Ganti Pejabat Penyelenggara Jalan Nasional di BPJN Kalsel Mendesak

Catatan Redaksi


SEJAK awal 2020 hingga akhir triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2021 ini, keluhan akan kerusakan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin mengemuka.

Keluhan itu bukanlah tanpa dasar, mengingat semakin bertambahnya jumlah kerusakan dari hari ke hari, seperti yang terjadi pada ruas jalan nasional Gubernur Syarkawi meskipun saat ini tengah dibangun menggunakan anggaran Rp 174 miliar lebih.

Selain itu, ada pula kerusakan pada jalan nasional Sungai Buluh, di Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah (HST), dan kerusakan pada ruas jalan nasional di Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel.

Ironisnya, di dua lokasi kerusakan ini tidak terdapat rambu-rambu peringatan sebagai penanda bagi masyarakat pengendara agar terhindar dari kecelakaan, selain tanda peringatan seadanya hasil inisiatif warga sekitar menggunakan barang bekas. Alhasil, banyak pengendara yang menjadi korban kecelakaan.

Tanpa mengurangi rasa hormat atas usaha yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banjarmasin (Kalsel), namun nampaknya usaha itu belumlah cukup untuk mengatasi persoalan yang ada.

Sebab itulah publik menilai, bahwa untuk mengurai semua persoalan yang bagai benang kusut tersebut, tidak akan mampu jika dibebankan pada figur-figur yang hanya bekerja normatif dan berdasarkan perintah saja. Publik sangat berharap Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR berani mengambil terobosan dengan mengutus figur berjiwa pekerja dan berani mengambil langkah-langkah inovatif untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada.

Melihat fakta semakin mengemukanya keluhan masyarakat pengendara atas kerusakan infrastruktur jalan/jembatan nasional di Kalsel saat ini, nampaknya tidak ada alasan lagi bagi DJBM Kementerian PUPR untuk tidak segera mengganti para pejabat penyelenggara yang kurang berprestasi tersebut. Sebab untuk menyelesaikan persoalan ditengah kondisi sulit seperti sekarang ini, dibutuhkan figur-figur yang berani mengambil langkah-langkah inovatif, dan tidak hanya bekerja berdasarkan perintah normatif saja.

Terkecuali kalau pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur kewenangan pemerintah pusat di Kalsel hendak dijadikan proyek abadi.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya