Info Barak

BARAK, (Barak) - Parahnya kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Lumajang-Probolinggo-Turen, dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi penyelenggara jalan nasional terkait. Terlebih jika  ada diantara masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, bukan tidak mungkin PPK dan Satker akan terseret dalam gugatan perdata bahkan pidana. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Dedy, kepada infobarak, Senin (31/05/2021). "Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Lumajang-Probolinggo-Turen harus segera ditangani secara serius, sebelum ada warga yang menggugat. Para pengambil kebijakan di Pattimura harus segera turun dan merasakan sendiri apa yang selama ini dirasakan masyarakat pengguna jalan disana," ujarnya. Selain meminta jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR di Pattimura segera mengalokasikan anggaran penanganan "darurat" bagi perbaikan sekitar 4 Km ruas Luma

Kendaraan Odol Percepat Kerusakan BARAK, (Jatim)- Penanganan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Probolinggo-Turen terus diupayakan yang terbaik. Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala. "Sebelumnya penanganan ruas jalan tersebut menjadi kewenangan Satker PJN Wilayah III Jatim, dan sekarang beralih statusnya menjadi kewenangan kita di PJN Wilayah I," ujar Kepala Satker PJN Wilayah I Jatim, Madia Gunawan, ST, MM, via pesan WhatsApp kepada infobarak, Jum'at (28/05/2021). Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penanganan yang sesuai kebutuhan lapangan, kata Madia, adalah terbatasnya anggaran yang tersedia. "Contohnya, kebutuhan dilapangan memerlukan penanganan berupa rekonstruksi kerusakan perkerasan yang ada. Sementara program penanganan yang tersedia hanya sebatas rutin (holding) akibat keterbatasan dana," jelasnya. Hal lain yang menjadi persoalan tersendiri, lanjutnya, adalah masih banyaknya kendaraan Odol yang melintas, sepert

BARAK, (Jatim)- Warga Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengeluhkan kondisi jalan nasional Probolinggo-Turen yang mengalami kerusakan parah. Kerusakan berupa lubang dan bergelombang cukup parah itu, dikhawatirkan menjadi "jebakan" yang setiap saat dapat menelan korban jiwa, baik bagi pengendara roda dua ataupun lebih. Wijaya, salah seorang warga Lumajang mengungkapkan, kerusakan jalan tersebut sudah lama dikeluhkan masyarakat. "Saat ini badan jalannya sudah dipenuhi lubang, dan bergelombang," ungkapnya. Ia pun berharap, kerusakan itu segera ditangani oleh pemerintah terkait. "Kerusakan jalan ini sudah banyak memakan korban," ujarnya. Senada diungkapkan Zulmi, salah seorang warga lainnya. Seperti dikutip memontum, kondisi jalan nasional Probolinggo-Turen saat ini sudah sangat memperihatinkan. "Kita bisa lihat mulai dari jalan Pelita, yang terparah itu disekitaran Pasirian dan Candipuro," ungkapnya. Masyarakat, lanjutnya, sudah sering

BARAK, (Jabar)- Mendapati kondisi jalan nasional Cisolok-Cibareno hingga Batas Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam keadaan rusak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Prov Jabar langsung responsif memperbaikinya. Informasi yang diperoleh infobarak, Jumat (21/05/2021), perbaikan ruas jalan tersebut sudah dilaksanakan oleh kontraktor paket Preservasi Jalan Cibadak-Bagbagan-Cibareno (Batas Banten). Pekerjaannya sendiri meliputi pemeliharaan rutin (holding), dengan konstruksi satu lapis perkerasan AC WC, dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan patching dilokasi jalan yang rusak. "Sebelum libur lebaran dan awal minggu ini juga sudah dilakukan penanganan berupa pengamanan kondisi dengan pekerjaan penutupan lubang, pemasangan rambu-rambu peringatan, dan safety line, perbaikan rambu yang miring, dan perbaikan sementara pada perkerasan jalan," ujar PPK 2.2 pada Satker PJN Wilayah II Jabar, Santoso, ST, kepada infobara

BARAK, (Jabar)- Keseriusan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) dalam mengantisipasi terjadinya korupsi pada pengawasan dan penyelenggaraan konstruksi fisik fly over Kopo di Kota Bandung, ditunjukan dengan terus mengawal proses pekerjaan berlangsung. Salah satunya adalah dengan mengajak semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum untuk mewaspadai Justifikasi Teknis (Justek). Seperti diketahui, Justek merupakan produk usulan yang dibuat oleh konsultan, dan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan revisi kontrak (addendum-red). "Justek kerap kali dibuat dengan dalih adanya rencana perubahan spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi," ujar Kornas Barak, Danil's, Jumat (21/05/2021). Alasan munculnya kendala yang tidak terduga sebelumnya atau pada saat design dikerjakan, kata Danil's, kerap dijadikan dasar sebagai acuan produk Justek. "Hal lain yang biasanya dijadikan acuan untuk menerbitkan addendum adalah, adanya penambahan item pekerj

Oleh: Barak "GILA"...!!! Itulah ungkapan yang tepat atas melambungnya biaya konstruksi bagi infrastruktur jalan Tol di negeri ini. Bagi kalangan tertentu yang sudah malang-melintang dalam perkembangan infrastruktur nasional, menggilanya harga konstruksi jalan Tol dipandang sebagai kegagalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)-nya dalam menerapkan "filter" sejak Design (Basic Design) dikerjakan. Karena bagaimanapun, design-lah yang menjadi dasar bagi penentuan harga konstruksi. Lihat saja harga konstruksi ruas Tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,7 kilometer yang sebesar Rp 8,2 triliun, atau setara Rp 249 miliar lebih per kilometernya. Realistiskah...? Lihat juga harga konstruksi ruas Tol Cikunir-Karawaci sepanjang 40 kilometer yang sebesar Rp 15 triliun, atau setara Rp 375 miliar per kilometernya. Inikah hasil dari usaha Kementerian PUPR dengan BPJT-nya dalam menyaring harga murah kualitas terbaik...? Begitu pul

Anggaran Rp 250 Miliar Tidak Dicantumkan Dalam Papan Proyek BARAK, (Jabar)- Seiring penelusuran tentang keterlibatan Bambang Hariadi Wikanta (BHW) dengan PT Perentjana Djaya (PT PD)-nya dalam berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, data dan informasi terus mengalir masuk redaksi infobarak. Setelah sebelumnya infobarak merinci dugaan keterlibatan BHW dengan PT PD-nya dalam 7 (tujuh) proyek jalan Tol, kini infobarak kembali menyisir hingga ke proyek pembangunan Fly Over di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Adalah Fly Over Kopo yang berlokasi di Kota Bandung. Ada yang "unik" dari pembangunan Fly Over yang melibatkan PT PD sebagai konsultan pengawas tersebut, yakni tidak dicantumkan nominal anggaran dalam papan nama proyek yang dikerjakan. Diketahui, proyek pembangunan Fly Over Kopo dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk dengan kontrak bernomor KU.03.03/PJNWILIV-PK4.5/XI/219.01, tertanggal 13 November 2020, selama 659 Hari Kalender, dengan masa pemeliharaan selama 730 Hari Kale

BARAK, (Jakarta)- Penelusuran tentang keterkaitan PT Perentjana Djaya (PT PD) dalam berbagai proyek strategis nasional di tanah air, semakin menggelitik untuk terus diungkap ke publik. Pasalnya, sang nakhoda PT PD, yakni Bambang Hariadi Wikanta (BHW) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai Direktur Pengawasan pada proyek preservasi dan rekonstruksi jalan Ir Sutami-SP Sribawono di BPJN Lampung. Kasus tersebut ditangani Polda Lampung lantaran diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 65 miliar, atau setara 40,2 persen dari nilai anggaran proyek. Dalam perjalanan pengungkapan kasusnya, infobarak menerima berbagai informasi dan data dari sejumlah sumber terpercaya, bahwa BHW dengan PT PD-nya tidak hanya terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional, tapi bahkan menjadi 'pengajar' di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu semakin mempertegas tentang siapa sosok BHW dengan PT PD-nya di lingkungan Kementerian PUPR. Dan hal itu ju

BARAK, (Jabar)- Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Prov Jabar merespon baik, bahkan langsung berjanji untuk segera memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Batas Jabar-Pelabuhan Ratu yang diprotes warga. Kepala Satker PJN Wilayah II ProvinsiJabar, Robert Himawan, kepada infobarak via pesan WhatsApp berjanji akan segera memperbaiki kerusakan yang dilaporkan. "Insya'Allah setelah libur lebaran ini langsung kami perbaiki," tegasnya. Bahkan malam harinya, Robert langsung memerintahkan tim dari PPK-nya memasang rambu-rambu untuk persiapan penanganan. "Malam ini sudah dipasang rambu untuk persiapan perbaikan. Besok akan dikerjakan," ujarnya," Minggu (16/05/2021). Sebelumnya, sejumlah warga Kec Cisolok, Kab Sukabumi yang turut mendampingi tim Barak menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan abai dengan kerusakan jalan nasional dikawasan pariwisata tersebut. "Yang ditambal hanya beberapa titik disekitaran Puncak

BARAK, (Jabar)- Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Batas Jabar-Pelabuhan Ratu makin hari kian parah. Kerusakan itu bukan hanya berupa jalan rompal (aus), retak-retak dan berlubang, tapi dibeberapa lokasi juga terlihat gorong-gorong yang ambles. Kondisi itu kian hari semakin membahayakan masyarakat pengguna jalan. Terlebih bagian jalan yang rusak umumnya terdapat pada lajur berkelok, menanjak juga menurun tajam, bahkan pada bagian pertigaan. Beberapa warga Kec Cisolok, Kab Sukabumi yang turut mendampingi Barak saat menyisir ruas, menyesalkan sikap pemerintah yang hanya menambal kerusakan pada beberapa bagian saja. "Yang ditambal hanya beberapa titik disekitaran Puncak Habibi. Sementara kerusakan pada bagian berkelok, menanjak dan menurun tajam tidak diperbaiki. Padahal kerusakan pada bagian-bagian seperti itulah yang kerap memakan korban," ujar Tatang, salah seorang warga Cisolok, Minggu (16/05/2021). Menurutnya, penyelenggara jalan seakan abai, dan tidak peduli a

Oleh: Barak DIKALANGAN insan PUPR, Bambang Hariadi Wikanta (BHW) bukanlah sosok asing. Ia sudah cukup dikenal, terutama dikalangan elite Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Begitu pula dengan PT Perentjana Djaya (PD) yang merupakan perusahaan terkemuka dibidang jasa konsultan konstruksi yang wilayah operasionalnya bukan hanya didalam negeri, tapi bahkan sudah mampu bersaing di manca-negara. Sebab itulah antara BHW dengan PT. PD adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, mengingat BHW telah menjadi nakhoda bagi PT. PD selama puluhan tahun. Belakangan, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dalam kasus dugaan korupsi proyek preservasi rekonstruksi jalan Ir Sutami-Sribawono di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung, sosok BHW dengan PT. PD-nya menjadi "daya tarik" tersendiri untuk ditelisik. Dan dari penelisikan itulah didapati sejumlah informasi soal sosok BHW dengan PT. PD-nya dilingkungan Kementerian PUPR. B

BARAK, (Banten)- Seakan tak kenal waktu, para pejabat penyelenggara jalan dan jembatan nasional dibawah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten, terus berlomba mengejar kemantapan jalan yang menjadi kewenangan masing-masing. Bagitulah yang terlihat dari pekerjaan Cold Milling Machine yang diselenggarakan PPK 1.3 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional  (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Pihak pelaksana dibawah pengawasan PPK 1.3 bersama P2JN Banten terlihat mengerjakan perbaikan pada ruas jalan nasional Pandeglang-Rangkasbitung. Ujang, salah seorang pengguna jalan aktif pada ruas tersebut mengkonfirmasi, jika hasil pekerjaan Cold Milling Machine sangat bagus. "Sebagai pengguna jalan aktif yang tiap pagi dan sore hari melewati ruas Pandaglang-Rangkasbitung, kami bersyukur dengan adanya perbaikan oleh pihak terkait. Kualitasnya juga bagus," ujar karyawan swasta dikawasan Rangkasbitung tersebut, Kamis (06/05/2021). Terpisah, PPK 1.3 pada Satker

Oleh: Barak MAFIA atau yang lebih dikenal dengan La Cosa Nostra dalam bahasa Italia, adalah sebuah konfederasi yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan ilegal dan pengorganisasian kejahatan, yang sekaligus berfungsi sebagai arbitrase perselisihan kriminal. Sementara anggota yang tergabung dalam jaringan mafia dikenal dengan sebutan Mafioso "pria terhormat". Sedikit menyerempet ke arah kejahatan kelompok Sisilia di Amerika pada abad ke-19, Barak mencoba sedikit mengurai dugaan skandal yang membuat biaya konstruksi Jalan Tol semakin mahal. Dari informasi dan data yang diperoleh Barak, mahalnya biaya infrastruktur Jalan Tol dimulai dari bahasan awal, design awal (basic design), final design, hingga pemeriksaan hasil design oleh pihak ketiga (konsultan) yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Para pihak yang terlibat dalam perencanaan awal (designers, pemeriks

BARAK, (Jakarta)- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) seakan "buang badan" terkait dugaan praktik design Jalan Tol biaya tinggi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bukan sekedar "melantur", pihak yang disebut-sebut sebagai Humas di BPJT bahkan langsung memblokir kontak WhatsApp Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) yang berusaha memberikan ruang seluas-luasnya kepada BPJT untuk menyampaikan klarifikasi. Sikap BPJT yang berusaha menutup diri tersebut, dinilai akan semakin menguatkan dugaan publik, bahwa persoalan serius dalam penyelenggaraan infrastruktur Jalan Bebas Hambatan di Tanah Air, dimulai dari design awal (basic design) yang bermasalah. "Kami tidak meminta data yang detail, tapi hanya sebatas jawaban normatif atas pertanyaan standar. Dan jawaban itu semula akan dijadikan dasar untuk memberikan masukan yang komprehensif kepada BPJT selaku pengatur Jalan Tol," ujar Kornas Barak, Danil&#

BARAK, (Banten)- Hingga kini, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus mengejar kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang menjadi tanggungjawabnya. Tak terkecuali dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Banten. Melalui PPK 2.1, Satker yang berada dibawah Balai Pelaksana Jalan Nasional  (BPJN) Banten itu terus mengejar kemantapan jalan nasional yang menjadi kewenangannya. Salah satunya terlihat pada pekerjaan konstruksi ruas Citereup-Tanjung Lesung. Meskipun baru memasuki paruh pertama Tahun Anggaran 2021, namun semangat pelayanan infrastruktur yang diselenggarakan PPK 2.1 sudah terlihat, dan hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan. "Kami punya tanggungjawab membangun dan terus meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan. Bukan hanya ruas Citereup-Tanjung Lesung, tapi mulai dari Cilegon-Pasauran hingga

BARAK, (Jakarta)- Usai jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami-Sribawono TA 2018-2019 senilai Rp 147 miliar, rekam jejak Bambang Hariadi Wikanta (BHW) dengan PT Perentjana Djaya (PT. PD) pun menjadi daya tarik tersendiri untuk ditelisik. Bukan karena besaran dugaan kerugian negara pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami yang mencapai Rp 65 miliar, namun lebih karena adanya dugaan keterlibatan BHW dengan PT. PD-nya dalam berbagai proyek nasional, termasuk Jalan Tol di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bukan pula karena dugaan korupsi anggaran yang mencapai 40,2 persen dari nilai paket terkontrak di BPJN Lampung yang membuat publik tertarik, tapi lebih karena design Jalan Tol yang membuat biaya infrastruktur Jalan Tol semakin mahal. "Ini persoalan serius. Mungkin bisa dibilang skandal terbesar sepanjang sejarah infrastruktur di tanah air," ujar sebuah sumber terperc