Tiga Surat Polda Belum Juga di Gubris BPK

Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Ir Sutami Rp 60 Miliar


BARAK, (Lampung)- Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menjadi sorotan publik.

Pasalnya, meski sudah tiga kali Polda Lampung mengirimkan surat permintaan audit terhadap paket proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribawono Lampung Timur yang diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 60 miliar, namun belum juga menggerakkan BPK untuk menurunkan tim auditnya.

Alhasil, hingga kini Polda belum juga menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJN Lampung tersebut, lantaran masih menunggu hasil audit BPK untuk kepastian nilai kerugian negaranya.

Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Arie Rachman Nafirin mengungkapkan, sebenarnya BPK sudah menanggapi surat permintaan audit dari pihaknya, namun hingga kini belum ada kepastian kapan BPK akan turun.

"BPK menanggapi surat permintaan audit dan setuju untuk mengaudit," ujar Arie, Minggu (19/09/2021).

Arie juga menjelaskan, pihaknya sudah tiga kali mengirimkan surat permintaan audit.

"Sekarang kami tinggal menunggu BPK RI turun," jelasnya dilansir lampost, Senin (19/09/2021).

Sebelumnya, Arie berencana menggandeng pihak lain untuk melakukan audit jika BPK RI tidak menanggapi permintaan pihaknya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi paket proyek jalan nasional Ir Sutami-SP. Sribawono digarap Polda Lampung gegara diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 60 miliar dari nilai paket TA 2018-2019 sebesar Rp 147,5 miliar.

Paket itu dikerjakan oleh PT Usaha Remaja Mandiri (URM) dengan Konsultan PT PD.


Dalam kasus tersebut, Polda Lampung telah menyita uang sebesar Rp 10 miliar yang disinyalir terkait dengan dugaan korupsi dari PT URM. Kasusnya pun bahkan sudah disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan, Polda juga telah menetapkan lima orang tersangka, yang terdiri dari BWU, SHR, RS, dan HE dari pihak kontraktor serta BHW dari pihak konsultan.

Para tersangka terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Namun demikian, belakangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang menganulir status tersangka dari HE selaku kontraktor, sehingga Polda pun menerbitkan Sprindik yang baru.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya