Info Barak

BARAK- Seakan tak ada hentinya, kinerja Balai Palaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terus menjadi sorotan dihampir seluruh penjuru negeri. Setelah sebelumnya *infobarak* mengupas berbagai persoalan yang terjadi pada BP2JK Wilayah Jambi, Maluku dan Maluku Utara, kini giliran BP2JK Wilayah DIY yang diterpa "kabar miring". Sebut saja tender paket pembangunan jalan Pantai Selatan (Pansela) yang membentang dari Banten, Jateng hingga Jatim. Pada tender jalan baru Planjan-Baron-Tepus ini, pemerintah menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 277,2 miliar. Namun tak disangka, ditengah tender berlangsung, muncul kabar miring yang menyebutkan adanya dugaan lobi-lobi yang disinyalir dilakukan oknum tertentu kepada pihak penyelenggara, yang bahkan disinyalir menembus hingga ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Dari kabar yang beredar seperti dilansir m.harianmerahputih.id, ada dua jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersaing ketat untuk menda

BARAK- Seperti yang disuguhkan *infobarak* sebelumnya, peliknya persoalan yang membelit Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), mestinya menggugah pena para pemangku kebijakan di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengambil sikap penyelamatan terhadap BP2JK. Sebab jika perubahan hanya diharapkan datang dari dalam Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) sendiri, sepertinya agak sulit. Terlebih dengan banyaknya keluhan terhadap BP2JK yang selama ini tak mampu diselesaikan oleh DJBK. Sebut saja persoalan lelang/tender pengadaan barang/pemerintah di BP2JK Jambi, BP2JK Maluku Utara, BP2JK Aceh, BP2JK, Jabar, BP2JK DIY, BP2JK Kepri, dan BP2JK Maluku. Bukan hanya sebatas persoalan yang sudah diuraikan dalam berita2 sebelumnya, tapi masih banyak lagi persoalan lain yang menjadi dasar kenapa evaluasi kinerja dan unit independen pengawas kinerja BP2JK sangat mendesak. Sebut saja dugaan tukar-guling dan fee proyek yang disinyalir terjadi pada jajaran BP2

BARAK- Munculnya berbagai dugaan pelanggaran yang disinyalir terjadi selama Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) menjadi penyelenggara lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah, membuat publik prihatin dan turut mencari solusi untuk perbaikan. Hanya saja, apakah solusi yang ditawarkan bisa diterima oleh para pemangku kebijakan di Kementerian PUPR atau tidak, semua kembali pada nurani pemangku kepentingan. Demikian diungkapkan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Senin (28/9/20). Persoalan-persoalan yang mengemuka pada sejumlah BP2JK, mulai dari BP2JK Wilayah Jambi, Maluku, Maluku Utara, Jateng, Jabar dan lain-lain, tidak boleh dianggap sepele. Sebab hal itu akan membuat BP2JK keluar daru ruh nya sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan anggaran di Kementerian PUPR. "BP2JK adalah penentu akuntabilitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian PUPR. BP2JK berintegritas, maka selamatlah wajah Kementerian PUPR. Karena bagaimanapun, badai korupsi

BARAK- Hingga kini, ketimpangan terus terjadi dinegeri ini. Bukan hanya lahan yang dikuasai segelintir orang, namun perputaran roda ekonomi lewat proyek-proyek pemerintah dan swasta skala besar juga hanya dikuasai segelintir kontraktor besar. Setidaknya itulah kenyataan pahit yang terpaksa dihadapi para pelaku jasa konstruksi, hingga tak dapat berkembang. Hal itu juga yang digambarkan Ketua BPD Gapensi Jatim, H Agus Gendoyono atas kondisi yang terjadi hari ini. Dimana 85% proyek diseluruh penjuru negeri hanya dinikmati oleh sekitar 1% kontraktor skala besar. Parahnya lagi, jurang antara kontraktor Jawa dan non Jawa semakin terbuka lebar. Bahkan banyak proyek-proyek besar diluar Pulau Jawa dimenangkan kontraktor asal Jawa. "Dan kontraktor-kontraktor besar yang mendominasi masih itu-itu saja, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku jasa konstruksi kecil dan menengah mentransfer teknologi, manajerial dan Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Agus, Senin (21/9/20). Agus menjelaskan, 1% p

BARAK- Persoalan demi persoalan terus mengemuka dari beberapa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Hasil penelusuran Barak, ternyata bukan hanya BP2JK Jambi, BP2JK Maluku Utara yang menuai kritik, namun kritik terhadap BP2JK Maluku juga tidak kalah panas. Dimenangkannya dua perusahaan yang disinyalir bermasalah dengan hukum, BP2JK Maluku pun mendapat kritikan pedas dari Asosiasi jasa konstruksi lokal. Pasalnya, dalam proses lelang renovasi ratusan sekolah di tujuh titik yang tersebar di Maluku, BP2JK dan Pokja Balai Cipta Karya Maluku tutup mata atas keberadaan dua perusahaan yang diduga sedang bermasalah dengan hukum. Ketua Aspekindo Maluku, Joppy Waas menuturkan, dua perusahaan yang diduga sedang bermasalah dengan hukum itu adalah PT MKI, yang ditetapkan sebagai pemenang paket renovasi 40 unit sekolah di Kab Buru senilai Rp 17,5 miliar, dan PT SH yang ditetapkan sebagai pemenang paket renovasi gedung sekolah di Kab Seram Bagian Barat senilai Rp 30,3 miliar lebih. Dijela

BARAK- Indikasi praktek curang yang disinyalir terjadi dibeberapa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), sepatutnya menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja BP2JK secara menyeluruh. Sebab bagaimanapun, BP2JK adalah wajah Kementerian PUPR. BP2JK rusak, maka carut-marutlah wajah Kementerian PUPR. Di awal tahun 2020, Center for Badget Analysis (CBA) merilis temuan dugaan praktek curang dalam lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada BP2JK Maluku Utara. Menurut CBA, tersinyalir ada praktek curang pada lelang paket pembangunan dan perkuatan breakwater di Kota Ternate senilai Rp 19,9 miliar. "Modusnya masih tergolong lama, namun agak rapi. Dugaan kami, permainan ini melibatkan oknum Pokja ULP dan pihak swasta. Mereka diduga berkolaborasi untuk memenangkan perusahaan tertentu," ujar Koordintor Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, layaknya dilansir klikanggaran.com. Sejak awal proses tender, katanya, sudah ditemukan permainan kotor. C

BARAK- Mengemukanya beberapa persoalan yang mendapat sorotan publik pada Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi, dinilai patut menjadi titik start bagi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membenahi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Ditjen Bina Konstruksi yang membawahi 34 BP2JK seluruh Indonesia. Pasalnya, BP2JK dibentuk pada hakekatnya untuk meningkatkan disiplin dan kualitas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Demikian pula para pemangku jabatannya yang memikul beban integritas sebagai wajah Kementerian PUPR. Sebab Itulah, setiap persoalan yang muncul wajib diselesaikan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas sampai ke akar persoalannya. Karena carut-marutnya wajah Kementerian PUPR berada pada BP2JK. "Kami berpandangan, persoalan yang menjadi sorotan publik di BP2JK Wilayah Jambi, sepatutnya menjadi perhatian serius, bahkan layak dipertanggungjawabkan dengan mencopot Kepala Balainya," uja

BARAK- Tidak hanya menjadi sorotan terkait tender paket Preservasi Jalan Nasional Bangko-Sungai Manau-Batas Kerinci senilai Rp 44,6 miliar, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi juga menjadi sorotan publik lantaran kebijakannya diduga kerap disalahgunakan, dan tidak memperhatikan pelaku jasa konstruksi lokal, sehingga membuka peluang terjadinya jual-beli proyek. Hanya saja, kali ini BP2JK tidak sendirian, namun bersamaan dengan protes terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. "Bagaimana pembangunan bisa berjalan maksimal jika yang menjadi pemenang tender adalah jasa konstruksi yang tidak memahami wilayah geografis di Jambi. Ujungnya pekerjaan di subkon ataupun dijual kepada kontraktor lokal, dan pemenang hanya mengambil fee pekerjaan," ujar Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jambi, Adri, SH, MH dalam orasinya saat menggelar aksi demonstrasi didepan Kantor BWS VI Jambi, layaknya dilansir fixjambi.pikiran.rakyat.com, beberapa waktu lalu. Masa aksi

BARAK- Alasan memperketat pengawasan dan pengendalian proses lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk gerak-gerik para pejabat Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) semakin kuat. Terlebih untuk pelaksanaan lelang/tender yang direncanakan mulai dilaksanakan pada Oktober 2020 ini, BP2JK akan melelang puluhan ribu paket dengan nilai yang beragam. Seperti hal-nya terhadap BP2JK Wilayah Jambi yang pada lelang/tender sebelumnya banyak mendapat sorotan publik. Diketahui, pada TA 2020, BP2JK Jambi menjadi sorotan saat lelang/tender paket Preservasi Jalan Bangko-Sungai Manau-Batas Kerinci dengan pagu sebesar Rp 44,6 miliar. Persoalan pun mengemuka, manakala BP2JK Wilayah Jambi memenangkan perusahaan penawar tertinggi dengan nilai penawaran sebesar Rp 43,5 miliar. Sorotanpun semakin tajam lantaran muncul dugaan, bahwa antara penawar terendah dengan penawar tertinggi yang menjadi pemenang berdomisili diwilayah yang hampir sama. Begitu pula Akta pendirian dua perusahaan

BARAK- Mengemukanya berbagai persoalan yang menimpa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) belakang ini, membuat publik ragu dengan integritas para pejabat penyelenggara lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada BP2JK. Meskipun tidak bisa digeneralisir, namun tak bisa dipungkiri aroma itu sempat menyengat. Dengan alokasi anggaran Kementerian PUPR pada TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan lelang/tender di BP2JK harus lebih ketat dari sebelumnya. "Publik menginginkan BP2JK bebas dari korupsi dan praktek kongkalingkong. Jangan sampai BP2JK menjadi sarang bagi mafia tender" ujar Kornas Barak, Danil's, Selasa (16/9/20). Tak bisa dipungkiri, para pejabat BP2JK rawan godaan. "Kue tender dengan nilai yang besar, itu manis. Itulah yang menjadi incaran mafia untuk masuk dan merongrong semua pihak yang terlibat di BP2JK," jelasnya lagi. Oktober nanti, kata Danil's, tender paket 2021 akan dimulai di 34 BP2JK sel

BARAK- Merespon keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan nasional akses Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan di Pulau Natuna, Prov Kepulauan Riau (Kepri), Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kepri langsung memanggil kontraktor pelaksana PT Varia Indah Lestari (PT VIL). Dari gambar yang diterima *infobarak*, nampak pihak kontraktor tengah menjelaskan tentang kondisi lapangan pada pihak Balai, Satker, dan PPK jalan nasional akses PLBN Serasan. Dipastikan setiap kerusakan yang terjadi akan segera ditangani. Sebelumnya, rekonstruksi jalan nasional akses PLBN Serasan di Pulau Natuna mendapat keluhan dari DPRD Kab Natuna. Ketua DPRD Natuna meminta kerusakan yang terjadi segera ditindaklanjuti. "Kita minta masalah ini segera ditindaklanjuti. Terus terang saya kecewa dengan pekerjaan yang asal-asalan seperti ini," ujar Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, beberapa waktu lalu. Diketahui, rekonstruksi jalan akses Pulau Serasan dikerjakan PT Varia Indah Lestari dengan konsu

BARAK- Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) mengapresiasi optimisme penyelesaian perbaikan ruas jalan nasional Pantura Gempol-Pasuruan-Probolinggo. Namun pejabat penyelenggara dan kontraktor pelaksana diharapkan tidak sekedar mengejar target capain fisik, sehingga mengenyampingkan kualitas konstruksi. "Kami mengapresiasi semangat dan optimisme penyelenggara jalan dalam mengajar capaian progres fisik setiap pekerjaan yang diselenggarakan. Terlebih selesainya pekerjaan sesuai kontrak adalah kewajiban setiap kontraktor pelaksana yang menerima mandat dari user selaku pemegang kuasa," ujar Kornas Barak, Danil's, menanggapi optimisme capaian fisik perbaikan jalan nasional Gempol-Pasuruan-Probolinggo. Ia pun berharap, kejar target tidak mengenyampingkan mutu. "Kuantitas mestilah selaras kualitas, agar konstruksi tidak rusak dalam hitungan bulan. Sebab user hanyalah pemgemban amanah, dan masyarakat pengguna jalanlah yang menjadi penerima manfaat akhir. Jangan sampai penerima

BARAK- Aroma mafia tender yang berevolusi seiring perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) semakin mengemuka. Nampaknya bukan hanya aroma mafia yang diungkap Direktur CERI yang perlu mendapat perhatian serius, namun disejumlah daerah lain juga hampir sama. Sebelumnya, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mensinyalir adanya peran mafia dalam tender pembangunan Rusunawa di Sumbar, Sumsel dan beberapa kota lainnya dipulau Sumatera. Parahnya, tidak hanya terbatas pada tender rumah susun, namun sistem pengadaan 11.000 paket proyek di 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) se-lindo pun disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara. Belakangan juga diketahui, jika pengadaan barang/jasa pemerintah di BP2JK Jateng juga disinyalir beraroma tak sedap. Seperti dilansir merahputih online, lelang proyek jalan Rembang-Blora-Cepu dengan pagu anggaran Rp 37 miliar, disinyalir sarat permainan. Hal itu terindikasi dari dibatalkannya lelang yang d

BARAK- Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Serang-Cikande-Balaraja semakin mengkhawatirkan. Kerusakan bukan hanya berupa keretakan dan berlubang, namun jalan bergelombangpun tidak kalah membahayakan. Meskipun Satker Pelaksanaan Jalan Nasional  (PJN) Wilayah I Banten terus melakukan perbaikan, namun tak sebanding dengan kerusakan yang terus bertambah dari hari ke hari. Terlebih dengan terpotongnya anggaran infrastruktur untuk penanganan bencana Covid-19. "Penanganan ruas Serang-Cikande-Balaraja direncanakan Januari tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan," jelas Kasatker PJN Wil I Banten, Hendrik, pada infobarak, Senin (31/8). Untuk sementara, lanjutnya, kegiatan lanjutan hingga akhir tahun hanya berupa pemeliharaan rutin (penanganan lubang-red) dan lainnya untuk mempetahankan kondisi yang ada, sesuai anggaran yang tersisa. Pantauan infobarak pada Senin (31/8), kerusakan terlihat mulai dari Terminal Pakupatan, Kota Serang. Kerusakan berlanjut dari tugu Selam

BARAK- Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) terus diterpa "badai" korupsi. Dan kini, kabar tak sedap itu kembali menerpa perangkat organisasi yang baru dibentuk, yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Kali ini, BP2JK disinyalir "mendobrak" aturan terkait lelang pembangunan Rusunawa di Sumbar, Sumsel, dan beberapa kota lainnya dipulau Sumatera.Hal itu terindikasi dari diberhentikannya pekerjaan pembangunan yang tengah berlangsung. "Sistem pengadaan 11.000 paket pekerjaan di BP2JK sejak 2019 disinyali bermasalah, dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman beberapa waktu lalu. Dijelaskan Yusri, banyak perusahaan abal-abal yang mendapatkan pake pekerjaan. Sementara perusahaan yang terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu malah tersingkir. "Modusnya adalah memenangkan perusahaan abal-abal. Oknum-oknum di BP2JK disinyalir membua