlubang, aspal mengelupas, hingga retak-retak," ujarnya. Instansi terkait, lanjutnya, diharapkan sesegera mungkin memperbaikinya, agar kerusakan tidak semakin parah. "Minimal di tambal," imbuhnya. Akibat jalan berlubang, jelasnya, tidak sedikit pengendara yang mengalami kecelakaan, terutama pengendara roda dua. Menurut Yusuf, jalan berlubang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kec

BARAK- Sejumlah bangunan dan infrastruktur jalan di Pulau Sebatik, Kab Nunukan, Prov Kaltara hancur tergerus abrasi. Meskipun sudah terjadi sejak tahun 2014, namun abrasi yang telah menyebabkan warga banyak mengungsi itu,  belum juga ada kejelasan kapan akan ditangani. Setidaknya sudah puluhan keluarga warga pesisir di empat kecamatan Pulau Sebatik, yakni Kec Sebatik Timur, Sebatik Induk, Sebatik Barat dan Sebatik Utara mulai panik. Mereka pun mempertanyakan kepastian penanganan ancaman bencana yang akan menggerus tempat tinggalnya. Pasalnya, ombak jelang akhir tahun, biasanya berada pada skala tertingginya. Kepala Desa Tanjung Aru, Sebatik Timur, Budiman menuturkan, setidaknya ada lima rumah yang hilang akibat abrasi didesanya. Selain itu, ada pula rumah yang tersisa rangkanya saja, dan ada pula yang tergerus bagian dapurnya. "Dulu mereka sempat mengungsi. Pemerintah Daerah juga memberika bantuan, namun tidak mencukupi. Dan akhirnya mereka kembali ke bekas rumahnya yang rusak. Me

BARAK- Ramainya protes warga yang bahkan mengunggah kondisi jalan dan jembatan yang rusak di media sosial, mengindikasikan belum maksimalnya penyelenggaraan jalam dan jembatan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banjarmasin dan jajaran Satker/PPK terkait. Kekinian, akun wargabuana mengingatkan para pengguna jalan yang akan melewati jembatan Barito, agar berhati. "Untuk pengguna jalan Trans Kalimantan, khususnya yang akan melewati jembatan Barito, terutama pengendara roda dua, agar berhati-hati saat melintasi jembatan, ada besinya yang lepas/longgar," tulis akun tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Kalimantan Selatan (Kalsel), Budianto mengaku langsung menurunkan stafnya untuk langsung melakukan pengecekan kondisi dilapangan. "Langsung kami cek dan pastikan kebenarannya. Jika memang rusak, akan langsung kita perbaiki," ujarnya. Dipihak lain, aktivis Barak, Yusran, menyesalkan kinerja Balai dan Sa

BARAK- Seperti juga jembatan bentang panjang lainnya, jembatan Pulau Balang akan dilengkapi dengan sensor Structural Healt Monitoring System (SHMS). Pemasang sensor pemantau kesehatan konstruksi jembatan dilakukan, agar setiap kerusakan yang dapat mengganggu fungsi jembatan dapat dideteksi secara dini. "Saat ini pekerjaan konstruksi fisik sudah 100 persen. Tinggal finishing saja," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi. Sementara pemasangan SHMS, jelasnya, akan segera dilakukan. "Pusat pemantauannya sendiri dibangun dibawah jembatan," katanya. Jembatan Pulau Balang sendiri merupakan akses penting yang akan memperlancar konektivitas Samarinda dan Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Jembatan Pulau Balang II, tambahnya, akan meningkatkan konektivitas jalur lintas selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik, karena waktu tempuh menjadi lebih singkat. "Makanya harus seg

Oleh: Danil's SETELAH kewenangan lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang infrastruktur beralih ke Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), publik dan pelaku dunia usaha tentu sangat berharap proses pengadaan menjadi lebih transparan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggara tender boleh saja "bersilat" dibalik mekanisme dan regulasi yang ada. Namun itu bukan berarti pemenang tender tidak bisa diatur. Faktanya masih ada proses tender yang dibatalkan karena disinyalir kental dengan nuansa pemufakatan jahat, yang lebih dikenal dengan istilah konspirasi dan persekongkolan dalam tender. (BACA: infobarak edisi 01, 03, 17, 18, 21, 22, 23, dan 24 September 2020). Kewenangan, baik didalam tubuh organisasi penyelenggara infrastruktur sendiri maupun dari luar (politikus, pemeriksa dll), sangat menentukan sukes atau tidaknya pengaruh dalam menentukan pemenang tender, selain kekuatan finansial untuk menyuap oknum-oknum pejabat yang te