Lelang Paket Planjan-Tepus-Baron Rp 277,2 Miliar, Disinyalir Ada lobi Hingga ke jakarta

BARAK- Seakan tak ada hentinya, kinerja Balai Palaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terus menjadi sorotan dihampir seluruh penjuru negeri.

Setelah sebelumnya *infobarak* mengupas berbagai persoalan yang terjadi pada BP2JK Wilayah Jambi, Maluku dan Maluku Utara, kini giliran BP2JK Wilayah DIY yang diterpa "kabar miring".

Sebut saja tender paket pembangunan jalan Pantai Selatan (Pansela) yang membentang dari Banten, Jateng hingga Jatim. Pada tender jalan baru Planjan-Baron-Tepus ini, pemerintah menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 277,2 miliar.

Namun tak disangka, ditengah tender berlangsung, muncul kabar miring yang menyebutkan adanya dugaan lobi-lobi yang disinyalir dilakukan oknum tertentu kepada pihak penyelenggara, yang bahkan disinyalir menembus hingga ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.

Dari kabar yang beredar seperti dilansir m.harianmerahputih.id, ada dua jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersaing ketat untuk mendapatkan paket tersebut, yakni PT BA dengan nilai penawaran sebesar Rp 185,7 miliar, dan PT NK dengan penawaran senilai Rp 188,5 miliar.

Disebutkan juga, dari kabar yang beredar, mestinya PT BA yang menjadi kandidat kuat sebagai pemenang. Namun ada dugaan oknum Pokja BP2JK yang mengganjal.

Sumber dikalangan pengusaha jasa konstruksi juga mensinyalir ada yang janggal ketika Pokja BP2JK menunda pengumuman pemenang lelang.

"Mestinya kemarin yang menang PT BA. Tapi jadwalnya ditunda. Disinyalir Pokja akan memenangkan PT NK yang diduga joint dengan H.D," ungkap sumber harianmerahputih yang meminta identitas dirinya dirahasiakan. Menurutnya, "HD" hanya pinjam bendera.

Jadwal dibuat mundur, lanjutnya, karena ada lobi-lobi untuk PT NK.

"Dugaan adanya dua kesalahan pada dokumen PT NK, seperti K3, diduga menjadi penyebab mundurnya jadwal. Jeda waktu itulah yang disinyalir dimanfaatkan untuk memperbaiki kesalahan," sebutnya.

"HD", lanjutnya, terus berupaya memenangkan paket yang rencananya akan diumumkan tanggal 03," katanya seperti dilansir harianmerahputih online (27/08/2020) lalu.

Sumber itu bahkan menyebutkan, bahwa saat itu dirinya mendapatkan kabar tentang dugaan lobi yang dilakukan oknum berinisial "HD" ke Kementerian PUPR.

"Setahu saya, "HD" sedang melakukan lobi-lobi di Jakarta. Dia menginap di Hotel The Sultan," tandasnya.

Sayangnya, hingga harianmerahputih online menayangkan berita ini, belum ada pihak Kementerian PUPR yang bisa dihubungi dan dimintai keterangan.

Seperti diketahui, untuk paket Planjan-Baron-Tepus senilai Rp 277,2 miliar, terdapat 17 peserta yang mengajukan penawaran, dengan nilai penawaran tertinggi sebesar Rp 238,3 miliar oleh PT APT dan penawaran terendah sebesar Rp 162,9 miliar oleh PT DA.

Dari 17 peserta lelang yang menawar tersebut, terdapat sejumlah BUMN jasa konstruksi yang turut besaing, yakni PT BA, PT PP (Persero) Tbk, PT PT NK Wilayah 6, PT Wika (persero) Tbk, PT AK (persero) Tbk, PT WK (Persero) Tbk, dan PT HK Wilayah IV (Persero).

Dipihak lain, Kordinator Divisi Investiga Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Dedi menilai, persoalan seperti ini tidak boleh sekedar dianggap angin lalu.

"Kementerian PUPR perlu mengambil langkah antisipatif dengan mengaudit kinerja seluruh BP2JK, dan menyiapkan unit pengawasan kinerja BP2JK yang independen," tegasnya.

Pihaknya menilai, biaya operasional unit pengawas BP2JK yang independen tidaklah seberapa dibanding penyelamatan anggaran negara dari potensi kebocoran yang bisa saja mencapai tiliunan rupiah.

"Ini perlu sikap dan tindakan yang serius. Karena sampai saat ini, BP2JK masih bekerja tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan hanya mengandalkan Inspektorat yang sudah memiliki beban berat dalam mengaudit keuangan dan fisik."* (Barak)