Kepala Balai P2JK Wilayah Jambi Layak Dicopot

BARAK- Mengemukanya beberapa persoalan yang mendapat sorotan publik pada Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi, dinilai patut menjadi titik start bagi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membenahi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Ditjen Bina Konstruksi yang membawahi 34 BP2JK seluruh Indonesia.

Pasalnya, BP2JK dibentuk pada hakekatnya untuk meningkatkan disiplin dan kualitas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Demikian pula para pemangku jabatannya yang memikul beban integritas sebagai wajah Kementerian PUPR.

Sebab Itulah, setiap persoalan yang muncul wajib diselesaikan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas sampai ke akar persoalannya. Karena carut-marutnya wajah Kementerian PUPR berada pada BP2JK.

"Kami berpandangan, persoalan yang menjadi sorotan publik di BP2JK Wilayah Jambi, sepatutnya menjadi perhatian serius, bahkan layak dipertanggungjawabkan dengan mencopot Kepala Balainya," ujar Kornas Barak, Danil's, Selasa (22/9/20).

Jika Kementerian PUPR menganggap kritik publik seperti di Jambi sebagai hal biasa, maka dapat dipastikan niat awal pembentukan BP2JK hanya sebatas retorika demi popularitas, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan ada yang beranggapan demi keuntungan sesaat.

"Parahnya lagi, jika persoalan seperti di BP2JK Wilayah Jambi ini tidak menjadi titik start untuk membenahi kinerja pengadaan barang/jasa dilingkungan Ditjen Bina Konstruksi, maka bukan tidak mungkin menjadi celah bagi mafia tender untuk merangsek masuk lebih dalam, bahkan hingga ke Pattimura," tegasnya.

Sebelumnya, BP2JK Wilayah  Jambi menjadi sorotan publik lantaran diduga melanggar dalam proses lelang/tender paket Preservaai Jalan Nasional Bangko-Sungai Manau-Batas Kerinci-Sanggaran Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp 44,6 miliar. BP2JK Jambi juga disorot lantaran dianggap tidak memperhatikan pelaku jasa konstruksi lokal, sehingga membuka peluang terjadinya jual-beli proyek.

Meskipun hal itu dibantah oleh Kepala Balai P2JK Jambi, Ir. Supratman, MT, namun persoalan terlanjur mengemuka keruang publik.* (Barak)