BHW & Infrastruktur Tol Biaya Tinggi

BARAK, (Jakarta)- Usai jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami-Sribawono TA 2018-2019 senilai Rp 147 miliar, rekam jejak Bambang Hariadi Wikanta (BHW) dengan PT Perentjana Djaya (PT. PD) pun menjadi daya tarik tersendiri untuk ditelisik.

Bukan karena besaran dugaan kerugian negara pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Ir Sutami yang mencapai Rp 65 miliar, namun lebih karena adanya dugaan keterlibatan BHW dengan PT. PD-nya dalam berbagai proyek nasional, termasuk Jalan Tol di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bukan pula karena dugaan korupsi anggaran yang mencapai 40,2 persen dari nilai paket terkontrak di BPJN Lampung yang membuat publik tertarik, tapi lebih karena design Jalan Tol yang membuat biaya infrastruktur Jalan Tol semakin mahal.

"Ini persoalan serius. Mungkin bisa dibilang skandal terbesar sepanjang sejarah infrastruktur di tanah air," ujar sebuah sumber terpercaya.

Sumber infobarak itupun menjelaskan, sejauh ini biaya pembangunan infrastruktur Jalan Tol semakin melambung, dan itu tidak hanya merugikan negara, tapi yang paling rugi adalah rakyat selaku penerima manfaat akhir, yang terpaksa membayar mahal setiap penggunaan infrastruktur berbayar seperti Jalan Tol.

"Dan semua biaya mahal itu bermula dari design. Karena design-lah yang menentukan harga infrastruktur yang akan dibangun," ungkapnya.

BHW dengan PT. PD-nya, lanjutnya, bukanlah orang baru dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di tanah air.

"Kami kira BPJT di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR mengetahui rekam jejak BHW dengan PT. PD-nya dalam perencanaan pembangunan Jalan Tol. Tanyakan kenapa biaya infrastruktur Jalan Bebas Hambatan semakin mahal," tegasnya.

KPK Perlu Masuk

Dipihak lain, Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, meminta perhatian KPK terkait semakin mahalnya biaya infrastruktur Jalan Bebas Hambatan selama ini.

Menurut Danil's, persoalan mahalnya Jalan Tol bukan masalah sepele.

"Kami punya sumber yang jelas, bahwa mahalnya biaya infrastruktur Jalan Tol dimulai dari design dasar (basic design). Kalau KPK bisa masuk dan membongkar persoalan ini, kami yakin ini akan menjadi skandal terbesar sepanjang sejarah infrastruktur," tegasnya.

Persoalan Jalan Tol, kata Danil's, perlu segera dibenahi, karena hampir mirip seperti "kartel" yang mendapat "stempel" dari penyelenggara negara.

"Yang dirugikan bukan hanya negara, namun rakyat penerima manfaat adalah pihak yang paling merugi. Rakyat harus membayar tarif Tol biaya tinggi, meskipun infrastruktur Tol dan kelengkapannya masih jauh dari kata layak, aman, dan nyaman (minim lampu penerangan, retak dan bergelombang, rumput pun tumbuh subur hingga ke atas aspal)," tandas Danil's.* (Barak)