Info Barak

BARAK, (Bengkulu)- Hingga menjelang akhir Tahun Anggaran 2021 ini, setidaknya terdapat dua jembatan yang berada pada ruas jalan nasional di Provinsi Bengkulu, yang masih berupa jembatan darurat, dan tak kunjung diperbaiki. Hal ini membuat masyarakat menyangsikan kemampuan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan jajaran dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di Bengkulu. Dua jembatan yang kini dalam kondisi memperihatinkan itu berada di Desa Tunggang dan Desa Pondok Suguh, Kecamatan Pondok Suguh. Mirisnya, tak hanya dua jembatan darurat yang berada dalam kondisi memperihatinkan, namun ada pula jembatan yang sudah mulai dibangun sejak TA 2018, namun hingga kini pembangunannya belum juga tuntas (mandeg-red). Alhasil, sejak tahun 2018 hingga September 2021 ini, para pengguna jalan masih harus bertarung nyawah melintasi jembatan darurat yang kondisinya memperihatinkan, di Air Punggur, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko. Dan kondisi seperti itu dipresdiksi masih akan b

Oleh: Danil's "SIAPA memuja pasti di puja, tak pandai memuja bersiaplah terjungkal". Tak ada lagi yang takut akan tajamnya pedang kekuasaan, yang setiap saat bisa membelah dari pucuk rambut hingga ujung kaki. Bagi pemikir, kekuasaan hanyalah amanah yang wajib diemban dari sang pemberi kuasa. Namun bagi yang tak berpikir, kekuasaan adalah kesempatan untuk mengeruk segala serakah walaupun harus menuai serapah. Kekhawatiran akan munculnya gambaran penggunaan kekuasaan tidak pada tempatnya, belakangan menguap dari beberapa rekan bincang di jajaran Kementerian PUPR. Ada yang memandang, kebijakan tentang jenjang karier para pejabat ditingkat pelaksanaan, belumlah murni karena kapasitas (kredibilitas-red). Unsur "kekeluargaan" (koneksi-red) masih menjadi momok yang perlu diwaspadai untuk menjamin jenjang karier benar berjalan pada rel yang tepat. Meski ringan dan santai, namun beberapa rekan bincang jelas mengindikasikan ada yang kurang tepat dengan kebijakan oknum pim

Catatan Redaksi SEJAK awal 2020 hingga akhir triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2021 ini, keluhan akan kerusakan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin mengemuka. Keluhan itu bukanlah tanpa dasar, mengingat semakin bertambahnya jumlah kerusakan dari hari ke hari, seperti yang terjadi pada ruas jalan nasional Gubernur Syarkawi meskipun saat ini tengah dibangun menggunakan anggaran Rp 174 miliar lebih. Selain itu, ada pula kerusakan pada jalan nasional Sungai Buluh, di Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah (HST), dan kerusakan pada ruas jalan nasional di Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel. Ironisnya, di dua lokasi kerusakan ini tidak terdapat rambu-rambu peringatan sebagai penanda bagi masyarakat pengendara agar terhindar dari kecelakaan, selain tanda peringatan seadanya hasil inisiatif warga sekitar menggunakan barang bekas. Alhasil, banyak pengendara yang menjadi korban kecelakaan. Tanpa mengurangi rasa hormat atas usah

BARAK, (Kalsel)- Belum juga kelar persoalan kerusakan jalan Gubernur Syarkawi dan Sungai Buluh, kini kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi menjadi sorotan publik. Tak kalah memperihatinkan dengan jalan Gubernur Syarkawi dan Sungai Buluh, kerusakan yang terdapat pada ruas jalan nasional di Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel justeru memakan separuh badan jalan. Kondisinya semakin diperparah dengan ketiadaan rambu peringatan disekitar lokasi kerusakan, yang dapat menjadi penanda bagi para pengendara untuk berhati-hati. Alhasil, banyak sudah korban yang berjatuhan. Sebagai penanda agar pengendara dapat berhati-hati, warga berinisiatif memberi tanda dengan karung dan ban bekas. Selain lubang menganga yang melintang ditengah badan jalan,  separuh badan jalan lainnya juga sudah menunjukan indikasi penurunan setempat (ambrol). Tak hanya kendaraan roda dua, kendaraan roda empat dan

 Tiga Tahun Berturut-Turut Diperbaiki, Jalan Nasional Sungai Buluh Rusak Lagi BARAK, (Kalsel)- Kondisi kerusakan yang terdapat pada ruas jalan nasional Sungai Buluh, di Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah (HST) semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, jalan yang rusak berupa bergelombang dan ambles itu sangat membahayakan masyarakat pengendara. Kondisi semakin diperparah dengan ketiadaan rambu-rambu peringatan disekitar lokasi jalan yang rusak. Terlebih dengan tidak adanya lampu penerangan saat malam hari. "Kalau lewat sini harus ekstra hati-hati. Selain bergelombang, banyak titik ambles (penurunan setempat)," ungkap Nor Fikriah,  salah seorang pengendara roda dua yang melintas dilokasi, Selasa (21/09/2021). Warga Hulu Sungai Utara (HSU)  yang rutin setiap weekend melintasi ruas jalan tersebut menyebutkan, kerusakan pada ruas jalan itu sudah terjadi sejak sekitar dua bulan yang lalu. "Saya lihat rusaknya sudah lama. Dulu ada rambu peringatan, tapi sekarang sudah ti

Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Ir Sutami Rp 60 Miliar BARAK, (Lampung)- Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski sudah tiga kali Polda Lampung mengirimkan surat permintaan audit terhadap paket proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribawono Lampung Timur yang diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 60 miliar, namun belum juga menggerakkan BPK untuk menurunkan tim auditnya. Alhasil, hingga kini Polda belum juga menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJN Lampung tersebut, lantaran masih menunggu hasil audit BPK untuk kepastian nilai kerugian negaranya. Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafirin mengungkapkan, sebenarnya BPK sudah menanggapi surat permintaan audit dari pihaknya, namun hingga kini belum ada kepastian kapan BPK akan turun. "BPK menanggapi surat permintaan audit dan setuju untuk mengaudit," ujar Arie, Minggu (19/09/2021). Arie juga menjelaskan, pihaknya sudah tiga kali mengirimkan

BARAK, (Kalsel)- Dugaan amburadulnya pemasangan batu siring pada paket pekerjaan jalan nasional Gubernur Syarkawi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Pasalnya, jika dibiarkan, maka kesalahan pada pekerjaan siring dapat mengakibatkan kegagalan konstruksi yang lebih besar pada bagian konstruksi jalan yang lainnya. "Kami harap Inspektorat responsif dengan menurunkan Tim khusus untuk mengecek kebenaran informasi dilapangan. Dasarnya jelas, pemasangan batu siring tidak menggunakan adukan semen dan langsung di cor," ujar Kornas Barak, Danil's, Selasa (21/09/2021). Menurut Danil's, alasan pengawas pekerjaan yang menggunakan dalih kekurangan stok semen pada saat pemasangan batu siring dilaksanakan, tidak bisa diterima akal sehat. "Kalau memang kekurangan material, kenapa pemasangan batunya dipaksakan," imbuhnya. Begitu pula dalih kualitas pekerjaan akan terjamin lantaran yang mengerjakan proyek itu adalah per

MESKIPUN kerusakan jalan nasional Gubernur Syarkawi di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah terjadi jauh sebelum bencana banjir pada Januari 2021, namun tetap saja bencana banjirlah yang memperparah kondisi jalan utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kalsel tersebut. Sebelumnya, pada 2020 lalu, Barak gencar melontarkan kritik agar penyelenggara jalan terkait lekas memperbaiki kerusakan yang terdapat pada ruas jalan nasional tersebut, dengan pertimbangan biaya pemeliharaan jauh lebih murah ketimbang biaya rekonstruksi seperti yang dilakukan saat ini. Dan kini, jalan itu tengah gencar dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp 174 miliar oleh perusahaan jasa konstruksi BUMN (PT Wika). Lalu apakah kualitas proyek jalan nasional Gubernur Syarkawi yang kini tengah dibangun sudah memenuhi standar konstruksi nasional...? Nampaknya para pihak terkait perlu bekerja lebih keras lagi, baik konsultan, PPK/Satker, BPJN, Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya ada item pekerjaa

BARAK, (Jabar)- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus membenahi ruas jalan nasional Soreang-Rancabali-Cudaun. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kualitas jalan dan jembatan yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat pengendara. Seperti yang nampak hingga September 2021 ini, para pekerja terlihat sibuk mengerjakan berbagai item, seperti pemasangan penahan tebing, penutupan lubang, pemeliharaan drainase, pembabatan rumput, dan berbagai hal lain yang terkait dengan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan. "Teman-teman di PPK terus memantau perkembangan, agar pekerjaan dapat berjalan baik sesuai rencana," ujar Kasatker PJN Wilayah II Jabar, Robert Himawan, ST, MT, kepada infobarak, Jumat (10/09/2021). Lebih lanjut Robert menjelaskan, jika hingga kini semua PPK yang berada dibawah Satker PJN Wilayah II Jabar terus mengejar target fisik sesuai rencana. "Bukan hanya progres fisik terkontrak yang harus tercapai sesuai

Terkait Perbaikan Jalan Nasional Merek-Sidikalang BARAK, (Jakarta)- Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP mempertanyakan keseriusan Kementerian PUPR dalam mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Internasional. Hal itu dipertanyakan anggota DPR-RI F-PDIP, Junimart Girsang, lantaran kondisi jalan nasional Merek-Sidikalang yang mengalami kerusakan parah tak kunjung diperbaiki. Padahal jalan nasional tersebut merupakan akses utama penghubung empat Kabupaten disekitaran Danau Toba, yakni Kab Samosir, Dairi, Pakpak Barat, dan Kab Karo. "Dimana keseriusan Kementerian PUPR menjalankan program Presiden untuk mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Internasional, kalau kondisi jalannya saja tak kunjung diperbaiki," ujar Junimart kepada wartawan, Rabu (08/09/2021). Wakil rakyat Dapil Sumut III itu menegaskan, tidak ada alasan bagi Kementerian PUPR untuk membiarkan kondisi jalan rusak itu terus berlanjut. "Karena dengan ditetapkannya kawasan Danau Toba menjad

Perbaikan Dilokasi Ambles Berlanjut Hingga Desember 2021 BARAK, (Jabar)- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebutkan, amblesnya badan jalan Lingkar Timur Waduk Jatigede lantaran adanya pergerakan tanah dan aliran air tepat dibawah permukaan jalan yang ambles. Demikian tanggapan Kasatker PJN Wilayah IV Jabar, Howardy, yang diperoleh infobarak pada Senin (06/09/2021). *(Sebelumnya terdapat kesalahan penulisan Satker PJN Wilayah III Jabar. Sementara yang benar adalah Satker PJN Wilayah IV Jabar- Red)*. Mengingat ruas jalan tersebut baru dibangun menggunakan paket Multy Years Contrac (MYC) Tahun Anggaran 2018-2019, katanya, maka perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sepanjang masa pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab penyedia jasa. "Adapun penanganan yang dilakukan sejak ambles hingga sekarang, adalah berupa pengalihan dan pembuatan aliran air dibawah tanah dengan cros drain dan geotek. Sehingga air tidak mengendap di

Dibangun TA 2018-2019 (MYC) Senilai Rp 341,7 Miliar BARAK, (Jabar)- Tak tanggung-tanggung, pada TA 2018-2019 lalu, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR mengalokasi anggaran bagi pembangunan jalan nasional Lingkar Timur Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar). Sejak beberapa bulan lalu, proyek yang menelan biaya fantastis itu mengalami ambles tepat pada bagian badan jalannya. Lokasi ambles tepatnya di sekitaran Kp Cibunut, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatigede, Kab Sumedang. Pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 341,7 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 450 hari. Adapun ruas jalan nasional itu menjadi kewenangan Satker PJN Wilayah IV Jabar. Ironis, meski menelan biaya yang fantastis, namun sejak ambles sekitar enam bulan yang lalu hingga saat ini, perbaikan belum juga rampung. Pantauan media dilokasi menunjukkan, water berrier masih terpasang, permukaan aspalpun masih terlihat rompal, dan marka garis pe

Perbaikan Jembatan Alue Pisang On Progres BARAK, (Aceh)- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Aceh memastikan, kerusakan yang terdapat pada ruas jalan nasional Nagan Raya-Meulaboh, tepatnya disekitaran PLTU 1-2 dan PT Mifa Bersaudara akan di rehabilitasi menggunakan konstruksi rigid pavement. Hal itu diungkapkan Kepala Satker PJN Wilayah II Aceh, Yusrizal Mahdi, kepada infobarak, Sabtu (04/09/2021). "Persis disekitaran PLTU 1-2 Nagan Raya dan PT Mifa Bersaudara memang ada kerusakan sekitar 1 Km. Dan itu sudah terprogram untuk direhabilitasi nanti pada TA 2022," ujarnya. Untuk sementara ini, lanjutnya, pihak perusahaan disekitar lokasi sedang mengerjakan saluran drainase, mengingat air maupun lumpur yang mengendap dilokasi kerusakan berasal dari aktifitas perusahaan disekitar lokasi. Seperti diketahui, ada tiga aktivitas skala besar yang menggunakan jasa kendaraan Dump Truck dilokasi jalan rusak, yakni pengangkutan Batu Bara oleh PT Mifa Ber

BARAK, (Aceh)- Disaat PPK dan Satker lainnya bekerja siang dan malam memperjuangkan kondisi jalan/jembatan agar layak, aman dan nyaman bagi masyarakat pengendara, PPK/Satker penyelenggara jalan nasional Nagan Raya-Meulaboh justeru lengah dan "membiarkan" kondisi jalan dalam keadaan rusak parah. Mirisnya lagi, jalan tersebut tidak hanya rusak, namun juga dipenuhi lumpur pada bagian sisinya. Kondisi tersebut membuat para pengendara mengeluh, lantaran dianggap sangat membahayakan keselamatan setiap pengendara yang lewat. Adapun lokasi kerusakan berada tepat di depan PLTU 1-2, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Saputra, salah seorang warga Kec Kuala menuturkan, banyak pengendara yang nyaris mengalami kecelakaan pada lolasi jalan yang mengalami kerusakan parah tersebut. "Lubang dilokasi itu makin hari kian melebar. Ini sangat berbahaya bagi pengendara. Terlebih jika ada yang tiba-tiba menghindari lubang, kemudian berbenturan dengan kendaraan lain dari ara

BARAK, (Lampung)- Semakin pemerintah mencanangkan program "Zero Odol", kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) yang melintas di jalan nasional Lampung Tengah bukannya berkurang, malah semakin menggila. Meskipun program Zero Odol belum terlihat gagal total, namun tingginya intensitas kendaraan Odol yang setiap hari lalu-lalang di jalur Lintas Tengah Provinsi Lampung setidaknya menggambarkan, bahwa program ini masih sebatas kegiatan seremonial. Merajalelanya kendaraan Odol juga, membuat Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyelenggara jalan dan jembatan nasional kewalahan mengatasi persoalan dilapangan. Terlebih pada ruas jalan yang sudah berusia. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Lampung, Toto Suharto, ST, MT, kepada infobarak menjelaskan, kendaraan Odol masih menjadi persoalan tersendiri. "Odol masih menjadi persoalan serius yang membuat usia konstruksi jalan dan jembatan tid

BARAK, (Sumbar)- Dalam waktu dekat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) menjadwalkan segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru. "Proses pendidikan hampir rampung. Secepatnya penyidik akan menetapkan tersangkanya," ujar Kajati Sumbar, Anwarudin Sulistiyono. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, katanya saat didampingi Kasi Intelijen, Mustaqpirin, di Padang, Selasa, pihaknya telah memeriksa lebih dari 60 orang saksi, bahkan telah mengantongi sejumlah dokumen penting. Ia juga menegaskan, dalam pengungkapan kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 30 miliar ini, pihaknya telah melihat secara subjektif. Karenanya, jika terdapat pejabat atau mantan pejabat yang diperiksa dalam kasus yang telah dinaikkan statusnya sejak 22 Juni 2021 ini, maka itu murni terkait proses pengungkapan kasus. Dugaan korupsi pembebasan lahan bagi jalan Tol Trans Sumatera ini sendiri, bermula dari pembebasan