Tangkal Manipulasi Laporan Keuangan BUMN Karya Dengan Lelang Berbasis Rantai Pasok & Audit Dua Level

BARAK, (Jakarta)- Wakil Menteri BUMN, Kartika  Wirjoatmodjo membeberkan, terdapat indikasi manipulasi dalam laporan keuangan yang disampaikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya, seperti PT WIKA dan PT Waskita Karya.

Hal iru disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) BUMN dengan Komisi VI DPR Ri, Senin (05/06/2023).

Tiko menyebut, kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam laporannya, dua perusahaan tersebut selalu memperoleh keuntungan, padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Apakah laporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement," ungkapnya.

Atas hal itu, Tiko berjanji akan menuntut manajemen yang membuat laporan, jika kelak dalam investigasi terbukti ada pemalsuan laporan keuangan.

"Kalau nanti ditemukan adanya fraud, kami bisa mengambil tindakan tegas dalam kerangka governance yang tersedia," tegasnya.

Dipihak lain, Sekretaris perusahaan PT WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, dalam laporan keuangan selama ini, pihaknya mengacu pada peraturan yang berlaku.

"Setiap laporan keuangan, diaudit oleh akuntan publik sebagai auditor independen," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, meminta pemerintah dan DPR segera merespon desakan publik untuk merepakan sistem Lelang Berbasis Rantai Pasok dan Audit Dua Level.

"Hanya audit dua level yang bisa menangkal manipulasi laporan keuangan seperti yang disinyalir terjadi di WIKA dan Waskita. Tapi harus dimulai perbaikan sistem lelang dengan Lelang Berbasis Rantai Pasok," ujarnya, Rabu (07/06/2023).

Dugaan manipulasi laporan keuangan, kata Danil's, bukan hanya terjadi pada WiKA dan Waskita, tapi seluruh BUMN Karya, seperti PP, Adhi Karya dan lainnya.

"Kalau mau memperbaiki, harus dari segala sisi, tidak bisa hanya sekedar di ujungnya saja. Terapkan Lelang Berbasis Rantai Pasok dan Audit Dua Level, semua pasti bisa dikendalikan dengan mudah," tegasnya.

Danil's juga menjelaskan, jika pemerintah dan DPR mau menangkal terjadinya korupsi berlapis dibidang Jasa Konstruksi, khususnya BUMN Karya, maka mau gak mau harus berani mengambil langkah konkrit dan tegas.

"Kami (Barak- Red) memiliki nara sumber berkompeten yang selama ini terus memantau perkembangan korupsi jasa konstruksi dari waktu ke waktu. Kami siap diskusi dalam forum resmi, agar pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan yang memadai," tandasnya.* (Barak)