Mafioso Jalan Tol

Oleh: Barak

MAFIA atau yang lebih dikenal dengan La Cosa Nostra dalam bahasa Italia, adalah sebuah konfederasi yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan ilegal dan pengorganisasian kejahatan, yang sekaligus berfungsi sebagai arbitrase perselisihan kriminal. Sementara anggota yang tergabung dalam jaringan mafia dikenal dengan sebutan Mafioso "pria terhormat".

Sedikit menyerempet ke arah kejahatan kelompok Sisilia di Amerika pada abad ke-19, Barak mencoba sedikit mengurai dugaan skandal yang membuat biaya konstruksi Jalan Tol semakin mahal.

Dari informasi dan data yang diperoleh Barak, mahalnya biaya infrastruktur Jalan Tol dimulai dari bahasan awal, design awal (basic design), final design, hingga pemeriksaan hasil design oleh pihak ketiga (konsultan) yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Para pihak yang terlibat dalam perencanaan awal (designers, pemeriksa hasil design atau konsultan, dan penerima hasil design) patut dimintai pertanggungjawaban atas semakin mahalnya biaya konstruksi infrastruktur Jalan Tol. Karena dari "rahim' mereka-lah lahirnya pagu anggaran untuk setiap ruas Tol yang akan dibangun.

Sebelum terlalu jauh, ada baiknya publik memahami, bahwa meskipun penyediaan Jalan Tol dilakukan oleh pihak swasta dan menggunakan uang swasta, namun tetap saja melibatkan negara, baik dalam bentuk KPBU maupun kerjasama lainnya.

Lepas dari urusan swasta dengan pemerintah, sejatinya infrastruktur Jalan Tol dibangun oleh rakyat menggunakan uangnya rakyat sendiri. Karena pada intinya pengelola Jalan Tol hanya berperan sebagai penyedia infrastruktur saja.

Loh...kok bisa...? Ya... siapapun pengguna Jalan Tol, wajib membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan pengelola Jalan Tol. Kalau biaya konstruksinya mahal, maka rakyat harus rela membayar mahal juga.

Lalu apakah yang rakyat bayar saat menjadi pengguna Jalan Tol itu hanyalah sebatas biaya konstruksi Jalan To yang mahal...? Tentu saja tidak...! Karena rakyat harus membayar biaya konstruksi beserta margin bagi pengelola Jalan Tol. Belum lagi ditambah dengan margin penyedia jasa e-Tol. Maka semakin besarlah beban yang ditanggung rakyat.

Konstruksi kerugian yang harus dengan terpaksa ditanggung oleh rakyat pengguna Jalan Tol selama ini, mestinya menjadi dasar bagi BPJT untuk berusaha mencari cara/ramuan penangkal yang mumpuni. Bukan malah menerima hasil design yang menyebabkan konstruksi biaya tinggi.

Begitu pula sikap BPJT yang seakan "buang badan" ketika ditanya soal BHW dengan PT.PD-nya yang diduga terlibat dalam design konstruksi Jalan Tol biaya tinggi. Jika tidak ada yang ditutup-tutupi, mestinya pertanyaan sederhana itu bisa dijawab normatif, bukan malah menguatkan dugaan publik dengan cara "menghindar" lewat jalur birokratif.

Bagaimana mungkin BPJT bisa diharapkan dapat membenahi persoalan infrastruktur Jalan Tol biaya tinggi, jika sekedar untuk menjawab pertanyaan sederhana saja masih "meminta bantuan" PPID...? Lalu fungsi Humas di BPJT itu apa...? Apakah sekedar memenuhi tuntutan administrasi...? Atau jangan-jangan sekedar "bagi-bagi" jabatan saja...?

Rasanya tidaklah berlebihan jika publik semakin mempertajam pena penelusuran soal siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan skandal infrastruktur Jalan Tol biaya tinggi. Karena sikap "tertutup" BPJT, seakan mempertegas adanya "jejaring" yang berperan, yang patut diduga sebagai mafioso. Dan jejaring itu bisa saja dari pihak yang men-design, yang memeriksa design, dan pihak yang menerima hasil design.

Tinggal menunggu respon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja, karena skandal sebesar ini mestinya sudah bisa tercium oleh lembaga antirasuah setingkat KPK sejak lama.***