Aktivitas Tambang Rusak Jalan Nasional di Kaltim


BARAK, (Kaltim)- Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Kaltim, lebih disebabkan karena aktivitas pertambangan yang abai terhadap lingkungan.

Seperti yang terjadi pada ruas jalan nasional Samarinda-Bontang di Tanah Datar. 20 Km dari 70 Km jalan didaerah tersebut, mengalami kerusakan akibat kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lingkungan).

"Perusahaan pertambangan tidak menyediakan kolam resapan untuk menampung lumpur. Akibatnya lumpur dari lokasi pertambangan lari kejalan, menutupi saluran drainase, sehingga air hujan menggenang di badan jalan," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Junaidi, Senin (07/06/2021).

Hal itu diungkapkan Kepala BBPJN dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Strategi Kebijakan Penanganan Kerusakan Jalan Akibat Dampak Pertambangan.

Data yang dimiliki BBPJN, lanjutnya, dari panjang jalan di Kaltim 1.700 Km, 20 persen diantaranya rusak akibat kegiatan pertambangan.

Hal itupun mendapat sorotan dari Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Deddy.

Ia menilai, pemerintah pusat dan daerah melalui Kementerian dan Dinas terkait, belum sepenuh hati melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.

"Perlu ada ketegasan dari pemerintah, agar setiap kegiatan pertambangan memperhatikan Amdal-nya. Apalagi bagi perusahaan yang tidak memiliki Amdal, mestinya dilarang untuk beraktivitas," tegasnya.

Imbas dari kegiatannya pertambangan yang abai terhadap lingkungan, lanjutnya, tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak infrastruktur yang sudah susah-payah dibangun oleh pemerintah.

"Sekarang BBPJN selaku penyelenggara jalan/jembatan yang diprotes warga akibat jalan rusak. Padahal jalan rusak akibat kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan bahkan tidak memiliki Amdal," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya