Info Barak

BARAK, (Maluku Utara)- Usai viral di Medsos, pihak terkait akhirnya memperbaiki jalan nasional yang mengalami kerusakan di Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Perbaikan dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT Labrosco Yal. Dari lansiran jurnalsoreang, hingga Senin (26/06/2023), perbaikan terus berlanjut. Sebelumnya di khabarkan, selama bertahun-tahun jalan nasional di Desa Momojiu hampir tidak pernah ditangani, hingga akhirnya mengalami kerusakan cukup parah. Puncaknya, warga pun menanam pohon pisang ditengah badan jalan yang rusak dan mengunggahnya di akun Media Sosial FB. Dari informasi yang di dapat, bukan hanya badan jalan yang mengalami kerusakan, namun rerumputan dan ilalang juga nampak  tumbuh subur pada bagian sisi kiri dan kanan jalan. Kinerja Balai, Satker dan PPK terkait pun mendapat sorotan dari Kornas Barak, Danil's. Menurutnya, kinerja yang kurang baik seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dan

BARAK, (Maluku Utara)- Dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan nasional di pulau-pulau terluar. Anehnya, komitmen itu tak lantas direspon positif oleh jajaran Balai, Satker dan PPK yang ditugaskan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan jalan/jembatan nasional. Hal itu setidaknya tergambar dari penyelenggaraan jalan/jembatan naaional di Pulau Mororai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dari informasi yang dikumpulkan infobarak, jangankan dibangun, dipeliharapun jalan disana tidak dilakukan. Dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun, hingga akhirnya jalan rusak cukup parah. Kesal jalan didaerahnya tak kunjung diperbaiki, warga pun merespon dengan menanam pohon pisang ditengah-tengah badan jalan. Seperti yang dilakukan warga Desa Momoju, Kecamatan Morotai Selatan. Aksi tanam pisang itu ditayang oleh salah seorang warga dengan akun @Naswin Rowo pada laman

BARAK, (NTT)- Hingga saat ini, proses pembangunan jalan Alih Trase Bandara Umbu Mehang Kunda (UMK) Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung. "Kami optimis pembangunan jalan Alih Trase Bandara UMK Waingapu akan rampung akhir Juli 2023 ini," ujar PPK 1.4 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi NTT, Siprianus Fahik. Optimisme capaian progres 100 persen itu, katanya, diyakini setelah pihaknya melakukan monev bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, dan mendapati progres pekerjaan dilapangan sudah mencapai 70 persen. Siprianus menjelaskan, pekerjaan pembangunan jalan Alih Trase Bandara UMK Waingapu sepanjang 2,07 Km, dilaksanakan oleh PT Teratai dengan kontrak senilai Rp 16,53 miliar selama 180 hari kalender. Pekerjaan dimulai sejak 30 Januari 2023 dan ditargetkan selesai 100 persen (PHO) pada 28 Juli 2023 nanti. "Realisasi pekerjaan per 16 Juni 2023  67,86 persen. Progres fisik sudah melewati

BARAK, (Bali)- Meskipun mengalami perlambatan akibat adanya perubahan pemegang saham pada koorporasi yang memdapat tugas mengerjakan pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali (Gilimanuk-Mengwi), namun pembangunannya akan terus berjalan. Hal itu ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, Senin (219/06/2023). "Pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi mengalami perlambatan karena ada perubahan pemegang saham perusahaan yang mengerjakannya," ujar Koster. Saat ini, katanya, tengah ditangani oleh Kementerian PUPR untuk mekanisme baru yang harus ditempuh setelah pergantian pemegang saham, agar pembangunan bisa dilanjutkan. Koster juga menyampaikan, Kementerian PUPR sudah memastikan pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi terus berproses. "Memang tertunda satu tahun, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya dilansir timesindonesia. Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, akan menjadi jalan bebas hambatan pertama yang tidak hanya menjadi akses bagi kendaraan roda empat, tapi termasuk

