Aroma Mafia Makin Menyengat, Dirjen Bina Konstruksi Diminta Benahi Jajaran

BARAK- Aroma mafia tender yang berevolusi seiring perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) semakin mengemuka.

Nampaknya bukan hanya aroma mafia yang diungkap Direktur CERI yang perlu mendapat perhatian serius, namun disejumlah daerah lain juga hampir sama.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mensinyalir adanya peran mafia dalam tender pembangunan Rusunawa di Sumbar, Sumsel dan beberapa kota lainnya dipulau Sumatera. Parahnya, tidak hanya terbatas pada tender rumah susun, namun sistem pengadaan 11.000 paket proyek di 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) se-lindo pun disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara.

Belakangan juga diketahui, jika pengadaan barang/jasa pemerintah di BP2JK Jateng juga disinyalir beraroma tak sedap.

Seperti dilansir merahputih online, lelang proyek jalan Rembang-Blora-Cepu dengan pagu anggaran Rp 37 miliar, disinyalir sarat permainan. Hal itu terindikasi dari dibatalkannya lelang yang dimenangkan PT CPA dan memenangkan PT STK yang penawarannya jauh dibawah pagu bahkan HPS.

Bukan hanya itu, kentalnya nuansa persekongkolan juga disuarakan sejumlah pemuda Maluku yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian PUPR dan depan gedung KPK di Jakarta.

Selain menuntut pengungkapan dugaan kerugian negara di BPJN Maluku, masa aksi juga menuntut KPK mengungkap mafia proyek pada BP2JK Maluku.

Pada bagian lain, oknum di BP2JK Maluku juga disinyalir mematok fee sebesar 3 persen kepada setiap kontraktor pemenang tender, bahkan disinyalir kerap memalak kontraktor untuk biasa karaoke. Meskipun hal itu dibantah oleh oknum pokja, namun hal itu tetap saja menjadi noda yang harus segera dibersihkan.

Sebelumnya lagi, drberita online melansir dugaan rekayasa tender pembangunan Rusunawa Univ RIS Maduma di BP2JK Sumatera Utara (Sumut).

Persoalan yang hampir sama juga terjadi di BP2JK Kepri. Pasalnya, BP2JK disinyalir tidak jujur dalam lelang paket preservaai jalan Km 16 Tanjung Uban.

Dalam proses lelang, Pokja 04 BP2JK Kepri menetapkan PT NPK selaku pemenang, sehingga diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar. Hal itu pun langsung di PTUN kan oleh LBH Jasa Konstruksi setempat.

Menanggapi praktek mafia tender pengadaan barang/jasa pemerintah yang terus berevolusi, Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's mendesak pemerintah lebih serius mencari solusi paling tepat.

"Perlu ada keberanian dari pengambil kebijakan tertinggi setingkat eselon I dan Menteri, untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap pejabat yang terindikasi kuat memainkan peran mafia sejak proses hingga penentuan pemenang tender," tegasnya.

Dirjen Bina Konstruksi, lanjut Danil's, perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk membenahi carut-marut pengadaan barang/jasa diseluruh BP2JK se-lindo.

"Jangan sampai BP2JK berevolusi menjadi sarang mafia. Sebab mafia itu bergerak seperti kentut yang tidak bersuara, namun aroma busuknya menusuk hingga ke ubun-ubun," ujarnya menambahkan, persoalan ini harus menjadi titik start bagi Dirjen Bina Konstruksi membenahi jajaran.* [Barak]