Rekonstruksi Ruas Probolinggo-Turen Butuh Dana Rp 48,4 M Hingga Rp 53,2 M


BARAK, (Jatim)- Sebelumnya, pada edisi Senin (31/05/2021), infobarak merilis, untuk merekonstruksi konstruksi jalan nasional Probolinggo-Turen yang mengalami kerusakan parah sekitar 4 Km dibutuhkan anggaran sekitar Rp 101,6 miliar.

Dalam hal ini, terdapat kesalahan dalam penulisan berita. Yang sebenarnya dijelaskan oleh Kasatker PJN Wilayah I Jatim, Madia Gunawan, ST, MT adalah, untuk merekonstruksi ruas jalan nasional Probolinggo-Turen yang mengalami kerusakan parah sepanjang 4 Km adalah, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 53,2 miliar jika ditangani menggunakan konstruksi rigid pavement, dan sekitar Rp 48,4 miliar jika kerusakan tersebut ditangani menggunakan konstruksi jalan hotmix.

Dengan demikian, kesalahan dalam penulisan berita dengan judul "Butuh Rp 101,6 M Untuk Rekonstruksi 4 Km Ruas Probolinggo-Turen" telah diperbaiki dengan berita berjudul "Rekonstruksi Ruas Probolinggo-Turen Butuh Dana Rp 48,4 M Hingga Rp 53,2 M" yang terbit pada Selasa (01/06/2021) hari ini.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu belakangan, para pengguna jalan bahkan warganet, memprotes kerusakan yang terjadi pada ruas ruas jalan nasional Probolinggo-Turen. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menyulitkan masyarakat pengendara, namun sudah sering menyebabkan para pengendara mengalami kecelakaan.

Usut punya usut, kerusakan yang terjadi bukan semata disebabkan usia jalan, cuaca hujan maupun drainase, namun tingginya intensitas kendaraan melebihi tonase yang melintas, semakin mempercepat kerusakan konstruksi.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Dedy meminta Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) mengalokasikan anggaran perbaikan, sebelum menjadi bumerang bagi para pejabat pelaksana di lapangan.

"Bukan tidak mungkin warga yang menjadi korban celaka akibat jalan rusak menggugat penyelenggara terkait, dengan gugatan perdata bahkan pidana," ujarnya.

Selain meminta para pengambil kebijakan di Pattimura segera turun dan merasakan sendiri kualitas jalan yang selama ini dikeluhkan warga, ia juga meminta para pejabat penyelenggara lapangan lebih intens komunikasi dengan Dishub Kab./Kota dan Dishub Provinsi serta Ditlantas Polda Jatim, agar segera menggelar razia penertiban kendaraan Odol tersebut.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya