PT PD Jadi Konsultan Pengawas, Barak Pelototi Fly Over Kopo

Anggaran Rp 250 Miliar Tidak Dicantumkan Dalam Papan Proyek


BARAK, (Jabar)- Seiring penelusuran tentang keterlibatan Bambang Hariadi Wikanta (BHW) dengan PT Perentjana Djaya (PT PD)-nya dalam berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, data dan informasi terus mengalir masuk redaksi infobarak.

Setelah sebelumnya infobarak merinci dugaan keterlibatan BHW dengan PT PD-nya dalam 7 (tujuh) proyek jalan Tol, kini infobarak kembali menyisir hingga ke proyek pembangunan Fly Over di Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Adalah Fly Over Kopo yang berlokasi di Kota Bandung.


Ada yang "unik" dari pembangunan Fly Over yang melibatkan PT PD sebagai konsultan pengawas tersebut, yakni tidak dicantumkan nominal anggaran dalam papan nama proyek yang dikerjakan.

Diketahui, proyek pembangunan Fly Over Kopo dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk dengan kontrak bernomor KU.03.03/PJNWILIV-PK4.5/XI/219.01, tertanggal 13 November 2020, selama 659 Hari Kalender, dengan masa pemeliharaan selama 730 Hari Kalender terhitung sejak PHO dilakukan.

Konsultan pengawas dari proyek Multi Years Contrac (MYC) tersebut adalah PT Perentjana Djaya dan PT Diantama Rekanusa (KSO).


Sementara anggarannya sendiri bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2020-2022.

Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, meminta aparat terkait ketat mengawasi proyek itu.

"Kami protes kinerja konsultan pengawas. Bagaimana mau mengawasi kinerja fisik, kalau sekedar mengingatkan soal pencantuman nominal anggaran dipapan proyek saja tidak dilakukan...?," ujarnya.

Bukan hanya terhadap kinerja konsultan pengawas, Danil's juga mengkritik kinerja Satker P2JN Jabar.


"P2JN tidak boleh lemah. Jalankan fungsi pengawasan dengan benar. Jangan main-main kalau gak mau berakhir di balik jeruji," tegasnya.

Baik P2JN maupun Balai, lanjutnya, jangan sampai menjadi "korban" dari penyelenggaraan proyek yang menyerempet bahkan melanggar aturan.

Pemerintah melalui DJBM Kementerian PUPR, diketahui mengalokasikan anggaran yang bersumber dari SBSN TA 2020-2022 untuk pembangunan Fly Over Kopo di Kota Bandung dengan nilai sekitar Rp 250 miliar.

Anggaran sebesar itu belum termasuk untuk pekerjaan basic design, seperti Fisibility Studi (FS), Detail Engineering Design (DED), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), penyusunan dokumen, hingga tender pengadaan barang/jasa.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya