Menteri PUPR Tegaskan BP2JK Jangan Curangi Uang Negara
BARAK, (Jakarta)- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi kinerja Balai Besar Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).
"Secara khusus saya mohon dukungan dan bimbingan dari KPK," ungkap Basuki dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, Senin (14/06/2021).
Diketahui, Kementerian PUPR mencanangkan sistem Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di delapan BP2JK dan satu Balai Jasa Konstruksi Wilayah III DKI Jakarta pada Direktorat Bina Konstruksi sebagai pilot project.
"Kami berharap kedepan seluruh Balai dibawah DJBK dan UPT-UPT lainnya ditetapkan sebagai zona integritas. Sampai 2021 ini sudah ada 40 UPT yang telah ditetapkan," jelasnya.
"Saya tegaskan, agar seluruh unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba mencurangi uang negara," tegasnya.* (Barak)
Komentar
Posting Komentar