Benarkah Mafia Tender Berganti Baju...?


BARAK- Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) terus diterpa "badai" korupsi. Dan kini, kabar tak sedap itu kembali menerpa perangkat organisasi yang baru dibentuk, yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Kali ini, BP2JK disinyalir "mendobrak" aturan terkait lelang pembangunan Rusunawa di Sumbar, Sumsel, dan beberapa kota lainnya dipulau Sumatera.Hal itu terindikasi dari diberhentikannya pekerjaan pembangunan yang tengah berlangsung.

"Sistem pengadaan 11.000 paket pekerjaan di BP2JK sejak 2019 disinyali bermasalah, dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Yusri, banyak perusahaan abal-abal yang mendapatkan pake pekerjaan. Sementara perusahaan yang terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu malah tersingkir.

"Modusnya adalah memenangkan perusahaan abal-abal. Oknum-oknum di BP2JK disinyalir membuat proposal teknis dan harga untuk perusahaan yang akan dimenangkan," ujarnya dilansir Lassernewstoday.

Menurutnya, sering terjadi laman LPSE tentang status tender tiap pekerjaan di Kementerian PUPR tidak bisa diakses oleh semua perusahaan yang ikut tender untuk memonitor perkembangan tender yg di ikuti.

"Kalau ada protes, oknum panitia hanya memberi penjelasan ringan, server sedang bermasalah. Padahal oknum-oknum mafia tender tengah bekerja menyempurnakan dokumen perusahaan yang sudah menang, namun disanggah oleh kompetitornya," jelasnya.

Lebih lanjut Yusri menjelaskan, perusahaan pemenang tender hasil operasi mafia tersebut, biasanya ditawarkan untuk diperjualbelikan dengan nilai yang berkisar 8 hingga 12 persen dari nilai kontrak, dan harus dibayar seketika setelah sepakat disertai pemberian kuasa direksi kepada perusahaan pembeli proyek.

"Berkembang juga isu, jika pembeli proyek juga harus menyisihkan persenan juga untuk oknum pejabat selama pekerjaan berlangsung," tandasnya.

Lalu benarkah mafia tender telah berganti baju...?* [Barak]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya