BP2JK Jangan Sampai Jadi Sarang Mafia


BARAK- Mengemukanya berbagai persoalan yang menimpa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) belakang ini, membuat publik ragu dengan integritas para pejabat penyelenggara lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada BP2JK. Meskipun tidak bisa digeneralisir, namun tak bisa dipungkiri aroma itu sempat menyengat.

Dengan alokasi anggaran Kementerian PUPR pada TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan lelang/tender di BP2JK harus lebih ketat dari sebelumnya.

"Publik menginginkan BP2JK bebas dari korupsi dan praktek kongkalingkong. Jangan sampai BP2JK menjadi sarang bagi mafia tender" ujar Kornas Barak, Danil's, Selasa (16/9/20).

Tak bisa dipungkiri, para pejabat BP2JK rawan godaan. "Kue tender dengan nilai yang besar, itu manis. Itulah yang menjadi incaran mafia untuk masuk dan merongrong semua pihak yang terlibat di BP2JK," jelasnya lagi.

Oktober nanti, kata Danil's, tender paket 2021 akan dimulai di 34 BP2JK seluruh Indonesia.

Besarnya anggaran dan banyaknya paket yang dilelang, lanjutnya, disinyalir menjadi magnet bagi oknum yang bermain dalam tender untuk berebut masuk dan mempengaruhi panitia tender.

"Pengaruh itu bisa langsung kepada panitia, pejabat BP2JK atau diatasnya. Tidak menutup kemungkinan melalui figur-figur berpengaruh dan orang-orang dekat panitia tender, bahkan atasan langsung dari oknum panitia," ungkapnya.

Cara kerja mafia itu, ungkapnya, ibarat kentut, tak bersuara namun baunya menusuk hidung. Operasi ala mafia, biasanya menjanjikan bahkan tidak ragu memberikan fee didepan, baik berupa uang cas, kendaraan, fasilitas dan pelayanan ditempat-tempat hiburan, biaya dan fasilitas ditempat-tempat mewah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya.

"Hal ini tidak bisa kalau hanya sekedar dipantau saat proses lelang/tender berlangsung, karena semua membutuhkan proses dan pendekatan yang memakan waktu dan biaya. Maka pengendalian gerak-gerik semua pihak di BP2JK harus dilakukan dari sekarang," katanya menambahkan, hal itu perlu dilakukan agar diketahui dengan siapa saja BP2JK berinteraksi.

Pantauan terhadap aktifitas selular dan medsos para pejabat BP2JK juga perlu dilakukan secara ketat, agar tidak ada celah bagi mafia mengkebiri proses lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah di BP2JK.

"Meskipun tidak bisa digeneralisir, namun pengendalian gerak-gerik para pejabat BP2JK harus dilakukan secara ketat. Termasuk laman LPSE yang selama ini disinyalir kerap mengalami gangguan pada saat masa sanggah dan waktu krusial lainnya," tegasnya.

Inilah 34 Kepala Balai P2JK se-Indonesia

Diketahui, Kepala Balai P2JK  Wilayah Aceh Soeryadi, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Sumut Ir. Agus Kurniawan, Kabalai P2JK Sumbar Wilayah Ir. Nelson Hasibuan Mum, Kabalai P2JK Wilayah Riau Faisal Rizal ST, MT, Kabalai P2JK Kepri Wilayah Danny Davincy ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Jambi Ir. Supratman MT, Kabalai P2JK Wilayah Bengkulu Agus Raharyo, SE, M.Si, Kabalai P2JK Wilayah Sumsel Sumihar Panjaitan, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Lampung Ir. Adri Agus, Kabalai P2JK Wilayah Banten Ir. Edyson Rombe, MT, Kabalai P2JK Wilayah DKI Jakarta Decki Rahadian Firdiansyah S.Kom, M.Ec, Dev, M.Sc, Kabalai P2JK Wilayah Jabar Dicki Rinaldi, ST, MT, M.Sc, Kabalai P2JK Wilayah Jateng Vincetius Untoro Kurniawan, ST, MM, MT, Kabalai P2JK Wilayah Yogyakarta Yanuar Munlait, ST, M.Tech, dan Kabalai P2JK Wilayah Jatim Raden Dodi Priyono, ST, MT.

Kemudian Kabalai P2JK Wilayah Bali, Ir. Tjokorda Bagus Purnawarman Dharma Adnyana, Sp-1, Kabalai P2JK Wilayah NTB Ahmad Agus Fitrah Akbar, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah NTT Ir. Andi Silmi Safril, MT, Kabalai P2JK Wilayah Kaltara Aditya Anwar, SH, ME, MPP, Kabalai P2JK Wilayah Kalbar Antonius Widyatmoko, ST, Kabalai P2JK Wilayah Kalteng Ir. Rizal, MT, Kabalai P2JK Wilayah Kalsel Husnan Tajrie, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Kaltim Loso, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Gorontalo Sutopo, ST, Kabalai P2JK Wilayah Sulut Ir. Rahman Djamil, M.Si, Kabalai P2JK Wilayah Sulbar Endiyo Raharjo, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Sulteng Ronny Adriandi, ST, MT, Kabalai P2JK Wilayah Sulsel Dr. Hj. Hasrawati Rahim, ST, SP, Kabalai P2JK Wilayah Sulteng Ir. Syaiful Rijal R, M.Si, Kabalai P2JK Wilayah Malut Sahdin Hi Husen, ST, MT.

Selanjutnya Kabalai P2JK Wilayah Maluku Sofian ST, MM, MT, Kabalai P2JK Wilayah Papua Barat Fajar Triawan, ST, dan Kabalai P2JK Wilayah Papua Dr. Hamdi, ST, MT.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya