Enam Ruas Jalan Daerah di Kaltara Bakal Beralih Jadi Jalan Nasional


BARAK, (Kaltara)- Setidaknya ada enam ruas jalan milik Pemda yang segera beralih status menjadi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal itu terungkap dalam lawatan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Kementerian PUPR ke Kaltara, Selasa (30/06/2023).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Biro PBMN Kementerian PUPR, Darwanto tersebut, disambut langsung oleh Gubernur Kaltara, H. Zainal A Paliwang.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Kepala BPPW Kaltara, Kepala BWS Kalimantan V, Kepala BP2JK Kaltara dan Kepala Satker Perumahan Kaltara.

Pertemuan membahas soal peralihan sratus dua ruas jalan Provinsi menjadi jalan nasional, yakni jalan Aji Iskandar Tarakan (2,7 Km) dan jalan Pahlawan Tanjung Selor (0,303 Km).

Seperti dilansir diskominfo Kaltara, peralihan status jalan itu berdasar pada PP No 28/2020 tentang BMN/D dan surat Kepala BPJN Kaltara tertanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Kesediaan Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa jalan Provinsi kepada Kementerian PUPR sebagai tindaklanjut atas Keputusan Menteri PUPR No 430/KPTS/2022.

Turut dibahas pula soal hibah tanah yang berlokasi di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor untuk rencana pembangunan gedung kantor UPT Balai Kementerian PUPR. Adapun lahan yang disiapkan Pemrprov Kaltara seluar 5 Ha, agar semua kantor Balai terpusat dilokasi tersebut.

"Kami memastikan legalitas lahan sebelum tahapan pembangunan. Mudah-mudahan tahun depan semua akan berkantor di Tanjung Selor," ujarnya saat meninjau lokasi lahan, Rabu (31/05/2023).

Darwanto memastikan, perwakilan Kementerian PUPR di Kaltara akan mendukung pembangunan infrastruktur di Kaltara, baik program Pemprov maupun Kabupaten/Kota se-Kaltara.

Diketahui, bukan hanya dua ruas jalan Provinsi yang akan menjadi jalan nasional, namun ada juga jalan milik daerah, seperti jalan Aki Balak Tarakan, jalan Jenderal A Yani Malinau, jalan SP4 Raja Alam-SP4 Raja Pandita Malinau, dan jalan SP4 Raja Pandita-SP4 Jembatan Malinau. Namun ke-empatnya masih menunggu persetujuan Menteri PUPR.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya