Info Barak

BARAK, (Jakarta)- Inspektorat Kementerian PUPR diminta fokus mengawasi kinerja Satker PJN Wilayah Sulteng dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Palu, serta kontraktor pelaksana paket rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. "Inspektorat adalah garda terdepan dalam mengawal penyelenggaraan anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR. Karenanya paket RR-01 senilai Rp 150 miliar harus benar-benar diawasi penyelenggaraannya. Jika perlu, lakukan audit khusus". Demikian disampaikan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, di Jakarta, Kamis (24/06/2021). Menurut Danil's, adanya keluhan warga terkait kualitas pekerjaan drainase, patut menjadi acuan untuk menurunkan tim pemeriksa sedini mungkin. "Melihat proses pekerjaan konstruksi saat sedang dikerjakan, lebih efektif ketimbang memeriksa hasil konstruksi yang sudah dipoles rapi. Terlebih waktu pelaksanaan sudah melewati masa kontrak induk," ujarnya. Bukan hanya seb

BARAK, (Sulteng)- Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Palu dan kontraktor pelaksana paket penanganan pasca bencana RR-01 senilai Rp 150 miliar, diminta serius memperhatikan waktu dan kualitas pekerjaan rehabilitasi rekonstruksi jalan nasional terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal itu disampaikan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Rabu (22/06/2021). "Kami harap Satker PJN Wilayah II Sulteng, BPJN Palu, dan kontraktor pelaksana paket RR-01 patuh waktu dan kualitas," tegasnya. Danil's juga mengingatkan para pihak terkait, bahwa proyek yang hingga kini masih dikerjakan tersebut adalah penanganan pasca bencana, dan anggaran yang digunakan adalah utang dari Bank Dunia. "Jangan main-main, agar tidak menjadi bencana dikemudian hari. Berapa denda keterlambatan juga harus jelas," tandasnya.  Seperti diketahui, kontraktor pelaksana, yakni PT Nindya Karya- Passokorang KSO, sudah memulai melaksanakan pekerjaa

BARAK, (Jakarta)- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi kinerja Balai Besar Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). "Secara khusus saya mohon dukungan dan bimbingan dari KPK," ungkap Basuki dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, Senin (14/06/2021). Diketahui, Kementerian PUPR mencanangkan sistem Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di delapan BP2JK dan satu Balai Jasa Konstruksi Wilayah III DKI Jakarta pada Direktorat Bina Konstruksi sebagai pilot project. "Kami berharap kedepan seluruh Balai dibawah DJBK dan UPT-UPT lainnya ditetapkan sebagai zona integritas. Sampai 2021 ini sudah ada 40 UPT yang telah ditetapkan," jelasnya. "Saya tegaskan, agar seluruh unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba mencurangi uang negara,"

BARAK, (Kaltim)- Bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XVII Kaltim dan Kaltara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim turun lapangan untuk melakukan survey dampak aktivitas pertambangan yang merusak jalan nasional di Tanah Datar, Samarinda. Hasil survei pada Senin (14/06/2021) kemarin diputuskan, BBPJN dan BPTD Kaltim akan menutup akses crossing tambang milik PT Lana Harita Indonesia (LHI), hingga terbitnya ijin. "PT LHI bertanggungjawab atas kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap jalan umum. Karenanya BBPJN akan menutup akses crossing nya." Demikian tertuang dalam rilis BPTD Kaltim, layaknya dilansir kliksamarinda, Senin (14/06/2021). BPTD sendiri, tulisnya, akan melakukan penegakan Odol dengan menyiapkan jembatan timbang portable, sambil mengusulkan pembangunan jembatan timbang setelah ada hibah lahan dari Pemda. "Polsek Tanah Datar akan dijadikan posko terpadu penertiban kendaraan Odol," rilisnya. Sementara untuk jangka panjang,

BARAK, (Kaltim)- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, nampak meluapkan kemarahannya atas kerusakan jalan nasional Samarinda-Bontang akibat tambang tak berizin (illegal) disisi kiri dan kanan jalan. Hal itu tergambar dari ungkapan Gubernur saat menutup acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Kaltim ke-42 di Bontang, Rabu (09/06/2021) kemarin. "Kita lihat disisi kiri dan kanan jalan nasional Samarinda-Bontang itu tambang batu bara semua. Gak ada izin itu," kesalnya seperti dilansir kompas mengutip kanal YouTube @pkvtbontang. Belum lagi ruas Sebulu-Muara Kaman. "Hancur itu jalan, sebenarnya saya kesal," katanya dalam nada meninggi. Pada kesempatan yang sama, Isran kembali menegaskan, maraknya tambang ilegal itu menjadi penyebab utama rusaknya jalan nasional Samarinda-Bontang. "Mereka tidak hanya menggunakan jalan umum saat malam hari, tapi siang juga sama. Jalan Samarinda-Bontang di Tanah Datar sekitaran Bandara APT Pranoto berlubang

BARAK, (Lampung)- Meskipun polemik status tersangka bagi owner PT Usaha Remaja Mandiri (URM), Hengki Widodo alias Engsit telah dianulir Pengadilan Negeri Tanjungkarang, namun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Polda Lampung tidak lantas patah-arang. Beberapa jam setelah putusan pengadilan, penyidik langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk terduga Engsit. Masih terkait dengan dugaan korupsi proyek jalan Ir Sutami-SP Sribawono senilai Rp 147 miliar yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga Rp 65 miliar atau setara 40,2 persen dari nilai anggaran proyek, kini penyidik juga tengah menyidik dugaan penambangan tanah di belakang kantor PT URM, di Jalan Soekarno Hatta, By Pass, Bandar Lampung. Galian tanah tersebut diduga di gunakan oleh PT URM untuk tanah timbunan bahu kanan dan kiri jalan pada proyek preservasi rekonstruksi jalan Ir Sutami-SP Sribawono yang tengah ditangani Ditreskrimsus Polda Lampung. "Mestinya semua bahan untu

BARAK, (Kaltim)- Menanggapi keluhan masyarakat atas kerusakan jalan akibat kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim langsung mengambil sikap untuk melakukan pembangunan secara komprehensif, termasuk membangun saluran drainase. "Tahun ini kita akan bangun saluran drainase, komprehensif dengan paket Multi Years Contrac (MYC)," ungkap Kepala BBPJN Kaltim, Junaidi, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Strategi Kebijakan Penanganan Kerusakan Jalan Akibat Dampak Pertambangan, di Hotel Platinum, Balikpapan, Senin (07/06/2021). Ia menjelaskan, drainase akan dibangun hingga ke sungai Karang Mumus, Samarinda. "Pembangunan drainasenya sendiri di kerjasamakan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)," ujarnya. Sementara sosialisasi kepada warga sekitar terkait pembangunan saluran drainase selebar dua meter tersebut, lanjutnya, akan segera dilakukan. "Untuk p

BARAK, (Kaltim)- Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Kaltim, lebih disebabkan karena aktivitas pertambangan yang abai terhadap lingkungan. Seperti yang terjadi pada ruas jalan nasional Samarinda-Bontang di Tanah Datar. 20 Km dari 70 Km jalan didaerah tersebut, mengalami kerusakan akibat kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lingkungan). "Perusahaan pertambangan tidak menyediakan kolam resapan untuk menampung lumpur. Akibatnya lumpur dari lokasi pertambangan lari kejalan, menutupi saluran drainase, sehingga air hujan menggenang di badan jalan," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Junaidi, Senin (07/06/2021). Hal itu diungkapkan Kepala BBPJN dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Strategi Kebijakan Penanganan Kerusakan Jalan Akibat Dampak Pertambangan. Data yang dimiliki BBPJN, lanjutnya, dari panjang jalan di Kaltim 1.700 Km, 20 persen diantaranya rusak akibat kegiatan pertambangan.

BARAK, (Jateng)- Mahalnya biaya konstruksi Jalan Tol semakin menjadi sorotan, manakala biaya mahal itu dimulai oleh perusahaan Plat Merah selevel PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pasalnya, harga mahal itu dinilai tidak sebanding dengan kualitas Jalan Tol yang disuguhkan bagi rakyat. Setahun yang lalu, dalam sebuah acara di Hotel Grand Dhika, Blok M, Jakarta Selatan, Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan mengungkapkan, jika biaya pembangunan Jalan Tol itu berkisar antara Rp 120 miliar hingga Rp 160 miliar per kilometer bagi Tol non elevated. Sementara biaya untuk pembangunan Tol elevated sendiri bisa mencapai Rp 400 miliar per kilometer, seperti Tol elevated Jakarta-Cikampek (Japek). Mahalnya biaya konstruksi Jalan Tol inipun menjadi perhatian tersendiri bagi Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak). Kornas Barak, Danil's, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi skala nasional atas biaya pembangunan konstruksi Jalan Tol diseluruh tanah air, tanpa kecuali. "

BARAK, (Kalsel)- Pekerjaan konstruksi jembatan Muara Rintis oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Banjarmasin dinilai lelet (lambat), sehingga berakibat buruk pada beberapa ruas jalan desa. Pasalnya, selama pekerjaan berlangsung, seluruh kendaraan yang biasanya melewati jembatan Muara Rintis, di Desa Muara Rintis, Kec Batangalai, Kab Hulu Sungai Tengah, dialihkan melalui jalan desa setempat. Dikutip Banjarmasinpost, Jum'at (04/06/2021), banyaknya kendaraan bertonase berat, membuat warga sekitar khawatir akan kerusakan jalan desa. "Ini sangat merugikan. Jalan desa jadi cepat rusak. Jalan yang sebelum beraspal mulus, sekarang sudah ada dibeberapa titik yang mengalami penurunan setempat akibat tak kuat menahan beban kendaraan berlebih," ujar Yanto, salah seorang warga Limpasu yang sering melihat lalu lalang truk angkutan berat melewati jalan di desanya.* (Barak)

Oleh: Barak KELEWATAN...! Itulah yang terlintas dibenak siapapun ketika mengetahui mahalnya biaya konstruksi Jalan Tol di negeri ini. Harga konstruksi yang berkisar antara Rp 176 hingga Rp 375 miliar per kilometer, tentu sangat mahal jika dibandingkan dengan kualitas Jalan Tol yang masih tergolong buruk. Jangankan infrastruktur Tol yang sudah lama, infrastruktur Jalan Tol yang baru seumur jagung seperti Trans Sumatera, Jorr dan lainnya saja amburadul (retak-retak, berlubang, gelap-gulita, bahkan rumputpun tumbuh subur hingga keatas aspal/rigid). Bagi rakyat, kondisi ini sangat menyulitkan. Rakyat "dipaksa" membayar mahal untuk penggunaan infrastruktur jalan berbayar yang belum memenuhi unsur kemanfaatan (layak, aman dan nyaman). Keadaan semakin memperihatinkan, manakala pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)-nya, menyetujui dan bahkan segera memulai membangun konstruksi Jalan Tol biaya tinggi (mahal). K

BARAK, (Lampung)- Menyikapi putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jhony Butar Butar, yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka Komisaris Utama (Komut) PT Usaha Remaja Mandiri (URM), Hengki Widodo alias Engsit, dalam kasus dugaan korupsi proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami di Lampung Timur, Polda Lampung langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Hal itu ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro. "Penetapan tersangka bakal dilakukan dalam beberapa hari kedepan. Kalau Sprindik (baru), sudah langsung kami keluarkan beberapa jam setelah putusan Praperadilan keluar," ujar Mestron dikutip lampost, Rabu (02/06/2021). Diketahui, pada hari yang sama, sejumlah pegiat antikorupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Lampung. Para pendemo meminta Komisi Yudisial (KY) turun ke Lampung untuk memeriksa Hakim tunggal yang mengabulkan permohonan pemba

Aspal Karet Diterapkan BARAK, (Sumsel)- Rencana perbaikan lantai jembatan Ogan 3 yang mengalami kerusakan dijalan Lingkar Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), dibarengi dengan rencana dan sosialisasi penutupan sementara akses bagi umum selama pekerjaan dilaksanakan. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Palembang, Kgs Syaiful Anwar kepada media, Selasa (01/06/2021) kemarin. Seperti diketahui, jembatan Ogan 3 berada pada jalur penting yang menjadi penghubung kawasan Rambutan Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kota Palembang. "Selama masa perbaikan jembatan Ogan 3, akan dilakukan penutupan selama tiga bulan. Penutupan diperlukan, karena akan dilakukan penggantian lantai jembatan," ujar Syaiful seperti dilansir sripoku, Selasa (01/06/2021). Dijelaskan pula, jika rehabilitasi jembatan Ogan 3 sudah sangat diperlukan, mengingat kondisi lantai jembatan yang rapuh dan mengalami kerusakan cukup parah. Selama penutupan dilakukan, katanya, pihak BBPJN

BARAK, (Jogja)- Pembangunan konstruksi Jalan Tol yang dinilai sangat mahal, akan segera dimulai. Hal itu ditegaskan salah seorang staf PPK Tol Jogja-Solo, Christian Nugroho kepada media, Jumat (28/05/2021) lalu. Layaknya dikutip tribunjogja, Christian mengungkapkan, bahwa pekerjaan konstruksi Tol Jogja-Solo akan dimulai dari Desa Kuncen, Kab Klaten. "Untuk waktu dimulainya konstruksi, sekitar satu atau dua bulan lagi, sambil menunggu pembebasan lahan di Kuncen. Ini sudah dimajukan proses UGR-nya ke LMAN," jelasnya. Diketahui, pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) untuk pembebasan lahan Jalan Tol Jogja-Solo di Kab Klaten, sudah sebanyak 496 bidang tanah yang tersebar di dua Kecamatan, yakni Kec Delanggu dan Kec Polanharjo, dengan nominal ganti rugi senilai Rp 437 miliar. Konstruksi Mahal Dari catatan infobarak, pembangunan konstruksi Jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo dinilai banyak pihak sebagai salah satu dari tujuh ruas Tol termahal di Indonesia. Data yang diperoleh infobarak, unt

BARAK, (Jatim)- Sebelumnya, pada edisi Senin (31/05/2021), infobarak merilis, untuk merekonstruksi konstruksi jalan nasional Probolinggo-Turen yang mengalami kerusakan parah sekitar 4 Km dibutuhkan anggaran sekitar Rp 101,6 miliar. Dalam hal ini, terdapat kesalahan dalam penulisan berita. Yang sebenarnya dijelaskan oleh Kasatker PJN Wilayah I Jatim, Madia Gunawan, ST, MT adalah, untuk merekonstruksi ruas jalan nasional Probolinggo-Turen yang mengalami kerusakan parah sepanjang 4 Km adalah, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 53,2 miliar jika ditangani menggunakan konstruksi rigid pavement, dan sekitar Rp 48,4 miliar jika kerusakan tersebut ditangani menggunakan konstruksi jalan hotmix. Dengan demikian, kesalahan dalam penulisan berita dengan judul "Butuh Rp 101,6 M Untuk Rekonstruksi 4 Km Ruas Probolinggo-Turen" telah diperbaiki dengan berita berjudul "Rekonstruksi Ruas Probolinggo-Turen Butuh Dana Rp 48,4 M Hingga Rp 53,2 M" yang terbit pada Selasa (01/06/2021) hari ini