Benarkah Mafia Tender Berganti Baju...?


BARAK- Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) terus diterpa "badai" korupsi. Dan kini, kabar tak sedap itu kembali menerpa perangkat organisasi yang baru dibentuk, yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Kali ini, BP2JK disinyalir "mendobrak" aturan terkait lelang pembangunan Rusunawa di Sumbar, Sumsel, dan beberapa kota lainnya dipulau Sumatera.Hal itu terindikasi dari diberhentikannya pekerjaan pembangunan yang tengah berlangsung.

"Sistem pengadaan 11.000 paket pekerjaan di BP2JK sejak 2019 disinyali bermasalah, dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Yusri, banyak perusahaan abal-abal yang mendapatkan pake pekerjaan. Sementara perusahaan yang terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu malah tersingkir.

"Modusnya adalah memenangkan perusahaan abal-abal. Oknum-oknum di BP2JK disinyalir membuat proposal teknis dan harga untuk perusahaan yang akan dimenangkan," ujarnya dilansir Lassernewstoday.

Menurutnya, sering terjadi laman LPSE tentang status tender tiap pekerjaan di Kementerian PUPR tidak bisa diakses oleh semua perusahaan yang ikut tender untuk memonitor perkembangan tender yg di ikuti.

"Kalau ada protes, oknum panitia hanya memberi penjelasan ringan, server sedang bermasalah. Padahal oknum-oknum mafia tender tengah bekerja menyempurnakan dokumen perusahaan yang sudah menang, namun disanggah oleh kompetitornya," jelasnya.

Lebih lanjut Yusri menjelaskan, perusahaan pemenang tender hasil operasi mafia tersebut, biasanya ditawarkan untuk diperjualbelikan dengan nilai yang berkisar 8 hingga 12 persen dari nilai kontrak, dan harus dibayar seketika setelah sepakat disertai pemberian kuasa direksi kepada perusahaan pembeli proyek.

"Berkembang juga isu, jika pembeli proyek juga harus menyisihkan persenan juga untuk oknum pejabat selama pekerjaan berlangsung," tandasnya.

Lalu benarkah mafia tender telah berganti baju...?* [Barak]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya