PPK 1.4 PJN Kepri Fokus Capaian Progres Paket Peninting-Payalaman


BARAK, (Kepri)- Komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR dan jajaran dalam menyiapkan dan memantapkan jaringan jalan dan jembatan nasional semakin terlihat jelas hingga ke pulau-pulau terluar.

Salah satunya terlihat dari capaian kinerja PPK 1.4 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) di Kepulauan Anambas.

Penyelenggara jalan nasional dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri tersebut, kini tengah fokus meningkatkan progres pekerjaan paket pembangunan jalan Peninting-Payalaman.

Paket Peninting-Payalaman sendiri dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 61,2 miliar, yang dikerjakan oleh PT Tirta Dhea Addonnics Pratama dengan konsultan supervisi PT Seecons KSO selama 540 hari kalender.


Kontraknya sendiri ditandatangani pada 25 November 2022 dengan rencana serah terima 100 persen (PHO) pada 17 Mei 2024 dan FHO pada 17 Mei 2025.

Terkait rincian penggunaan anggarannya sendiri, dari nilai kontrak sebesar Rp 61,2 miliar, pagu anggaran yang tersedia pada TA 2022 senilai Rp 21 miliar (prognosis Rp 15 miliar), dengan realisasi penarikan uang muka sebesar Rp 9,1 miliar.

Sementara untuk TA 2023 ini, pagu DIPA yang tersedia sebesar Rp 27 miliar, dan sisanya senilai Rp 19,5 miliar tersedia di TA 2024 nanti.

"Anggaran sebesar itu untuk membangun jaringan jalan sepanjang 5,10 Km," ungkap PPK 1.4 pada Satker PJN Kepulauan Riau (Kepri), Agus kepada infobarak, Selasa (09/05/2023).

Ia memastikan, pihaknya akan fokus pada capaian progres pekerjaan, agar dapat diselesaikan sesuai target kontrak dengan kualitas yang terjamin baik.


"Kami akan terus mengawal kinerja penyedia jasa dari hari ke hari, agar progres tercapai sesuai target, dan kualitas pun terjamin," tegasnya.

Saat ini, jelasnya, progres pekerjaan dilapangan sudah 10,8 persen.

"Progres akan terus meningkat seiring pekerjaan yang terus berjalan. Mudah-mudahan cuaca mendukung," ujarnya.

Sebelumnya, paket pekerjaan Peninting-Payalaman sempat mengalami pemutusan kontrak lantaran penyedia jasanya terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak.

"Hal itu sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya