Hakim Kabulkan Permohonan Tersangka Korupsi, Polda Terbitkan Sprindik Baru


BARAK, (Lampung)- Menyikapi putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jhony Butar Butar, yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka Komisaris Utama (Komut) PT Usaha Remaja Mandiri (URM), Hengki Widodo alias Engsit, dalam kasus dugaan korupsi proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami di Lampung Timur, Polda Lampung langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

Hal itu ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro.

"Penetapan tersangka bakal dilakukan dalam beberapa hari kedepan. Kalau Sprindik (baru), sudah langsung kami keluarkan beberapa jam setelah putusan Praperadilan keluar," ujar Mestron dikutip lampost, Rabu (02/06/2021).

Diketahui, pada hari yang sama, sejumlah pegiat antikorupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Lampung.

Para pendemo meminta Komisi Yudisial (KY) turun ke Lampung untuk memeriksa Hakim tunggal yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka kasus korupsi jalan Ir Sutami yang diduga merugikan negara hingga Rp 65 miliar, atau setara 40,2 persen dari nilai anggaran proyek yang sebesar Rp 147 miliar.

"Anggaran Rp 147 miliar itu uang rakyat. Dan ada bukti pengembalian kerugian negara yang sudah di ekspose Polda Lampung sebesar Rp 10 miliar, dari nilai kerugian negara yang disinyalir mencapai Rp 65 miliar. KY harus turun dan memeriksa Hakimnya," ujar Jupri Karim, perwakilan masa aksi dari MPDH dan Balak dalam orasinya.

Sementara Hakim PN Tanjungkarang, Jhony Butar Butar sendiri hanya menanggapi santai tuntutan masa aksi. "Menuduh orang. Itu urusan dia," singkatnya.

Kata Jhony, dalam sidang praperadilan, pihaknya hanya memeriksa proses penetapan tersangkanya saja, bukan persoalan pokok korupsinya.

Dipihak lain, kuasa hukum Hengki Widodo alias Engsit, Ahmad Handoko, meminta semua pihak menghormati putusan praperadilan.

"Putusan peradilan sudah tepat sesuai hukum. Kami berharap pihak manapun menghormati putusan pengadilan," ujarnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya