Kepala Balai P2JK Wilayah Jambi Layak Dicopot


BARAK- Mengemukanya beberapa persoalan yang mendapat sorotan publik pada Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi, dinilai patut menjadi titik start bagi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membenahi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Ditjen Bina Konstruksi yang membawahi 34 BP2JK seluruh Indonesia.

Pasalnya, BP2JK dibentuk pada hakekatnya untuk meningkatkan disiplin dan kualitas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Demikian pula para pemangku jabatannya yang memikul beban integritas sebagai wajah Kementerian PUPR.

Sebab Itulah, setiap persoalan yang muncul wajib diselesaikan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas sampai ke akar persoalannya. Karena carut-marutnya wajah Kementerian PUPR berada pada BP2JK.

"Kami berpandangan, persoalan yang menjadi sorotan publik di BP2JK Wilayah Jambi, sepatutnya menjadi perhatian serius, bahkan layak dipertanggungjawabkan dengan mencopot Kepala Balainya," ujar Kornas Barak, Danil's, Selasa (22/9/20).

Jika Kementerian PUPR menganggap kritik publik seperti di Jambi sebagai hal biasa, maka dapat dipastikan niat awal pembentukan BP2JK hanya sebatas retorika demi popularitas, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan ada yang beranggapan demi keuntungan sesaat.

"Parahnya lagi, jika persoalan seperti di BP2JK Wilayah Jambi ini tidak menjadi titik start untuk membenahi kinerja pengadaan barang/jasa dilingkungan Ditjen Bina Konstruksi, maka bukan tidak mungkin menjadi celah bagi mafia tender untuk merangsek masuk lebih dalam, bahkan hingga ke Pattimura," tegasnya.

Sebelumnya, BP2JK Wilayah  Jambi menjadi sorotan publik lantaran diduga melanggar dalam proses lelang/tender paket Preservaai Jalan Nasional Bangko-Sungai Manau-Batas Kerinci-Sanggaran Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp 44,6 miliar. BP2JK Jambi juga disorot lantaran dianggap tidak memperhatikan pelaku jasa konstruksi lokal, sehingga membuka peluang terjadinya jual-beli proyek.

Meskipun hal itu dibantah oleh Kepala Balai P2JK Jambi, Ir. Supratman, MT, namun persoalan terlanjur mengemuka keruang publik.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya