Minim Terobosan, BP2JK Bikin Tender Makin Lama

BARAK- Presiden Jokowi telah membunyikan alarm, agar penyelenggara tender/lelang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah mengambil langkah-langkah inovatif untuk mempercepat penyerapan anggaran yang sudah terprogram.

"Teguran Presiden mestinya dapat memecut para pejabat penyelenggara tender untuk lebih profesional, dan tidak tunduk pada intervensi dari pihak manapun yang dapat menghambat finalisasi penetapan pemenang tender," ujar Koordinator Nasional (Kornas) Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Selasa (24/11/20).

Begitu juga kehadiran Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), yang mestinya membawa perubahan signifigkan dalam proses PBJ pemerintah.

"Keberadaan BP2JK yang disebut-sebut sebagai upaya Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ dengan unit kerja dan SDM yang independen, belum menunjukan terciptanya proses PBJ yang efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel," tegasnya.

Seperti diketahui, pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan sembilan strategi pencegahan penyimpangan dalam PBJ, diantaranya untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), memperbaiki mekanisme penyusunan HPS, pembinaan penyedia jasa konstruksi & konsultan, pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan BPKP, mengurangi resiko pada Unor (Balai & Satker/PPK), pembentukan unit kepatuhan internal, pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor, dan monitoring terhadap perangkat pencegahan kecurangan dengan teknologi informasi.

"Sekilas Kementerian PUPR menjadikan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan penyimpangan anggaran terbesar terdapat pada proses PBJ sebagai dasar pembentukan BP2JK. Niatnya benar, tapi implementasinya yang kurang tepat, karena para pejabat yang ditunjuk rata-rata minim terobosan, dan hanya bekerja dengan cara-cara standar meski dalam kondisi genting," jelasnya.

Bahkan, lanjut Danil's, keberadaan BP2JK justeru "menghambat" proses PBJ yang cepat, transparan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Proses PBJ yang "njelimet"-lah yang membuat belanja infrastruktur pemerintah tidak sesuai target," tandasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan Menteri, Kepala Lembaga Negara dan Kepala Daerah, agar tidak bekerja dengan cara biasa-biasa saja, utamanya dalam proses PBJ pemerintah.

"Ini ada pekerjaan konstruksi loh, yang masih dalam proses lelang itu Rp 40 triliun. Terus kapan kerjanya...? Waktu tinggal sebulan. Tanggal 22 Desember nanti sudah tutup anggaran, dan masuk libur panjang dan akhir tahun," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah tahun 2020, yang diadakan secara virtual, Rabu (18/11/2020) lalu.* (Barak)