Hakim Kabulkan Permohonan Tersangka Korupsi, Polda Terbitkan Sprindik Baru


BARAK, (Lampung)- Menyikapi putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jhony Butar Butar, yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka Komisaris Utama (Komut) PT Usaha Remaja Mandiri (URM), Hengki Widodo alias Engsit, dalam kasus dugaan korupsi proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami di Lampung Timur, Polda Lampung langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

Hal itu ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro.

"Penetapan tersangka bakal dilakukan dalam beberapa hari kedepan. Kalau Sprindik (baru), sudah langsung kami keluarkan beberapa jam setelah putusan Praperadilan keluar," ujar Mestron dikutip lampost, Rabu (02/06/2021).

Diketahui, pada hari yang sama, sejumlah pegiat antikorupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Lampung.

Para pendemo meminta Komisi Yudisial (KY) turun ke Lampung untuk memeriksa Hakim tunggal yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka kasus korupsi jalan Ir Sutami yang diduga merugikan negara hingga Rp 65 miliar, atau setara 40,2 persen dari nilai anggaran proyek yang sebesar Rp 147 miliar.

"Anggaran Rp 147 miliar itu uang rakyat. Dan ada bukti pengembalian kerugian negara yang sudah di ekspose Polda Lampung sebesar Rp 10 miliar, dari nilai kerugian negara yang disinyalir mencapai Rp 65 miliar. KY harus turun dan memeriksa Hakimnya," ujar Jupri Karim, perwakilan masa aksi dari MPDH dan Balak dalam orasinya.

Sementara Hakim PN Tanjungkarang, Jhony Butar Butar sendiri hanya menanggapi santai tuntutan masa aksi. "Menuduh orang. Itu urusan dia," singkatnya.

Kata Jhony, dalam sidang praperadilan, pihaknya hanya memeriksa proses penetapan tersangkanya saja, bukan persoalan pokok korupsinya.

Dipihak lain, kuasa hukum Hengki Widodo alias Engsit, Ahmad Handoko, meminta semua pihak menghormati putusan praperadilan.

"Putusan peradilan sudah tepat sesuai hukum. Kami berharap pihak manapun menghormati putusan pengadilan," ujarnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya