Ada Pidana Lain Dalam Dugaan Korupsi Jalan Ir Sutami


BARAK, (Lampung)- Meskipun polemik status tersangka bagi owner PT Usaha Remaja Mandiri (URM), Hengki Widodo alias Engsit telah dianulir Pengadilan Negeri Tanjungkarang, namun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Polda Lampung tidak lantas patah-arang.

Beberapa jam setelah putusan pengadilan, penyidik langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk terduga Engsit.

Masih terkait dengan dugaan korupsi proyek jalan Ir Sutami-SP Sribawono senilai Rp 147 miliar yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga Rp 65 miliar atau setara 40,2 persen dari nilai anggaran proyek, kini penyidik juga tengah menyidik dugaan penambangan tanah di belakang kantor PT URM, di Jalan Soekarno Hatta, By Pass, Bandar Lampung.

Galian tanah tersebut diduga di gunakan oleh PT URM untuk tanah timbunan bahu kanan dan kiri jalan pada proyek preservasi rekonstruksi jalan Ir Sutami-SP Sribawono yang tengah ditangani Ditreskrimsus Polda Lampung.

"Mestinya semua bahan untuk proyek legal," ungkap Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro, layaknya dilansir lampost, Kamis (03/06/2021) kemarin.

Hingga kini, lanjutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dugaan penambangan yang disinyalir tidak mengantongi izin usaha pertambangan tersebut.

Seperti diketahui, dalam perkara dugaan korupsi proyek preservasi rekonstruksi jalan Ir Sutami-SP Sribawono, Polda Lampung telah menetapkan lima orang tersangka yang terdiri atas Direktur PT URM Bambang Wahyu Utomo, Komut PT URM Hengki Widodo alias Engsit yang telah dianulir PN Tanjungkarang, Direktur Pengawasan Proyek Bambang Hariadi Wikanta, Sahroni dan Rukun Sitepu dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dibawah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Dalam perkara ini, Polda Lampung bahkan telah menyita uang sebesar Rp 10 miliar dan Rp 100 juta dari tersangka sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil audit BPK sebelum menahan para tersangka.

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan supervisi, dan langsung menggelar jumpa pers bersama penyidik di Polda Lampung.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya