Inspektorat Diminta Audit Khusus Paket RR-01


BARAK, (Jakarta)- Inspektorat Kementerian PUPR diminta fokus mengawasi kinerja Satker PJN Wilayah Sulteng dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Palu, serta kontraktor pelaksana paket rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Palu.

"Inspektorat adalah garda terdepan dalam mengawal penyelenggaraan anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR. Karenanya paket RR-01 senilai Rp 150 miliar harus benar-benar diawasi penyelenggaraannya. Jika perlu, lakukan audit khusus".

Demikian disampaikan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, di Jakarta, Kamis (24/06/2021).

Menurut Danil's, adanya keluhan warga terkait kualitas pekerjaan drainase, patut menjadi acuan untuk menurunkan tim pemeriksa sedini mungkin.

"Melihat proses pekerjaan konstruksi saat sedang dikerjakan, lebih efektif ketimbang memeriksa hasil konstruksi yang sudah dipoles rapi. Terlebih waktu pelaksanaan sudah melewati masa kontrak induk," ujarnya.

Bukan hanya sebatas pengenaan denda keterlambatan saja yang perlu dipantau ketat, namun Danil's juga meminta Inspektorat lebih ketat memantau indikasi kurang mutu yang dikeluhkan warga.

"Jangan sampai pekerjaan belok-belok, tapi negara diminta bayar lurus. Karena disitulah potensi kerugian negara bisa timbul lebih besar," jelasnya.

Sebelumnya, warga mengeluhkan kualitas pekerjaan pengecoran saluran drainase paket RR-01 di Kota Palu, karena diduga dikerjakan (cor) secara manual dan dalam genangan air. Begitu pula besi yang digunakan dinilai terlalu kecil.

Seperti diketahui, kontraktor pelaksana paket RR-01, yakni PT Nindya Karya- Passokorang KSO, sudah memulai melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan senilai Rp 150 miliar itu sejak November 2019.

Pekerjaan sepanjang 48,43 Km itu meliputi Pantoloan-Tawaeli sepanjang 1,77 Km,  Kebunsari-Tanahruntuh 10,82 Km, Jl Yos Sudarso  1,50 Km, Jl Basuki Rahmat 1,80 Km, Jl Abdul Rahman Saleh 1,20 Km, Jl Diponegoro 2,68 Km, Jl Malonda 8,56 Km, Watusampu-Ampera 14,94 Km, dan Ampera-Surumana 0,26 Km.

Untuk penanganan paket RR-01 dibawah Satker PJN Wilayah II Sulteng tersebut, meliputi pekerjaan pekerjaan pengaspalan, rekonstruksi dua titik yang tersapu tsunami masing-masing sekitar 200 meter, konstruksi saluran samping, saluran drainase, stabilisasi lereng, dinding penahan, termasuk beberapa jembatan kecil.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya