Info Barak

Material Drainase Pakai Batu Putih BARAK, (NTT)- Dua pekerjaan preservasi pada ruas jalan nasional di kawasan Kota Waingapu dan diwilayah Kambera serta di Waikabubak Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang semula diduga tidak sesuai spesifikasi oleh warga, dibantah oleh PPK maupun kontraktor pelaksananya. Menanggapi keluhan warga terkait kualitas pekerjaan preservasi jalan diwilayah Kota Waingapu dan di Kecamatan Kambera, Kab Sumba Timur, PPK 1.4 Batas Kabupaten Sumba Timur - Waingapu pada Satker PJN Wilayah I Provinsi NTT, Siprianus menjelaskan, jika proyek dengan nilai kontrak lebih dari Rp 9 miliar tersebut, terdiri atas pekerjaan preservasi dan holding, yang masa pelaksanaannya hingga Desember 2021 nanti. Sementara terkait pekerjaan patching yang mengakibatkan jalan bergelombang karena terdapat penurunan setempat pada bagian pekerjaan patching baru, Siprianus mengatakan, bahwa pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan. Jika pun terdapat kerusakan, katanya, kontraktor w

Catatan Redaksi ANGGARAN APBN yang dikucurkan untuk paket Pembangunan Jaringan Irigasi Rababaka Kompleks (Area Irigasi Tanju Kanan) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) memang hanyalah sebesar Rp 6,1 miliar, ditambah anggaran Supervisi sekitar Rp 1,2 miliar. Namun dampak negatif yang ditimbulkan diperkirakan berkali lipat dari biaya konstruksi dan jasa konsultasi. Pasalnya, dengan terputusnya aliran air irigasi selama proses pekerjaan berlangsung, terlebih dengan tak kunjung selesainya pekerjaan konstruksi, berdampak pada kerugian yang sangat besar dan meluas bagi Rakyat Tani di Kabupaten Dompu, khususnya di Kecamatan Woja. Ya...,matinya aliran air, membuat Rakyat Tani lokal tak lagi dapat mengolah lahan persawahan seperti biasanya. Padi yang sudah ditanam terancam gagal panen, dan yang disemaipun tak bisa ditanam. Jika sebelum proses pekerjaan konstruksi irigasi Rababaka dilaksanakan, Rakyat Tani lokal bisa mengolah lahan persawahannya sebanyak tiga kali tanam/panen (dua kali

Bagian 2, (SAMBUNGAN): HPS Rp 9,6 Miliar, Terkontrak Rp 6,1 Miliar BARAK, (NTB)- Semula, dari sosialisasi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama kontraktor pelaksana, yang turut dihadiri oleh seluruh Kades dan Lurah serta petugas pengairan se-Kecamatan Woja (minus Poktan-Red), pihak BWS dan kontraktor menjanjikan tidak akan memutus aliran air irigasi secara total selama pekerjaan berlangsung. "Hanya jadwalnya saja yang diatur katanya. Namun faktanya, sejak persiapan pekerjaan dimulai, aliran air dari irigasi langsung mati total. Begitu pula konstruksi irigasi yang masih kokoh pun langsung dirobohkan. Sejak itulah lahan persawahan di So Madarutu tidak bisa lagi dikelola, baik untuk penanaman padi maupun kedelai," jelas Uba Sidik layaknya dilansir, kompas86.com, Senin (25/10/2021). Uba pun heran dengan sikap BWS maupun kontraktor yang tidak mempertanggungjawabkan janji yang diucapkannya. Diketahui dari laman LPSE Kementerian PUPR, pekerjaan konstruksi

BARAK, (Banten)- Geliat pembangunan yang digerakkan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR tidak hanya menyasar pada infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan nasional skala besar, namun menyasar hingga kepelosok-pelosok desa. Seperti halnya yang dilakukan jajaran DJBM di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten di wilayah Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. PPK 1.3 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Banten telah merampungkan dan meresmikan pembangunan Jembatan Gantung Kali Cisuarna. Jembatan Gantung Rigid dengan bentang 60 meter simetris tersebut, menjadi kebanggaan warga Desa Curuggoong dan Desa Batukuwung, lantaran sudah lama dinanti-nantikan. Asep, salah seorang warga Batukuwung mengungkapkan, dengan adanya jembatan gantung, warga desa yang hendak melintas tidak perlu lagi susah-payah menyeberang kali. "Jembatan ini sangat manfaat bagi warga. Alhamdulillah kemarin waktu peresmian ju

Bagian 1: Petani Merugi Puluhan Miliar BARAK, (NTB)- Gegara kegiatan proyek pembangunan irigasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ribuan hektar lahan sawah terancam gagal panen dan gagal tanam. Pasalnya, pekerjaan yang menelan anggaran APBN TA 2021 tersebut disinyalir bermasalah dan tak kunjung selesai. Tak hanya itu, kegiatan pekerjaan itupun memutus total aliran air yang selama ini biasa dimanfaatkan rakyat tani untuk mengairi lahan persawahan. Uba Sidik, salah seorang tokoh tani di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, menyesalkan adanya kegiatan pembangunan irigasi yang sangat merugikan masyarakat tani di daerahnya. "Pembangunan Irigasi lanjutan itu mestinya memperlancar aliran air bagi kebutuhan persawahan warga. Namun faktanya malah terbalik. Lahan persawahan menjadi kering, dan ribuan hektar lahan sawah yang sudah ditanami padi terancam gagal panen, dan yang belum digarap pun bakal gagal

BARAK, (Sumbar)- Paket proyek Pengendalian Banjir Batang Sumpur, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping diperkirakan tidak akan mencapai usia rencana. Pasalnya, pekerjaan proyek sepanjang 1.600 meter tersebut disinyalir tidak diperkuat dengan lantai kerja dan pondasi yang kuat. Kekhawatiran itu muncul, karena segment pasangan batu sama sekali tidak diperkuat dengan koporan (tapak cor'an rangka besi), melainkan pasangan batu langsung dikerjakan diatas dasar sungai. Begitu pula galian pondasinya yang sangat dangkal. "Aliran air sungai Batang Sumpur kerap meluap saat musim hujan. Kalau pasangan batunya tidak menggunakan koporan, maka tembok pengaman itu akan rubuh," ujar Ipan, salah seorang warga Nagari Jambak, layaknya dilansir reportaseinfestigasi.com. Tidak digunakannya rangka besi (koporan) pada pekerjaan yang dibiayai APBN dan merupakan kewenangan PPK Sungai dan Pantai pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Provinsi Sumbar tersebut, diakui oleh salah seorang pekerja

BARAK, (Kalsel)- Rupanya tak hanya di Kota Sorong, Papua yang menyambut kehadiran Presiden Jokowi dengan menambal jalan berlubang, namun di Kabupaten Tanahbumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel)-pun sama. Jelang turunnya Presiden, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Banjarmasin nampak menurunkan anggotanya untuk mengecek jalan yang akan dilewati oleh iring-iringan Presiden. Terutama dari Simpang Empat menuju pabrik Biodiesel yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Didampingi Dinas PUPR Tanbu, pihak Balai mendapati setidaknya tujuh titik kerusakan yang rencananya akan langsung ditambal pada Selasa (19/10/2021) hari ini. Perwakilan dari BBPJN XI Banjarmasin, Sudiasa, dikutip banjarmasin.tribunnews.com, pihaknya bersama Dinas PUPR Tanbu memang sengaja turun untuk memantau titik-titik yang akan dilakukan penanganan. "Besok (hari ini-Red), akan langsung kita aspal titik-titik yang mengalami kerusakan dari Simpang Empat ke arah Serongga," katanya. Dipihak lain,

BARAK, (Bengkulu)- Ketua Komisi III DPRD Bengkulu, Sumardi, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu lekas memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan. "Untuk jalan dalam kota, kita minta BPJN segera diperbaiki, seperti bahu jalan disekitaran Mitsubishi. Soalnya kalau hujan, lubang-lubangnya berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jangan sampai ada korban celaka karena jalan rusak, dan keluarganya menuntut pemerintah. Kalau rusak itu biasa, tapi kalau berlubang itu yang bahaya," ujar Sumardi. Layaknya dilansir rakyatbengkulu, Sabtu (16/10/2021), Sumardi menjelaskan, tahun ini pihak BPJN Bengkulu memiliki program prioritas dalam pembangunan dan preservasi jalan nasional di Provinsi Bengkulu. Mulai dari ruas Kota Bengkulu-Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu-Bengkulu Selatan, dan ruas Bengkulu Selatan-Pagar Alam, Sumsel, serta penataan jalan nasional kawasan Danau Dendam Tak Sudah Bengkulu. Karenanya, ia berharap BPJN Bengkulu lekas menangani kerusakan berupa lubang

Pengawasan Saat Pelaksanaan Sebatas Formalitas, Konsultan Makan Gaji Buta...? BARAK, (Sumut)- Usai mendapat laporan dari masyarakat soal adanya paket pekerjaan yang mengalami kerusakan dini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut langsung menurunkan tim untuk mengkroscek kondisi lapangan.  Hal itu dilakukan pada paket proyek ruas jalan nasional dari Kota Gunungsitoli hingga Teluk Dalam di Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut). "Kami diperintahkan oleh Kepala BBPJN untuk menginvestigasi kerusakan yang dilaporkan masyarakat. Semua sudah kami data, dan hasilnya akan kami laporkan kepada pimpinan," ujar Ketua Tim investigasi, Robert, Kamis (14/10/202). Iapun mengakui adanya kerusakan disejumlah titik paket preservasi seperti yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Sipil Pemerhati Pembangunan Kepulauan Nias (AMSP2-KN). "Semua ingin pekerjaan preservasi ini dikerjakan dengan baik. Kita mengakui pasti ada kekurangan, dan itu masih bisa diperbaiki karena proyek masih dal

BARAK, (Bengkulu)- Besarnya nilai anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Balai, Satker dan PPK, tak lantas menjamin kualitas infrastruktur jalan/jembatan nasional di daerah. Pasalnya, ada pula yang mendapat alokasi anggaran cukup, namun infrastrukturnya masih saja banyak yang berlubang, bahkan kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tak ubah yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Setiap tahun pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR rutin mengalokasikan anggaran bagi penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada TA 2019 saja, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 38,6 miliar bagi Preservasi Jalan Kembang Seri-Betungan-Tais. Begitu pula pada TA 2020, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu dan jajaran juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 34,7 miliar bagi Preservasi ruas jalan yang sama (Kembang Seri-Betungan-Tais). Dan pada TA 2021 ini pun, BPJN Bengkulu kembali mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar lebih bagi keg

BARAK, (Riau)- Sebaik apapun kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dibangun, tak ada yang mampu bertahan lama sesuai usia rencana selama kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) masih dibiarkan melintas dengan bebas. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau. Ternyata truk-truk angkutan Batu Bara, CPO, Kelapa Sawit, dan sejumlah angkutan lainnya termasuk kategori kendaraan Odol. "Hampir semua angkutan, baik Batu Bara, CPO, Sawit, maupun angkutan besar lainnya, itu masuk kategori Odol. Itu penyebab jalan nasional dan Provinsi cepat rusak". Demikian diungkapkan Ketua Tim Gabungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Suardi, Kamis (07/10/202). Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, jelas Suardi dilansir riauonline, berbagai jenis kendaraan Odol tersebut juga rawan menyebabkan pengendara lain celaka. "Bayangkan saja muatan mereka. Bagaimana masyarakat tidak celaka," imbuhnya. Meski demikian, Pemprov Riau tidak bisa menggelar razia secara

BARAK, (Kalsel)- Merespon keluhan masyarakat dan para pengendara soal kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Sungai Buluh, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin langsung melakukan perbaikan sementara (pemeliharaan rutin- Red). Namun lantaran kondisi kerusakan yang lumayan parah,  perbaikan yang hanya sebatas tambal sulam dipastikan tidak akan bertahan lama. Warga pun berharap pihak BBPJN melakukan perbaikan secara permanen, agar kondisi jalan di sekitaran Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut kembali normal, dan tidak lagi membahayakan nyawah para pengendara. Sebelumnya di informasikan, kondisi jalan nasional Sungai Buluh mengalami kerusakan cukup parah berupa bergelombang dan penurunan setempat (ambles). Kondisi tersebutpun sangat membahayakan masyarakat pengendara. Kondisi semakin diperparah dengan ketiadaan rambu peringatan disekitar lokasi jalan yang rusak. Terlebih dengan ketiadaan lampu penerangan saat malam hari.

BARAK, (Jakarta)- Publik kembali dihebohkan dengan pengakuan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, soal adanya kontraktor yang mengirim pesan WhatsApp kepadanya, melaporkan tentang dikalahkan dalam tender lantaran tidak memberikan "fee" kepada pengambil kebijakan tender pengadaan barang/jasa pemerintah. "Ada sedikit cerita, saya dapat WA dari salah seorang peserta tender. Dia menawar harga paling rendah tapi kalah. Menurut penilaian Tim ULP harga penawarannya dianggap tidak wajar," ungkap Alex saat memberikan sambutan dalam diskusi Bincang Stranas PK dengan tema "Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi", yang digelar secara virtual, Rabu (06/10/2021). Alex menuturkan, kontraktor tersebut mengaku menawar dengan harga 80 persen dibawah HPS. Dia tidak sendiri, namun ada tiga kontraktor lain yang juga menawar dibawah 80 persen. "Keempat-empatnya tidak lolos, karena dianggap menawar dengan harga yang tidak wajar. Dan yang me

BARAK, (Jakarta)- Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang dinilai minim prestasi. Tiga BBPJN dan BPJN yang diharapkan segera segera dievaluasi itu terdiri atas BBPJN XI Banjarmasin di Kalimantan Selatan (Kalsel), BPJN Bengkulu dan BPJN Jambi. Pasalnya, kinerja tiga Balai tersebut terus merosot dan bahkan dinilai "serampangan" dalam dua tahun terakhir (2020-2021). "Sejak pertengahan TA 2020 kami sudah mengkritisi soal lambannya perbaikan pada sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Kalsel, mulai dari ruas Gubernur Syarkawi, Marabahan, maupun Tapin. Tapi kritik itu seakan dianggap angin lalu, hingga akhirnya pada awal tahun 2021 banjir memperparah kerusakan yang ada," ujar Kornas Barak, Danil's, Senin (04/10/2021). Akibat mengabaikan masuk

Warga Turun Tangan Perbaiki Sendiri BARAK, (Papua Barat)- Baru beberapa bulan di aspal, jalan nasional Countener Km 18 di Kota Sorong, Papua Barat kembali mengalami kerusakan parah. Warga menduga, pekerjaan pengaspalan jalan nasional tersebut tidak berkualitas, lantaran suhu aspal yang digunakan tidak sesuai standar. Alhasil, kualitas jalan tidak bisa bertahan lama. Selain jalan Countener di Km 18, ada pula ruas jalan nasional di dalam Kota Sorong yang mengalami kerusakan parah, dan dibiarkan begitu saja oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah Sorong, Papua Barat. Kondisi jalan yang rusak itu pun membuat warga sekitar berinisiatif melakukan penambalan menggunakan bahan campuran semen, dan menarik iuran secara sukarela dari para pengguna jalan yang melintas. PPK 01 pada Satker PJN Wilayah Sorong, Bob Mayaw yang dikonfirmasi wartawan pikiranrakyat mengatakan, sementara ini pekerjaan pemeliharaan dilakukan dari Kota Sorong hingga ke wilayah Kabupaten Sorong. Dila

Kabalai: Jangan Tarik Kebelakang, Gak Selesai Urusannya BARAK, (Jambi)- Pemda Kabupaten Tanjubgjabung Barat, Provinsi Jambi, memberikan waktu 12 hari bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk menyelesaikan persoalan oprit Jembatan Parit Gompong yang diprotes lantaran menutup akses warga, Puskesmas bahkan Masjid. "Hari ini kami mengundang Balai untuk mencari solusi, agar pembangunan Jembatan tetap berjalan, tapi masyarakat tidak terdampak," ujar Hairan saat kembali meninjau lokasi proyek, Rabu (29/09/2021). Kali ini Hairan turun ke lokasi proyek bersama-sama dengan Kepala BPJN Jambi, Bosar H Pasaribu dan kontraktor pelaksana. Hanya saja, diskusi untuk mencari solusi tersebut belum menghasilkan titik temu. "BPJN minta waktu sampai 11 Oktober 2021. Nanti mereka akan datang lagi," ungkapnya berharap pada saatnya nanti sudah ada solusi. Seperti diketahui, pembangunan oprit Jembatan Parit Gompong di hentikan sementara oleh Pemda Tanjubgjabung Barat lantaran dinil