Diduga Sarat KKN & Membuka Peluang Jual-Beli Proyek, BWS VI & BP2JK Jambi Didemo

BARAK- Tidak hanya menjadi sorotan terkait tender paket Preservasi Jalan Nasional Bangko-Sungai Manau-Batas Kerinci senilai Rp 44,6 miliar, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi juga menjadi sorotan publik lantaran kebijakannya diduga kerap disalahgunakan, dan tidak memperhatikan pelaku jasa konstruksi lokal, sehingga membuka peluang terjadinya jual-beli proyek.

Hanya saja, kali ini BP2JK tidak sendirian, namun bersamaan dengan protes terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI.

"Bagaimana pembangunan bisa berjalan maksimal jika yang menjadi pemenang tender adalah jasa konstruksi yang tidak memahami wilayah geografis di Jambi. Ujungnya pekerjaan di subkon ataupun dijual kepada kontraktor lokal, dan pemenang hanya mengambil fee pekerjaan," ujar Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jambi, Adri, SH, MH dalam orasinya saat menggelar aksi demonstrasi didepan Kantor BWS VI Jambi, layaknya dilansir fixjambi.pikiran.rakyat.com, beberapa waktu lalu.

Masa aksi bahkan meminta Kepala BP2JK Jambi, Ir. Supratman, MT, dikeluarkan dari Provinsi Jambi.

Sebelumnya, kinerja Kabalai P2JK Wilayah Jambi dan jajaran menjadi sorotan gegara diduga melanggar aturan terkait lelang paket Preservasi Jalan Bangko-Sungai Manau-Batas Kerinci-Sanggaran Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp 44,6 miliar.

Masalah bermula dari dimenangkannya penawar tertinggi, yakni PT SK dengan nilai penawaran sebesar Rp 43,5 miliar, atau setara 97,8 persen dari pagu anggaran yang tersedia.

Sorotan semakin tajam manakala perusahaan penawar tertinggi disinyalir memiliki keterkaitan dengan perusahaan penawar terendah.

Meskipun aroma persekongkolan yang mengarah pada praktek mafia itu tegas dibantah oleh Kepala BP2JK Wilayah Jambi, Ir. Supratman, MT dengan berbagai dalil pembelaan, namun aroma itu terlanjur menyengat diruang publik. Begitu pula sanggahan yang masih mengemuka.* (Barak)