Pemerintah Tak Berdaya Walau Sekedar Koreksi Konstruksi Biaya Tinggi

Oleh: Barak


KELEWATAN...! Itulah yang terlintas dibenak siapapun ketika mengetahui mahalnya biaya konstruksi Jalan Tol di negeri ini.

Harga konstruksi yang berkisar antara Rp 176 hingga Rp 375 miliar per kilometer, tentu sangat mahal jika dibandingkan dengan kualitas Jalan Tol yang masih tergolong buruk.

Jangankan infrastruktur Tol yang sudah lama, infrastruktur Jalan Tol yang baru seumur jagung seperti Trans Sumatera, Jorr dan lainnya saja amburadul (retak-retak, berlubang, gelap-gulita, bahkan rumputpun tumbuh subur hingga keatas aspal/rigid).

Bagi rakyat, kondisi ini sangat menyulitkan. Rakyat "dipaksa" membayar mahal untuk penggunaan infrastruktur jalan berbayar yang belum memenuhi unsur kemanfaatan (layak, aman dan nyaman).

Keadaan semakin memperihatinkan, manakala pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)-nya, menyetujui dan bahkan segera memulai membangun konstruksi Jalan Tol biaya tinggi (mahal).

Kritik konstruktif dianggap angin lalu. Bahkan aparat penegak hukum pun tutup mata sumbat telinga. Semua seakan berlindung dibawah ketiak para "pemain" konstruksi berbaju investasi.

Dan kini, salah satu dari tujuh ruas Tol berbiaya mahal itu akan segera dimulai pembangunan konstruksinya.

Sampai disini, rakyat dapat melihat dengan jelas, tidak satu pihakpun yang mampu memberikan masukan, apalagi sampai mengoreksi biaya mahal yang sudah disetujui pemerintah.

Lihat saja rencana pemerintah yang akan segera memulai pembangunan konstruksi Jalan Tol Jogja-Solo. Konstruksi jalan berbayar yang merupakan bagian dari Ruas Jalan Tol Solo-Jogja-Kulonprogo sepanjang 96,5 kilometer itu akan menelan dana sekitar Rp 18,9 triliun, atau hampir setara Rp 195 miliar per kilometer.

Konstruksi Jalan Tol lain yang sudah masuk dalam program strategis nasional berbiaya mahal adalah, ruas Tol Cikunir-Karawaci sepanjang 40 kilometer yang akan menelan biaya sebesar Rp 15 triliun,  atau setara 375 miliar per kilometernya.

Begitu pula dengan ruas Tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,7 kilometer yang akan menelan biaya konstruksi sebesar Rp 8,2 triliun, atau setara 249 miliar per kilometer.

Ruas Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 207 kilometer juga tercatat sebagai salah satu ruas Jalan Tol dengan biaya konstruksi sangat mahal,  karena akan menelan biaya sebesar Rp 36,5 triliun, atau setara 176 miliar per kilometer.

Tak hanya itu, pembangunan konstruksi Jalan Tol Pulogebang Jorr 2 sepanjang 17,5 kilometer juga tercatat memakan biaya mahal, yakni senilai Rp 3,3 triliun, atau setara Rp 185 miliar per kilometer.

Semakin hari, Kementerian PUPR dengan BPJT-nya semakin mempertegas, bahwa pemerintah tak berdaya mengatur biaya konstruksi Jalan Tol yang kelewat mahal. Jangankan untuk mengatur, sekedar mengoreksi pun pemerintah tak mampu.***

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati