BPJT Hadir Dengan Wajah Baru

Catatan Redaksi

PEMANGKU kebijakan Kementerian PUPR akhirnya membuktikan komitmen merombak seluruh jajaran petinggi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya BPJT di isi oleh 5 (lima) pejabat yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal itu tentu saja rawan konflik kepentingan, sehingga membuat investasi jalan tol sulit berkembang, dan hanya berputar disekitar lingkaran itu-itu saja.

Dan kini, BPJT tampil dengan wajah-wajah baru, yang membawa angin segar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya pengusahaan jalan tol.

Miftachul Munir

Sebagai Kepala merangkap Anggota BPJT dari unsur Pemerintah, pemangku kebijakan Kementerian PUPR menempatkan Miftachul Munir.

Dari catatan infobarak, Miftachul Munir merupakan sosok yang integritasnya sudah teruji, bahkan tertempa lewat berbagai persoalan yang sempat membelit selama berkarier di Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR.

Dalam kapasitasnya sebagai salah satu pejabat di DJBM Kementerian PUPR, Miftachul Munir harus mondar-mandir gedung KPK untuk memberikan kesaksian atas segala sesuatu yang diketahuinya dalam kasus yang menjerat Amran Mastari.

Pengalaman berurusan dengan KPK dalam rentang waktu yang cukup lama, tentu saja menempa sosok Miftachul Munir menjadi lebih teliti dan tegas dalam setiap mengambil keputusan.

Karenanya, tidaklah salah jika para pengambil kebijakan di Kementerian PUPR memposisikannya sebagai Kepala sekaligus Anggota BPJT dari unsur pemerintah, karena integritasnya bahkan sudah teruji oleh KPK.

Apri Artoto

Kemudian posisi sebagai Sekretaris BPJT ditempati oleh sosok yang tak kalah tegas dan berintegritas, yakni Apri Artoto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur (Jatim) dan Bali.

Dari catatan infobarak, selama menjabat sebagai Kepala BBPJN Jatim-Bali, Apri Artoto memiliki prestasi yang cemerlang. Ia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelik, termasuk dalam penyiapan jalur saat arus mudik dan balik lebaran 1444 H tahun 2023 kemarin.

Sony Sulaksono Wibowo

Sementara Anggota BPJT dari unsur pemangku kepentingan sendiri dijabat oleh Sony Sulaksono Wibowo.

Meskipun minim informasi, namun alumni Istitut Teknologi Bandung (ITB) dengan Kelompok Keahlian (KK) Rekayasa Transportasi itu disebut-sebut bukanlah orang baru di bidang infrastruktur dan transportasi. Ia tercatat terlibat aktif dalam berbagai kajian transportasi massal, bahkan dalam Penyusunan Blueprint Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kalimantan Utara pada tahun 2020 lalu.

Tulus Abadi

Bagitu pula Anggota BPJT dari unsur Masyarakat, yang ditempati oleh Tulus Abadi.

Catatan infobarak, Tulus Abadi sebelumnya menjadi pentolan YLKI.

Jika dilihat dari rekam jejaknya yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah, salah satunya saat Presiden Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN sebagai Mendag, Tulus diharapkan mampu beradaptasi, dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang dapat menghambat perkembangan dunia usaha, khususnya jaringan jalan tol. Selain itu, ia juga harus terbuka menerima kritikan, sama seperti ketika dirinya mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk siap mundur jika menyimpang.

Sampai disini, publik tentu sangat mengharapkan BPJT tidak hanya tampil dengan wajah-wajah baru, tapi membuka lembaran transparansi yang selama ini sulit diperoleh publik, mulai dari perencanaan, design, pengawasan, hingga proses lelang. Sebab hanya dengan transparansi, dunia usaha dapat bersaing dan berkembang sebagaimana mestinya.***