Info Barak

BARAK, (Jabar)- Senin (29/05/2023), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barar (Jabar) nampak tengah memperbaiki kerusakan yang terdapat pada underpass KH Sholeh Iskandar di Kota Bogor. Seperti diketahui, kerusakan yang terjadi pada penutup saluran underpass KH Sholis kerap mengalami kerusakan akibat sering di lintasi kendaraan bermuatan berat. Sejak dua tahun terakhir, perbaikan dilakukan beberapa kali. Namun tak lama kembali mengalami kerusakan akibat tingginya volume kendaraan angkutan material tanah,  pasir dan batu yang melintas. Kerusakan yang ada pun kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara roda dua. Jalan yang menurun, dan posisi kerusakan yang persis berada pada ujung turunan, membuat pengendara tak sempat melihat kerusakan yang ada. Namun kini kerusakan itu diperbaiki, agar pengendara dapat melintas dengan aman.* (Barak)

BARAK, (Jakarta)- Pemerintah pusat sampai menerbitkan Inpres No 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah hanya untuk membantu memperbaiki jalan milik Pemda yang rusak. Disisi lain, ratusan triliun, atau tepatnya Rp 278 triliun APBD milik sejumlah Pemda mengendap di Bank. "Akhir November 2022, Presiden Jokowi sudah meminta Pemda segera merealisasikan anggaran APBD, lantaran saat itu masih ada Rp 278 triliun dana Pemda yang mengendap di Bank." Demikian dipaparkan Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo dalam tulisannya yang dilansir sejumlah media masa, kemarin. Minimnya kepedulian dari aparat di Pemda, membuat rakyat ramai mengadukan persoalan kerusakan jalan daerah kepada Presiden. "Antusiasme warga untuk melaporkan jalan rusak didaerahnya masing kepada Presiden, baik melalui IG, Twiter, hingga FB sangat tinggi. Hingga beberapa hari lalu, laporan yang masuk sudah mencapai 7.400 aduan," ungkapnya. Menurutnya, banyak Pemda yang tak mau belajar akibat yan

BARAK, (Banten)- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Banten terus mengejar capaian fisik penanganan ruas jalan nasional Cilegon-Merak. Heri Sutana, koordinator pengawas pada Satker PJN Wilayah I Banten mengungkapkan, pekerjaan ruas Serang-Cilegon-Merak merupakan paket MYC sejak TA 2022 dan akan berakhir pada 2024. Untuk di Kota Cilegon, katanya, saat ini tengah fokus pada pekerjaan Trotoar. "Kami targetkan Agustus nanti sudah selesai penanganan badan jalannya, agar kami bisa fokus penanganan disekitaran Kramatwatu, Kabupaten Serang," ujarnya dilansir selatsunda, Sabtu (27/05/2023). Heri juga menjelaskan, hingga kini, pekerjaan drainase, trotoar, maupun median jalan berjalan sesuai rencana. Sementara untuk pekerjaan badan jalan, lanjutnya, akan menggunakan konstruksi rigid pavement dan pengaspalan biasa. "Jadi ada beberapa lokasi yang menggunakan konstruksi rigid, dan ada pula yang di aspal," ungkapnya.* (Barak)

BARAK, (Aceh)- Nampaknya PPK 1.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh tidak salah dalam memilih rekanan untuk mengejar capaian kemantapan fisik jalan dan jembatan yang menjadi kewenangannya. Pasalnya, begitu kontrak ditandatangani, pelaksana sudah mampu mewujudkan pekerjaan fisik hingga 85 persen. "Jika di lihat capaian progres fisik setiap harinya, kami perkirakan akhir Juni nanti pelaksana sudah mampu menyelesaikan pekerjaannya 100 persen," ungkap PPK 1.5 pada Satker PJN Wilayah I Aceh, Zulfian, dalam keterangan persnya kepada infobarak, Jum'at (26/05/2023). Diketahui, PPK 1.5 pada Satker PJN Wiayah I Aceh menandatangani kontrak E-Katalog rehan minor ruas jalan Peurelak-Batas Kota Langsa pada akhir Pebruari dengan kontraktor pelaksana PT Koetaradja. Usai penandatanganan kontrak, PT Koetaradja langsung action, sehingga fisik pekerjaan tercapai tepat mutu tepat waktu, bahkan bisa jauh lebih cepat dari batas waktu terkontrak. "Sebenarnya kontrak

Biaya Transportasi Melonjak Drastis BARAK, (Maluku Utara)- "Miris", mungkin itulah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan kesulitan yang dihadapi masyarakat dikepulauan terluar seperti di Kabupaten Pulau Morotai. Setiap hari, masyarakatnya harus rela berjibaku dengan infrastruktur jalan yang rusak parah, bahkan tat kala hujan mengguyur, jalanan tak ubah kubangan kerbau. Ironisnya, jalan yang mengalami kerusakan sangat parah itu merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara. Kondisi ini tidaklah baik jika dibandingkan dengan sikap pemerintah pusat yang saat ini tengah gencar membantu perbaikan jalan/jembatan milik daerah (Pemkab/Pemprov), sementara jalan/jembatan milik pemerintah pusat masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Morotai, setidaknya terlihat di Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Jaya, dan Morotai Utara. Sejak empat tahun terakhir, masyarakat dan para p

BARAK, (Aceh)- Keluhan warga soal adanya kerusakan yang terdapat pada ruas jalan nasional Bireuen-Takengon, langsung mendapat respon dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Pantauan media, Rabu (24/05/2023), penangan dimulai dengan memperbaiki saluran drainase disekitaran kawasan Ronga-Ronga, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Diketahui, kerusakan pada jalan Bireuen-Takengon, akibat tertutupnya saluran drainase, sehingga air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar ke saluran samping. Kegiatan warga yang membuat akses jalan menuju kediaman masing-masing, disinyalir menjadi penyebab tertutupnya saluran drainase. Alhasil, air pun menggenangi badan jalan, dan lalu meresap hingga merusak lapisan konstruksi. Laykanya dilansir habaaceh, Rabu (24/05/2023), untuk penanganannya, kini pihak BPJN Aceh tengah mengembalikan fungsi saluran drainase, baru kemudian melakukan penanganan pada lapisan aspal yang rusak.* (Barak)

BARAK, (Jakarta)- Pengambilalihan perbaikan jalan daerah oleh pemerintah pusat, selaras azas desentralisasi. Hal itu ditegaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan soal upaya pemerintah pusat memperbaiki jalan milik daerah. Dikatakan pria yang selalu tampil sederhana tersebut, pemerintah pusat hanya mengambil-alih penanganan pada persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh pemerintah daerah, akibat keterbatasan anggaran. "Jadi pemerintah pusat hanya membantu menangani persoalan yang terlalu berat diselesaikan oleh Pemkab maupun Pemprov," ujarnya. Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan yang dibantu oleh pemerintah pusat, namun ada pula pembangunan irigasi. Hanya saja, katanya, kategorinya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Sama halnya seperti penanganan bencana alam, pemerintah pusat sigap membantu jika skalanya berat untuk ditangani oleh Pemda dan Pemprov," ungkapnya dalam wawancara khusus dengan B-Universe digedung

BARAK, (Sumut)- "Miris", mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi jalan Gunting Saga-Teluk Binjei di Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ruas jalan sepanjang 30 Km dari Simpang Tanjung Pasir hingga Desa Teluk Binjei itu, nampak telah mengalami kerusakan sangat parah. 13 Km diantaranya yang telah dilakukan pelapisan dengan agregat kelas A kini kondisinya mengalami kerusakan parah. Kerusakan pada bagian jalan yang sudah terpasang bekisting bahkan menyisakan besi-besi tulangan yang muncul hingga kepermukaan jalan. Kondisi itu tentu saja sangat membahayakan bagi masyarakat pengguna jalan, terutama pengendara roda dua. Begitu pula jembatan eksisting satu-satunya yang tersedia, kini keadaannya sudah sangat memperihatinkan. Lantai dari pelat baja yang terpasang, kondisinya sudah tidak beraturan lagi, dan sangat berbahaya untuk dilinta

Catatan Redaksi SEMAKIN gencar aparat penegak hukum menindak, perilaku korup justeru kian marak. Para pelaku korupsi seakan tiada jera memanfaatkan celah untuk mengeruk keuangan negara lewat cara-cara yang haram. Tak hanya jasa konstruksi swasta, yang berbaju Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun justeru seakan menjadi pioner perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tanah air. Sebut saja Waskita Karya, Nindya Karya, Adhi Karya hingga Amarta Karya, semuanya tersandung kasus korupsi pada masing-masing proyek yang dikerjakannya. Menghadapi masifnya perilaku korupsi dibidang konstruksi ini, rasanya  pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk menutup celah yang selama ini lazim digunakan para koruptor, salah satunya dengan menerapkan Lelang Berbasis Rantai Pasok dan Audit Dua Level. Lelang Berbasis Rantai Pasok Tak bisa dipungkiri, lewat lelang  berbasis elektronik (online) yang dalam beberapa tahun terakhir ini berlangsung, hanya bisa mempersempit ruang gerak terjadinya

BARAK, (NTB)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir, ada sekitar Rp 500-an miliar dana APBN yang akan turun untuk perbaikan jalan kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTB pada bulan Mei 2023 ini. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah layaknya dilansir insidelombok, Sabtu (20/05/2023). "Menurut laporan Kepala BPJN NTB, yang akan turun pada bulan Mei 2023 ini hampir Rp 500-an miliar," ujarnya. Dana itu, katanya, akan digunakan untuk perbaikan jalan Lembar-Gili Mas sepanjang 7,5 Km, jalan Langgudu di Bima sepanjang 10 Km, dan ruas jalan Samota. Diketahui, Pemprov dengan 10 Kabupaten/Kota se-NTB mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur jalan/jembatan yang tidak tercover APBD kepada pemerintah pusat sebesar Rp 1.5 triliun. "Kememterian PUPR telah membuka ruang pengalokasian anggaran bantuan dari APBN untuk pembangunan jalan/jembatan yang tidak sanggup dibiayai dari APBD dan DAK dengan Inpres No 3/2023,. Ini sangat

BARAK, (Jambi)- Meski publik meragukan kamampuan anggaran yang dialokasikan pemerintah lewat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Jambi untuk memperbaiki seluruh ruas yang mengalami kerusakan akibat kendaraan Over Dimension Over Load (Odol), namun Balai memastikan akan berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia sesuai rencana yang telah diprogramkan. Diketahui, dari 1.318 Km jalan nasional di Jambi, setidaknya masih terdapat 130-an Km yang mengalami kerusakan, atau sekitar 10 persen dari total panjang ruas. Seperti diketahui, sebagian besar kerusakan jalan nasional, disebabkan kendaraan Odol angkutan batu bara. Kepala BPJN Jambi, Ibnu Kurniawan mengungkapkan, pekerjaan perbaikan jalan nasional sudah terprogram sejak awal tahun. "Untuk preservasi jalan nasional, tahun ini tersedia anggaran sebesar Rp 404 miliar," ujarnya dilansir tribunnews, Kamis (18/05/2023). Karenanya, program yang sudah tersusun sejak awal tahun tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mesti

Catatan Redaksi BAGI penikmat kopi, ada Barista-Barista tertentu yang menjadi langganan khusus. Bukan tanpa alasan seseorang memilih Barista tertentu menjadi langganannya. Sebab sang Barista mampu menyajikan kopi yang sesuai selera sang pelanggannya. Ibarat sang pelanggan dengan sang Barista, setidaknya itulah gambaran bagaimana afair yang terjalin antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi dengan subkontraktor yang selama ini terjadi. Dimana sang pelanggan bermukim, sang Barista pun dibawa serta. Dalam catatan sebelumnya, redaksi mencatat, bahwa main kotor BUMN konstruksi hanya bisa ditangkal lewat pelelangan berbasis rantai pasok dan audit dua lapis. Hal ini tentu saja sangat diperlukan, mengingat masih terbuka lebarnya ruang terjadinya korupsi. Selain subkontraktor fiktif, main kotor juga menggunakan modus nitip harga (mark-up). Subkontraktor inilah yang disinyalir menjadi andalan bagi oknum-oknum di BUMN konstruksi untuk mengumpulkan uang haramnya. Indikasinya terlihat dari

BARAK, (Sulut)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut), kini tengah fokus meningkatkan capaian progres pekerjaan tiga paket Multy Years Contrac (MYC). Ketiga paket itu terdiri atas penanganan ruas jalan nasional  Esang-Rainis di Talaud, Mailang-Biontang-Atingola di Bolaang Mongondow (Bolmong), dan paket Wori-Likupang-Girian di Minahasa Utara (Minut). "Ruas jalan yang masuk dalam paket MYC di Talaud itu sepanjang 23 Km, termasuk penggantian 5 buah jembatan yang konstruksinya masih menggunakan material kayu." Demikian keterangan Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio, layaknya dilansir tribunnews, Selasa (16/05/2023). Tak hanya itu, pihaknya juga fokus capaian progres pekerjaan untuk paket Mailang-Biontang-Atinghola sepanjang 50 Km di Bolmong. "Kemudian, kami juga tengah fokus pada paket Wori-Likupang-Girian sepanjang 40 Km di Minut arah Bitung," jelasnya. Ia memastikan, pihaknya akan selalu mengawal setiap item pekerjaan oleh kontraktor, agar target

BARAK, (Sulbar)- Lama tak diperbaiki, jalan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan diantaranya terlihat disekitaran Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Pantauan media pada ruas jalan nasional penghubung Kab Polman dengan Mamasa tersebut, terdapat kerusakan berupa berlubang, bergelombang dan retak-retak dengan kedalaman yang berkisar 10-20 Cm. Kerusakan terlihat sepanjang belasan kilometer, dengan lokasi terparah disekitaran Desa Kelapa Dua, Polman hingga memasuki kawasan perbatasan Kab Mamasa. Menurut warga, kerusakan terlihat semakin parah dalam dua tahun terakhir. Kondisi semakin parah saat hujan turun. Para pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terjerembab dalam lubang. Keadaan jalan yang terjal dan rusak, kerap kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. "Saya tinggal disini sudah hampir dua tahun. Kondisi jalannya sudah seperti ini. Memang ada pekerjaan tambal sulam, tapi tak pernah bertahan lama

Catatan Redaksi BELAKANGAN ini, berbagai modus main kotor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi terus mengemuka. Ada berupa kontrak fiktif, mark-up harga satuan, main dari sisi platform utang, hingga subkontraktor (vendor) yang tidak dibayar material ataupun hasil kerjanya. Sudah menjadi rahasia umum, jika BUMN kontruksi tidak memiliki peralatan yang lengkap untuk mengerjakan setiap proyek infrastruktur yang dimenangkannya dalam tender/lelang. Untuk menyiasatinya, begitu mendapat pekerjaan, mereka mencari subkontraktor, kemudian pekerjaan di subkan item per item. Sebenarnya sulit juga diterima akal sehat, ketika perusahaan BUMN yang menjadi kebanggaan negara hanya bertindak sebagai management saja, memeriksa volume pekerjaan, dilaporkan kepada pemerintah (user), kemudian menerima bayaran. Sementara subkontrak (swasta) yang bermandi peluh hanya menunggu pembayaran dari BUMN pemenang tender. Kalau kejadiannya seperti ini, lalu apa bedanya dengan calo...??? Mirisnya lagi, rupanya dar

BARAK, (Aceh)- PPK 1.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh terus meningkatkan kualitas jalan nasional ruas Perlak-Langsa-Batas Sumut. "Meskipun arus mudik dan balik lebaran 1444 H 2023 sudah lewat, namun kami tetap menyisir seluruh ruas untuk memastikan lubang-lubang yang baru muncul segera tertangani." Demikian keterangan PPK 1.5 pada Satker PJN Wilayah I Balai  Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulfian, kepada infobarak, Kamis (11/05/2023). "Hanya saja pekerjaan patching yang kami laksanakan kali ini menggunakan alat aspal yang lengkap," ujarnya. Ia menjelaskan, penggunaan alat aspal lengkap, tak lain untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sempurna. "Semua kami lakukan untuk kenyamanan masyarakat pengendara. Kami akan terus memaksimalkan semua sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.* (Barak)

BARAK, (Kalsel)- Begitu mendapat informasi adanya bagian jalan yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat pengendara, PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kalimantan Selatan (Kalsel) langsung mengambil sikap. "Begitu mendapat informasi, kemarin (Rabu, 10 Mei 2023), kami langsung turun lapangan dengan tim lengkap," ungkap PPK 1.1, Andika dalam keterangan persnya kepada infobarak, Kamis (11/05/2023). Dijelaskan, kerusakan tersebut diperbaiki oleh pihaknya menggunakan metode patching. "Alhamdulillah, kemarin sudah kami tangani berupa patching," tegasnya. Ia menjelaskan, selama ini pihaknya terus memantau kondisi ruas. Hanya saja, ketika ada kerusakan yang muncul saat hujan, pihaknya perlu menunggu hujan reda baru bisa ditangani. "Kami komit menjaga suluruh ruas agar tetap fungsional dan tidak membahayakan masyarakat pengendara," tandasnya. Sebelumnya, warga berupaya memberi tanda pada bagian jalan yang mengalami kerusakan d

BARAK, (Kalsel)- Geram jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga menanam pohon pisang sekaligus memberi tanda pada bagian jalan nasional yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan warga di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain sebagai bentuk protes, pohon pisang ditanam warga sebagai peringatan bagi para pengendara agar berhati-hati saat melintas, lantaran sudah banyak pengendara yang celaka di lokasi tersebut. Seperti dilansir radarbanjarmasin, Rabu (10/05/2023), jalan dilokasi tersebut sebenarnya sudah dikupas dan di isi material agregat. Namun sayangnya perbaikan baru sebatas penghamparan agregat. Salahuddin, salah seorang warga sekitar menuturkan, sampai saat ini kerusakan belum diperbaiki. Alhasil, lubangpun semakin membesar, dan saat hujan turun, muncul kubangan akibat tergenang air. "Walaupun lubangnya tidak terlalu dalam, namun bekas kupasan kerap membuat pengendara, terutama roda dua kaget dan terjatuh," ungkapnya. Ia pun men

BARAK, (Kepri)- Komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR dan jajaran dalam menyiapkan dan memantapkan jaringan jalan dan jembatan nasional semakin terlihat jelas hingga ke pulau-pulau terluar. Salah satunya terlihat dari capaian kinerja PPK 1.4 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) di Kepulauan Anambas. Penyelenggara jalan nasional dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri tersebut, kini tengah fokus meningkatkan progres pekerjaan paket pembangunan jalan Peninting-Payalaman. Paket Peninting-Payalaman sendiri dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 61,2 miliar, yang dikerjakan oleh PT Tirta Dhea Addonnics Pratama dengan konsultan supervisi PT Seecons KSO selama 540 hari kalender. Kontraknya sendiri ditandatangani pada 25 November 2022 dengan rencana serah terima 100 persen (PHO) pada 17 Mei 2024 dan FHO pada 17 Mei 2025. Terkait rincian penggunaan anggaranny

BARAK, (Bengkulu)- Pekerjaan pengendalian banjir di Sungai Selagan, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bangkulu, disinyalir asal jadi. Pasalnya paket pekerjaan kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu yang baru seumur jagung itu, kini sudah mengalami kerusakan cukup parah. Diketahui, pekerjaan pengendalian banjir sungai Selagan dilaksanakan oleh PT Rotek Bengkulu menggunakan anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp 30,7 miliar. Ironisnya, BWSS Bengkulu terkesan memaksakan serah terima pekerjaan 100 persen (PHO) meskipun beberapa balok beton yang terpasang nampak ambruk kedalam sungai. Plt Kepala BWSS VII Bengkulu, Tejo Suroso, ST, MT, seperti dilansir japos, Minggu (06/05/2023) mengatakan, jika pekerjaan tersebut tengah di proses oleh Polda. "Nanti kelanjutannya seperti apa, akan dilihat oleh tim pemeriksa. Akan diturunkan tim ahli," katanya. Dipihak lain, Kornas Barak, Danil's, mengatakan, jika memang benar pekerjaan tersebu

BARAK, (Aceh)- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh memasang box culvert untuk mengatasi persoalan banjir pada ruas jalan nasional Banda Aceh-Medan di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh. Korlap pada PPK 1.2 PJN Wilayah I Aceh, Syukri mengatakan, pemasangan box culvert yang membelah jalan nasional itu sebagai bagian dari pencegahan banjir yang kerap menggenangi badan jalan dilokasi tersebut. "Kami upayakan pemasangan box culvert ukuran 1,5 x 1,5 meter dengan luas penanganan 14 meter ini bisa selesai malam ini juga," ujarnya dilansir acehexpres, Kamis (04/05/2023). Dipihak lain, Camat Peudada, Erry Seprinaldi mengungkapkan, pihak Satker telah memenuhi pengajuan masyarakat Peudada. "Dengan terpasangnya box culvert ini, insya'Allah tidak ada lagi banjir hingga menggenangi badan jalan. Terima kasih telah memenuhi permintaan masyarakat kami," ungkapnya.* (Barak)

Catatan Redaksi PEMANGKU kebijakan Kementerian PUPR akhirnya membuktikan komitmen merombak seluruh jajaran petinggi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya BPJT di isi oleh 5 (lima) pejabat yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal itu tentu saja rawan konflik kepentingan, sehingga membuat investasi jalan tol sulit berkembang, dan hanya berputar disekitar lingkaran itu-itu saja. Dan kini, BPJT tampil dengan wajah-wajah baru, yang membawa angin segar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya pengusahaan jalan tol. Miftachul Munir Sebagai Kepala merangkap Anggota BPJT dari unsur Pemerintah, pemangku kebijakan Kementerian PUPR menempatkan Miftachul Munir. Dari catatan infobarak, Miftachul Munir merupakan sosok yang integritasnya sudah teruji, bahkan tertempa lewat berbagai persoalan yang sempat membelit selama berkarier di Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR. Dalam kapasitasnya sebagai salah sa

BARAK, (NTB)- Geram jalan tak kunjung diperbaiki, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Langgudu (Formal) Bima-Mataram, menanam pohon pisang ditengah badan jalan yang berkubang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas abinya pemerintah terhadap hak-hak dasar masyarakat pengguna jalan lintas Karumbu-Langgudu. Selain menanam pohon pisang, mahasiswa juga menggelar long-march dari depan kantor Polsek Langgudu hingga Desa Waworada. Mahasiswa juga membentangkan tulisan bernada protes, diantaranya, "Jalan ini dibangun dari pajak yang anda bayar. Jadi...! Kemana uangnya...? Kok jalan jadi rusak...!". Ada pula tulisan bernada "menampar" tepat di hidung pemerintah, "Jalan rusak parah, bukti pemerintah tidak memperhatikan masyarakat Langgudu". Ketua Formal Mataram, Khairul Rizky mengungkapkan, aksi damai itu untuk memprotes kerusakan jalan Karumbu-Langgudu yang kerap menimbulkan kecelakaan. "Kami hendak memberitahu pemerintah, bahwa inilah

BARAK, (NTT)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan Trans Pulau Flores ruas Larantuka-Maumere, sejak kemarin mulai menangani kerusakan yang baru muncul dan dikhawatirkan berbahaya bagi masyarakat pengendara. Seperti yang terlihat disekitaran Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Selasa (02/05/2023). Dimulainya perbaikan itu pun di amini Kepala Dinas PUPR Flores Timur, Yohanes Brechmans Suban Tukan. Menurutnya, PPK terkait sudah melakukan perbaikan berupa pemeliharaan rutin sejak kemarin. "Saya sudah koordinasi dengan PPK ruas Larantuka-Maumere. Mereka langsung bergerak ke lapangan," ujarnya dilansir tribunnews, Selasa (02/05/2023). Yohanes berterima pada masyarakat yang langsung menyampaikan begitu mendapati setiap kerusakan yang muncul. Lewat pesan WhatsApp, ia turut melampirkan dokumentasi penanganan dilapangan, termasuk rambu peringatan/himbauan kepada masyarakat pengendara agar m