Inilah Alasan Kenapa Evaluasi Kinerja & Unit Pengawas BP2JK Sangat Dibutuhkan

BARAK- Seperti yang disuguhkan *infobarak* sebelumnya, peliknya persoalan yang membelit Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), mestinya menggugah pena para pemangku kebijakan di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengambil sikap penyelamatan terhadap BP2JK.

Sebab jika perubahan hanya diharapkan datang dari dalam Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) sendiri, sepertinya agak sulit. Terlebih dengan banyaknya keluhan terhadap BP2JK yang selama ini tak mampu diselesaikan oleh DJBK.

Sebut saja persoalan lelang/tender pengadaan barang/pemerintah di BP2JK Jambi, BP2JK Maluku Utara, BP2JK Aceh, BP2JK, Jabar, BP2JK DIY, BP2JK Kepri, dan BP2JK Maluku.

Bukan hanya sebatas persoalan yang sudah diuraikan dalam berita2 sebelumnya, tapi masih banyak lagi persoalan lain yang menjadi dasar kenapa evaluasi kinerja dan unit independen pengawas kinerja BP2JK sangat mendesak.

Sebut saja dugaan tukar-guling dan fee proyek yang disinyalir terjadi pada jajaran BP2JK Wilayah Maluku.

Belum lama ini, *spektrumonline* membeberkan indikasi itu secara gamblang. Oknum di BP2JK diduga memainkan peran dalam lelang/tender pembangunan Marine Centre Unpatti Tahap II. Meskipun saat berita itu diterbitkan paket masih dalam tahapan lelang, namun dikabarkan perusahaan yang menjadi pemenang sudah "disepakati" oleh BP2JK dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW).

Hal itu memantik kecurigaan publik, karena sejak awal dicurigai "diarahkan" kepada 'MB' selaku bos dari PT NI. 'MB' sendiri disebut-sebut memiliki kedekatan dengan BPPW Maluku.

Seperti diketahui, tahap pertama pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 'HT' alias 'BH' dengan menggunakan PT BACP. Namun tahap ke-II dengan HPS sebesar Rp 37,6 miliar, kala itu masih dalam tahap lelang.

Meskipun tidak memenangkan paket tahap II, disebut-sebut bukan berarti 'HT' tersingkir, karena ada yang menduga, bahwa 'HT' merupakan kontraktor yang memiliki kedekatan dengan BP2JK Maluku.

"HT' diduga akan menjadi pemenang pada paket di IAIN Ambon," ujar sumber *spektrumonline* beberapa waktu lalu.

Dipihak lain, Koordinator Divisi Investigasi Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Dedi menjelaskan, persoalan seperti ini tidak boleh dianggap sepele.

"Jika hal-hal seperti ini tidak segera direspon, bukan tidak mungkin akan menyandera proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka, dan berkeadilan," jelasnya.

Sebab itulah, pihaknya mendesak para pemangku kebijakan di Kementerian PUPR segera mengevaluasi kinerja BP2JK diseluruh Indonesia, dan segera membentuk unit independen yang khusus mengawasi kinerja penyelenggaraan lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah di BP2JK.

"Saatnya pemerintah lebih serius mengembalikan kiblat pembangunan ke arah yang benar. Jika segera dibentuk dan bekerja, biaya operasaional unit pengawasan BP2JK yang tidak akan sampai Rp 5 miliar dalam setahun itu, akan bisa menyelamatkan potensi kebocoran anggaran negara dibidang infrastruktur dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah," pungkasnya.* (Barak)