BARAK, (Kalbar)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) diminta rutin menginventarisir kondisi jalan nasional di Kota Pontianak. Hal itu disampaikan Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono lantaran mendapati banyak titik jalan nasional mengalami kerusakan. "Kami inginkan BPJN melakukan pengecekan terhadap jalan dan jembatan nasional yang terdapat di Kota Pontianak, seperti Jalan Sultan Hamid II, Jembatan Kapuas I, dan Jembatan Landak, serta beberapa ruas jalan lainnya yang mengalami kerusakan dan berlubang," ungkapnya. Jalan dan jembatan nasional yang mengalami kerusakan tersebut, katanya, merupakan jalur padat, sehingga di khawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. "Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak harus dilakukan pemeliharaan berkala mengingat tingginya intensitas kendaraan yang melintas setiap harinya," ujar Edi layaknya dilansir antaranews, Rabu (21/06/2023). Keberadaan BPJN, terangnya, memegang peranan penting dalam penye

BARAK, (Jatim)- Terdampak pelebaran ruas jalan nasional Ptobolinggo-Lumajang, puluhan warung yang berdiri diatas ruang milik jalan dibongkar sendiri oleh para pemiliknya. Pelebaran jalan sendiri mulai dikerjakan sejak dari Desa Warujinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Ptobolinggo hingga Kab Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Karena pelebaran dilakukan masing-masing dua meter pada sisi kiri dan kanan jalan, ditambah saluran drainase, membuat puluhan warung milik warga yang berdiri diatas ruang manfaat jalan harus dibongkar. "Warungnya kami bongkar sendiri, karena akan dibangun jalan dan saluran drainase. Nanti dibangun lagi agak mundur," ungkap salah seorang pemilik warung di Jalan Raya Leces, Senin (19/06/2023). Ka TU PPK 1.3 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Jatim, Fuad Andaru menuturkan, ada dua paket pelebaran jalan yang sedang dilaksanakan, yakni dari Batas Kota Kab Probolinggo di Desa Warujinggo, Kec Leces, Probolinggo hingga Lumajang sepanjang 9

BARAK, (Bali)- Setidaknya 573 ruas jalan di 32 Provinsi se-Indonesia di permak oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR. Hal itu diungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali di Denpasar, Minggu (18/06/2023). Dengan anggaran Rp 32,7 triliun, katanya, pihaknya akan memprioritaskan pada daerah-daerah yang kerusakan jalannya cukup parah, seperti di Lampung, Jambi, Sumatera Utara (Sumut), termasuk diseputaran Pulau Jawa seperti Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar). "Usulan untuk tahap pertama bagi 573 ruas dengan alokasi dana sebesar Rp 14,6 triliun," ujarnya. Sementara untuk tahapan pelaksanaannya sendiri, lanjutnya, jika Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selesai bulan Juni 2023, maka dipastikan pekerjaan perbaikan bisa dilaksanakan pada Juli 2023.* (Barak)

BARAK, (NTB)- Dukung perkembangan perekonomian daerah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa waktu terakhir fokus pada pekerjaan pelebaran jalan nasional Pemenang-Bayan sepanjang 41,60 Km. "Satker PJN Wilayah I pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB kini tengah mengerjakan pelebaran jalan nasional Pemenang-Bayan menggunakan anggaran yang bersumber dari Bank Dunia". Hal itu diungkapkan Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, Jum'at (16/06/2023) kemarin. Pekerjaan, katanya, mulai dilaksanakan sejak dari jembatan Sokong, Desa Tanjung, hingga Desa Sambik Elen yang terbagi dalam 19 segmen. Setidaknya terdapat 18 desa yang akan dilalui pekerjaan tersebut. "Hingga pertengahan Juni pekerjaan sudah 2,52 persen, dan progres akan terus meningkat seiring pekerjaan yang dilaksanakan," ujarnya. Sebelum pelebaran jalan dikerjakan, BPJN NTB terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan terdampak, yakni 1.148 bidang dengan

BARAK, (Lampung)- Dari waktu ke waktu, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Lampung terus meningkatkan kualitas jalan nasional yang menjadi kewenangannya. Salah satunya ruas Padang Tambak-Bukit Kemuning-Batas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). PPK 2.4 pada Satker PJN Wilayah II Lampung selaku pemilik ruas, dalam beberapa waktu terakhir terus berusaha meningkatkan kualitas ruas dengan menggelar penanganan berupa preservasi jalan dan jembatan. Kegiatan preservasi jalan diantaranya dilaksanakan di Km 159+100, Km 172+500, Km 198+600, Km 232+400 dan sejumlah lokasi lainnya. Tak hanya kegiatan preservasi, penyelenggaraan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) jalan dan jembatan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kegiatan PKT jalan misalnya, dilakukan disekitaran Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, seperti di Km 163+350, Km 177+050, Km 181+600, dan Km 232+700 serta sejumlah lokasi lainnya. Kepala Satker PJN Wilayah II Lampung, Toto Suharto mengu

BARAK, (Jakarta)- Siapa sangka ternyata selama ini Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Krmenterian PUPR terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan nasional di 18 pulau terluar dari Aceh hingga Papua. Sepanjang ini, publik hanya mengetahui pembangunan jaringan jalan oleh pemerintah pusat hanya terfokus pada Jalan Tol dan jaringan jalan di perkotaan saja. Jauh sebelum pengambilalihan pembangunan jaringan jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti yang belakangan ramai diperbincangkan, ternyata DJBM telah lebih dulu mengembangkan dan meningkatkan konektifitas jaringan jalan/jembatan di pulau-pulau Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). "Sejalan dengan Perpres No 18/2020 tentang RPJMN, di 16 pulau telah didukung dengan jaringan jalan eksisting. Sementara dua pulau lainnya, yakni Enggano dan Kei Besar belum terdapat jaringan jalan nasional," ungkap Dirjen BM, Hedy Rahadian. Di Aceh, lanjutnya, sepanjang 76,39 Km jalan nasional di Pulau Simeme yang seluruhnya dib

BARAK, (Jakarta)- Belajar dari kasus dugaan manipulasi laporan keuangan sejumlah perusahaan BUMN, menjadikan Audit Dua Level jauh lebih efektif ketimbang audit yang dilakukan secara terpisah. Yang terjadi selama ini, audit oleh BPK ataupun BPKP hanya sebatas pada Kuasa Pengguna Anggaran, dan perusahaan BUMN, terutama BUMN Karya hanya diharuskan menyajikan data penggunaan anggaran kepada KPA. Sementara penggunaan anggaran di BUMN hanya di audit oleh akuntan publik. Kalaupun perusahaan-perusahaan BUMN maunya diaudit tersendiri, kenapa tidak sekalian oleh BPK atau BPKP yang lebih mengerti tentang sumber dananya...? Kenapa harus oleh akuntan publik yang masih perlu diragukan kredibilitasnya...? Publik bisa menilai sendiri bagaimana hasil audit oleh akuntan publik, hampir semua perusahaan BUMN jadi "cacat permanen". Kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan BUMN pun hilang seketika. Kornas Barak, Danil's mengungkapkan, jika saja Audit Dua Level diterapkan, maka bukan h

BARAK, (Sulteng)- Jalan nasional Trans Sulawesi di Kabupaten Morowali Utara diketahui menyumbang pendapatan negara yang cukup besar, sebab menjadi perlintasan utama bagi puluhan perusahaan pertambangan seperti nikel dan lain sebagainya. Namun potensi sumber daya alam yang melimpah itu tidak tercermin dari kondisi infrastruktur yang kian hari semakin amburadul. Hal itu setidaknya tergambar dari kerusakan jalan nasional, tanpa adanya usaha perbaikan, baik dari instansi terkait maupun perusahaan pertambangan. Kondisi jalan nasional di Desa Bunta dan Korololama, Kab Morowali Utara misalnya. Saat kondisinya semakin parah, tak ubah kubangan tempat kerbau berendam. Hal iru menurut warga sekitar dan pengguna jalan, tak lain akibat jalan tersebut dijadikan perlintasan utama bagi armada angkutan pertambangan berukuran Odol. Wargapun berharap, kondisi yang asa lekas dibenahi, agar tidak menjadi petaka bagi masyarakat pengguna jalan. "Tolonglah segera diperbaiki, agar kami dapat berkendara de

BARAK, (Jakarta)- Jika saja lelang berbasis rantai pasok dan audit dua level diterapkan, secara pasti pemerintah dapat menyelamatkan banyak perusahaan BUMN dari tumpukan hutang dan ancaman kebangkrutan yang nyata. Lelang berbasis rantai pasok dan audit dua level sendiri, tidak hanya bisa diterapkan pada BUMN karya seperti Adhi Karya, PP, Waskita, Wika, namun bisa juga diterapkan pada semua perusahaan milik BUMN seperti PT Pertamina hingga PT PLN, KAI, dan Garuda. Lelang yang berlaku selama ini, membuka ruang terjadinya manipulasi dan korupsi yang masif, karena pemenang lelang bisa leluasa mensubkan item per item bahkan seluruh bagian pekerjaan/pengadaan tanpa canggung. Ironisnya, walaupun illegal, main sub ini dianggap lumrah oleh semua pihak. Hal inilah yang membuka lebar ruang terjadinya nitip harga lewat vendor (mark-up) hingga sub fiktif. Bukan hanya BUMN karya yang memainkan peran curang seperti itu, namun perusahaan-perusahaan BUMN lainnya juga sama, bahkan bisa jadi lebih parah,

BARAK, (Jakarta)- Gebrakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo dalam Raker dengan DPR soal adanya indikasi kuat manipulasi laporan keuangan dari dua perusahaan jasa konstruksi BUMN, yakni PT Wakita dan PT Wika, membuka ruang bagi publik untuk membantu pemerintah membuka tabir yang selama ini masih menjadi misteri. Selain menggunakan modus subkontraktor fiktif dan mark-up (nitip harga lewat subkontraktor- Red) untuk mendapat keuntungan diluar margin resmi, modus manipulasi laporan capaian progres fisik pekerjaanpun disinyalir menjadi jalan pintas yang menguntungkan. Hal itu tidak hanya terjadi di Waskita dan Wika, namun disinyalir dilakukan juga oleh BUMN karya lainnya, seperti Adhi Karya dan PP. "Manipulasi laporan keuangan dimulai dari progres fisik fiktif. Mereka buat laporan seakan-akan progres fisik pekerjaannya sudah tinggi, sehingga performa kinerjanya terlihat baik. Dari situlah mereka bikin laporan keuangan, seakan-akan untung besar, p

BARAK, (Jateng)- Sekitar 100 meter badan jalan nasional Km 51, tepatnya di Grumbul Cikopeng, Desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), kondisinya kini mengalami kerusakan berupa retak-retak dan bergelombang. Akibatnya, para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati, agar tidak menjadi korban celaka. Pasalnya, menurut warga sekitar, kerusakan yang ada sudah sering memakan korban. Tidak hanya menyebabkan pengendara celaka, kerusakan itu pun menyebabkan truk muatan barang terguling. Seperti diungkapkan Wahyu Widodo (47), warga RT/RW 02 Desa Kedunggede. Menurutnya, koerusakan jalan dilokasi tersebut sudah sering memakan korban. "Sering terjadi kecelakaan, bahkan ada truk yang terguling. Kendaraan dari arah barat sudah mengambil jalur sebelah kanan, lalu tiba-tiba datang kendaraan dari arah timur, membuat kendaraan dari arah barat mengerem mendadak. Itulah yang membuat pengendara terjatuh," ujarnya dilansir radarmas, Kamis (08/06/2023). Mes

BARAK, (Jakarta)- Wakil Menteri BUMN, Kartika  Wirjoatmodjo membeberkan, terdapat indikasi manipulasi dalam laporan keuangan yang disampaikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya, seperti PT WIKA dan PT Waskita Karya. Hal iru disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) BUMN dengan Komisi VI DPR Ri, Senin (05/06/2023). Tiko menyebut, kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam laporannya, dua perusahaan tersebut selalu memperoleh keuntungan, padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif. "Apakah laporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement," ungkapnya. Atas hal itu, Tiko berjanji akan menuntut manajemen yang membuat laporan, jika kelak dalam investigasi terbukti ada pemalsuan laporan keuangan. "Kalau nanti ditemukan adanya fraud, kami bisa mengambil tindakan tegas dalam kerangka governance yang tersedia," tegasnya. Dipihak lain, Sekretaris perusahaan PT WIKA, Mahendra V

BARAK, (Sulbar)- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) langsung merespon keluhan masyarakat terkait rusaknya jembatan kayu diatas ruas jalan nasional Mamuju. Minggu (04/06/2023), Kadis PUPR Sulbar, Ince Rahmat bersama rombongan langsung turun lapangan untuk memantau sejauh mana kerusakan itu terjadi. Diketahui, jembatan yang berlokasi di Desa Hinoa, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju itu mengalami kerusakan cukup parah. Nampak lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu sudah rapuh dan tak lagi beraturan. Rahmat mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan, jika warga kerap mengalami kecelakaan akibat melintas diatas lantai jembatan yang sudah rusak parah tersebut. Karenanya, Rahmat langsung menyurati Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar sebagai pihak yang berwenang atas ruas jalan itu. "Inisiatif kami lakukan peminjaman pelat baja untuk mengganti lantai kayu yang rusak. Suratnya Senin (05/06/2023) kami masukkan ke BPJN, mudah-muda

BARAK, (NTB)- Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan , perbaikan ruas jalan Lembar-Pelabuhan Gili Mas yang mengalami kerusakan parah, menunggu revisi DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB. "Juni ini mereka revisi DIPA. Setelah itu langsung kerja. Insya'Allah akhir tahun selesai," ungkap Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah. Perbaikan jalan sepanjang 7,5 Km tersebut, katanya, akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR lewat program Inpres percepatan pembangunan jalan daerah, dengan anggaran hampir Rp 100 miliar. "Nanti Kementerian juga akan mengerjakan jalan Walimaci-Karumbu-Sape sepanjang 19 Km dengan anggaran sekitar sebesar Rp 92 miliar, dan jalan Samota yang diusulkan sebesar Rp 176 miliar," jelasnya dilansir radarlombok, kemarin. Ridwan Syah juga menjelaskan, sebenarnya Pemprov NTB mengusulkan anggaran bagi perbaikan jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui program Inpres sebesar Rp 1,5 triliun. "Alhamdulillah, respon pak Menter

BARAK, (NTT)- PPK 4.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan, perbaikan lanjutan jembatan ruas jalan nasional Larantuka-Maumere, tepatnya di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, akan dilaksanakan setelah usia beton genap 21 hari. "Pekerjaan lanjutan akan langsung kami lanjutkan setelah usia beton tiga minggu," ujar PPK 4.5 PJN IV NTT, Victor Aprianus Nalle. Ia menjelaskan, jika pekerjaan dipaksakan lanjut sebelum usia beton 21 hari, khawatir pekerjaannya sia-sia. "Kalau dipaksakan pasang sebelum betonnya kuat, nantinya bisa rusak lagi," jelasnya. Warga berharap pekerjaan perbaikan jembatan itu segera berlanjut. Pasalnya, masayakat sangat membutuhkannya sebagai lalu lintas orang barang/jasa, terutama bagi petani yang tengah membutuhkan suplai air untuk lahan pertaniannya. "Suplai air kami agak berkurang, karena ada material yang tertumpuk dalam gorong deker. Setiap hari saya membersihkan k

BARAK, (Kaltara)- Setidaknya ada enam ruas jalan milik Pemda yang segera beralih status menjadi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu terungkap dalam lawatan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Kementerian PUPR ke Kaltara, Selasa (30/06/2023). Tim yang dipimpin oleh Kepala Biro PBMN Kementerian PUPR, Darwanto tersebut, disambut langsung oleh Gubernur Kaltara, H. Zainal A Paliwang. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Kepala BPPW Kaltara, Kepala BWS Kalimantan V, Kepala BP2JK Kaltara dan Kepala Satker Perumahan Kaltara. Pertemuan membahas soal peralihan sratus dua ruas jalan Provinsi menjadi jalan nasional, yakni jalan Aji Iskandar Tarakan (2,7 Km) dan jalan Pahlawan Tanjung Selor (0,303 Km). Seperti dilansir diskominfo Kaltara, peralihan status jalan itu berdasar pada PP No 28/2020 tentang BMN/D dan surat Kepala BPJN Kaltara tertanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Kesediaan Menghibahkan Barang M