Jalan Ditanami Pisang, Gubernur Ajak Mahasiswa Temui Menteri PUPR

BARAK, (NTB)- Geram jalan tak kunjung diperbaiki, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Langgudu (Formal) Bima-Mataram, menanam pohon pisang ditengah badan jalan yang berkubang.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas abinya pemerintah terhadap hak-hak dasar masyarakat pengguna jalan lintas Karumbu-Langgudu.

Selain menanam pohon pisang, mahasiswa juga menggelar long-march dari depan kantor Polsek Langgudu hingga Desa Waworada.

Mahasiswa juga membentangkan tulisan bernada protes, diantaranya, "Jalan ini dibangun dari pajak yang anda bayar. Jadi...! Kemana uangnya...? Kok jalan jadi rusak...!".

Ada pula tulisan bernada "menampar" tepat di hidung pemerintah, "Jalan rusak parah, bukti pemerintah tidak memperhatikan masyarakat Langgudu".

Ketua Formal Mataram, Khairul Rizky mengungkapkan, aksi damai itu untuk memprotes kerusakan jalan Karumbu-Langgudu yang kerap menimbulkan kecelakaan.

"Kami hendak memberitahu pemerintah, bahwa inilah kondisi jalan kami yang sesungguhnya," ucapnya dilansir lombokpost, Selasa (02/05/2023).

Aksi itu juga, katanya, untuk mengawal sekaligus menagih janji Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah, dan Menteri PUPR Basuki.

Sebelumnya, Formal sudah dua kali menggelar aksi demonstrasi yang sama didepan kantor Gubernur NTB, hingga akhirnya perwakilan mahasiswa diterima oleh Gubernur NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menemui Menteri PUPR di Jakarta. Dan dari pertemuan itu juga di peroleh informasi, jika ruas jalan Karumbu-Langgudu sepanjang 8 Km akan dibangun pada TA 2023 ini menggunakan APBN sebesar Rp 40 miiar.

Hal mencengangkan diungkapkan tokoh muda Langgudu, Fuaduddin.

Menurutnya, jalan itu mestinya sudah masuk dalam rencana pembangunan pada TA 2022 lalu. "Tapi disalip oleh wilayah lain," sesalnya.

Ia menegaskan, jika saja mahasiswa tidak menggelar aksi demonstrasi beruntun berhari-hari, bisa jadi jalan itu akan hilang dari rencana pembangunan oleh pemerintah.

Di pihak lain, Kornas Barak, Danil's, meminta pihak Satker/PPK yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian PUPR tidak sebatas bekerja normatif, yakni hanya berfokus pada ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan.

"Didaerah lain, banyak Sakter/PPK yang bisa berimprovisasi dengan pemerintah daerah, membantu menangani yang tidak sanggup ditangani oleh Pemda. Kenapa di Bima tidak...?," sesalnya.

Tegas Danil's, negara ini tidak bisa dibangun oleh orang-orang yang hanya bekerja secara normatif dan prosedural semata.

"Jadi pejabat jangan hanya duduk nunggu laporan dibelakang meja. Sering-seringlah turun lapangan, dari situ bisa diperoleh informasi bahkan data tentang kesulitan yang dihadapi rakyat terkait infrastruktur. Koordinasi dengan Pemda, sampaikan kepada atasan, biar nanti pusat yang memutuskan," tegasnya.

Ia mencontohkan, banyak daerah yang membangun jalan dan jembatan kewenangan Pemda/Pemprov menggunakan APBN, bahkan langsung dibawah koordinasi Satker/PPK, seperti di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah daerah lainnya.

"Kalau di daerah lain bisa, kenapa di Bima gak. Inovatiflah sedikit, jangan kelewat normatif," tandasnya.* (Barak)