Kementerian PUPR Akan Wujudkan Fly Over Simpang Kabil Pada 2021


BARAK- Nampaknya harapan masyarakat Kota Batam yang dimotori Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memiliki jembatan layang (fly over) akan segera terwujud.

Pasalnya, jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus merampungkan proses review design, dan kajian lebih lanjut terkait proses pelaksanaan dan metode pekerjaan dilapangan.

Seperti diketahui, keberadaan fly over Simpang Kabil sudah sangat mendesak untuk mengatasi kemacetan yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.

"Kemacetan sering kali terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Itulah yang membuat keberadaan fly over Simpang Kabil sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Kota Batam".

Demikian diungkapkan Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Budi Santoso, kepada media beberapa waktu lalu.

Dipihak lain, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Kepri, Endry Z Djamal menjelaskan, pihaknya bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri, tengah merampungkan review design dan kajian lebih lanjut terkait proses pelaksanaan dan metode pekerjaan di lapangan.

"Insya'Allah, sesuai rencana, pembangunan fly over Simpang Kabil akan dilaksanakan pada pertengahan 2021. Biayanya sendiri menggunakan SBSN dengan sistem Multy Years Contrac (MYC)," ungkapnya pada infobarak, Jumat (13/11/20).

Ia menjelaskan, pembangunan fly over Simpang Kabil sejalan dengan rencana pembangunan sistem transportasi masal dan jalan tol, yang menghubungkan Bandara Hang Nadim dengan pusat perbelanjaan Nagoya, yang digagas BP Batam.

"Fly over Simpang Kabil akan dibangun sepanjang 430 meter, menggunakan U girder pada bentang utama, dengan metode balance cantilever," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menjelaskan, pembangunan fly over Simpang Kabil di Kota Batam termasuk dalam 12 major project yang menjadi perhatian khusus DJBM pada 2021 mendatang.

Diantara yang menjadi prioritas tersebut adalah, pembangunan fly over Simpang Kabil, pelebaran dan penambahan lajur jalan Sei Tembesi-Tanjung Berikat, dan pembangunan jembatan Batam-Bintan.

"Ada pula program dukungan penguatan keamanan laut di Kepulauan Natuna, yakni pembangunan jalan Teluk Buton-Sei Setekan dan jembatan Klarik 5 Natuna," jelasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya