Intervensi Hambat Proses PBJ: BP2JK, BBPJN & Satker/PPK Hendaknya Belajar Dari Pengalaman


Oleh: Danil's

USAI Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terbentuk dan aktif menjalankan fungsinya menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), tidak lantas membuat proses PBJ menjadi lebih baik dan memenuhi rasa keadilan.

Protes, pengaduan, hingga pembatalan putusan pemenang tender menjadi indikasi kuat, bahwa proses PBJ belumlah sesuai dengan harapan dibentuknya BP2JK.

BACA JUGA: https://infobarak.blogspot.com/2020/09/benarkah-mafia-tender-berganti-baju.html

Tak dapat dipungkiri, aroma intervensi begitu menyengat, baik dari eksternal maupun di internal sendiri. Hal itulah yang disebut-sebut membuat proses PBJ menjadi terhambat dan memakan waktu hingga berbulan-bulan.

BACA JUGA: https://infobarak.blogspot.com/2020/09/bp2jk-jangan-sampai-jadi-sarang-mafia.html

Contoh kasus yang hingga kini masih "misteri", adalah mundurnya pejabat BP2JK dari jabatannya sebagai Kepala BP2JK Jabar periode awal.

Dikalangan internal sendiri, "pengunduran diri" itu disebut-sebut lantaran begitu kuatnya "intervensi" dalam proses PBJ, baik jasa konstruksi maupun jasa konsultasi/supervisi dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) maupun Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN).

Sejatinya BP2JK adalah Balai yang berdiri sendiri di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR. Karena itulah, mestinya BP2JK tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh oknum pejabat Satker P2JN yang diduga berusaha memploting paket-paket yang sedang dilelangkan oleh BP2JK, dengan "membawa gerbong" dari tempat asalnya sebelum masuk Jabar. Dan hal itu bukan rahasia lagi dikalangan pelaku usaha yang turut serta dalam PBJ tahun lalu. Namun beruntung, hal itu dapat dimentahkan oleh Kepala BP2JK yang patut menjadi contoh bagi Kepala BP2JK yang baru, dan BP2JK-BP2JK lainnya.

Persoalan seperti inilah yang mestinya menjadi perhatian khusus, baik oleh para pemangku kebijakan pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) yang menaungi BBPJN/BPJN dan Satker/PPK, maupun DJBK yang membawahi BP2JK. Bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, agar tidak ada celah bagi siapapun untuk mempengaruhi hasil tender, apalagi jika sampai menghambat proses PBJ.

Dan kini, proses PBJ sedang berlangsung. Publik dan pelaku dunia usaha sangat berharap proses PBJ dapat berlangsung secara transparan dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Begitu pula BP2JK, BBPJN dan Satker/PPK yang mestinya menjadikan pengalaman sebagai pelajaran yang berharga. Bukan hanya sebatas di Jabar, tapi diseluruh Indonesia.*

Penulis adalah: Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya