Info Barak

BARAK, (Lampung)- Longsor yang terjadi pada pilar jembatan jembatan Way Cakat Nyenyak II di ruas jalan nasional Lintas Timur (Jalintim) Provinsi Lampung, disebut bukan semata karena tak kuat menahan air hujan yang mengguyur wilayah setempat. Namun dibalik itu, ada kegiatan pemeliharaan yang terbilang minim. "Bisa jadi longsor terjadi disebabkan kurangnya pemeliharaan." Demikian diungkapkan Kornas Barak, Danil's, Jum'at (27/05/2022). Menurutnya, pemeliharaan yang selama ini umumnya dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, rerata hanya sebatas pembersihan rerumputan dan pengecatan. "Kalau pemeliharaan dilakukan secara maksimal, mestinya bisa diantisipasi dengan menutup retak-retak yang memungkinkan air merembes masuk hingga merusak konstruksi tanah dasar," ujarnya. Longsor, lanjutnya, umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, namun secara perlahan. "Dengan tidak ditutupnya tanah dasar yang semula hanya retak-retak, maka perlahan retak itu

BARAK, (Lampung)- Tak kuat menahan gerusan air, jembatan Way Cakat Nyenyak II yang berada di ruas Jalan nasional Jalintim Provinsi Lampung longsor pada bagian pilarnya. Tak diketahui pasti kapan longsor itu terjadi. Sementara pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung sendiri diketahui turun ke lapangan untuk melihat kondisi jembatan yang berlokasi di Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulangbawang tersebut. Kepada media, BPJN Lampung memastikan akan segera melakukan perbaikan dengan memasang batu di pinggiran pilar yang longsor. Perbaikannya sendiri dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Jum'at (27/05/2022) hari ini. Pihak BPJN Lampung mengungkapkan, ada sedikit kerumitan dalam proses perbaikan jembatan tersebut, karena kondisi lokasi yang sulit dijangkau alat berat (excavator). "Excavator susah turun ke lokasi bawah. Untuk manuver ke atas juga sulit, karena ada kabel listrik. Nanti pelan-pelan coba kami atasi," ungkap chief inspector konsultan pengawas pada jaj

BARAK, (Lampung)- Setahun lebih yang lalu, Polda Lampung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi paket proyek Multy Years Contrac (MYC) jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono Lampung Timur. Meskipun satu dari lima tersangka memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Lampung, namun ke-4 tersangka lainnya, hingga kini tak jelas nasibnya. Adapun ke-5 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Lampung pada medio April 2021 lalu, terdiri atas Direktur PT URM Bambang Wahyu Utomo, Komisaris Utama PT URM Hengki Widodo, Direktur Pengawasan Proyek Bambang Hariadi Wikanta, dan Sahroni serta Rukun Sitepu dari jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung. Belakangan, status tersangka Hengki Widodo alias Engsit di anulir oleh PN Lampung lewat gugatan praperadilan. Seperti diketahui, dugaan korupsi proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono terendus oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung lantaran diduga di kerjakan tidak sesuai kontrak kerja.

BARAK, (Kaltim)- Semangat jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menangani setiap persoalan yang muncul pada tiap ruas yang menjadi kewenangan memang patut di acungi jempol. Pasalnya, tidak hanya sigap dalam mempersiapkan jalur bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik saat libur lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H/2022 saja, namun selepas arus balik, semangatnya justeru semakin terpacu. Hal itu setidaknya tergambar dari kecepatan dan ketepatan penanganan ruas jalan nasional  Samarinda-Bontang-Sangatta-Tanjung Redep. Para pekerja dibantu alat berat, terus menyisir setiap lubang, bahkan sampai pada indikasi kerusakan yang berpotensi menciptakan lubang pun langsung ditangani dengan baik. "Kami terus berupaya memperbaiki setiap kerusakan yang ada. Target kami, ruas ini harus aman dan nyaman bagi masyarakat pengendara sepanjang tahun," ungkap PPK 2.1 pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Kaltim, Teuku Surya. Seperti diket

BARAK, (Lampung)- Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi proyek preservasi jalan nasional Ir.Sutami-Sribawono-Simpang Sribawono Lampung belum diketahui juntrungannya. Meski 5 orang telah di tetapkan sebagai tersangka, termasuk BHD, owner PT PD, namun belum ada satupun pihak yang merasakan dinginnya jeruji tahanan Mapolda Lampung. Diketahui, pengungkapan kasus dugaan korupsi yang disinyalir merugikan keuangan negara sekitar Rp 62 miliar dari nilai paket sebesar Rp 147 miliar tersebut, melalui jalan penuh berliku. Pasalnya, meskipun penyidik Polda Lampung telah menyita uang sebesar Rp 10 miliar yang diduga hasil korupsi, dan menetapkan lima orang tersangka, namun belum satupun tersangka yang ditahan. BPK Hitung Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bersama Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung telah bersama-sama turun lapangan melalukan penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi paket preservasi jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono, Lampung. "Sel

BARAK, (NTB)- Respon Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggapi kritik publik terkait kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional SP Negara-Sumbawa Besar dinilai cukup baik. "Kami lihat tim yang kerja dilapangan terus berupaya memperbaiki setiap kerusakan yang belum sempat tertangani sebelumnya." Demikian disampaikan Munawir, salah seorang pegiat antikorupsi lokal, saat berada di Jakarta, Jum'at (13/05/2022). Ia menjelaskan, saat melintas pada ruas tersebut pekan lalu, dirinya melihat para pekerja tengah memperbaiki kerusakan dibeberapa titik, dan dibeberapa titik lainnya terlihat sudah selesai dikerjakan. "Seperti kerusakan di Jalan Garuda juga diperbaiki," jelasnya. Sebelumnya, Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi NTB, Muhasim, dalam keterangannya kepada infobarak via panggilan WhatsApp, Kamis (12/05/2022) membeberkan, jika kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional SP Negara-Sumbawa Besar t

BARAK, (NTT)- Kegesitan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan jajaran dalam merespon setiap informasi tentang kerusakan infrastruktur jalan/jembatan yang menjadi kewenangan, memang patut diapresiasi. Bukan sekedar rencana, namun lewat aksi nyata. Setidaknya itulah yang tergambar dari kecepatan dan ketepatan penanganan kerusakan pada ruas jalan nasional di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), tepatnya di Kec Mutis, wilayah yang berbatasan langsung dengan Distrik Oekusi, Timor Leste. Ruas jalan yang semula sempat mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim itu, langsung dibenahi dalam waktu yang relatif singkat. Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) NTT, Nuruddin Pujoartanto, ST, MT mengungkapkan, permasalahan pada ruas di sekitaran Kec Mutis agak unik. "Karena itulah kami bersama rekan-rekan di fisik melakukan perencanaan secara komprehensif, agar fisik yang dibangun bisa disesuaikan dengan kondisi alam dan kontur tanah sekitar,&

BARAK, (NTB)- Geger kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Tano-Sumbawa di Provinsi NTB, rupanya mendapat tanggapan serius dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Prov NTB. Menurut Kepala Satker PJN Wilayah II NTB, Muhasim, kerusakan itu terjadi akibat banjir yang terjadi pada Desember 2021 dan Pebruari 2022 lalu. "Iya, kerusakan itu terjadi akibat banjir yang melanda kawasan Sumbawa pada Desember 2021 dan Pebruari 2022 lalu," ujarnya kepada infobarak via panggilan WhatsApp, Kamis (12/05/2022). Sejak kerusakan terjadi hingga saat ini, katanya, pihaknya terus melakukan penanganan. "Penanganan sedang berjalan, dan Insya'Allah dalam waktu tidak terlalu lama semuanya bisa tertangani dengan baik," ucapnya. Adapun jenis penanganan yang dilakukan, jelasnya, tergantung dari jenis kerusakan yang ada. "Ada yang dibongkar hingga lapisan agregat, dan ada pula yang berupa patching," ungkapnya. Ia juga menjelaskan, ada beberapa faktor yang m

BARAK, (Jakarta)- Para pengambil kebijakan diharapkan berani memutuskan  Tour of Area Non-job bagi setiap Kepala Satker dan PPK yang minim prestasi. Hal itu dinilai sangat perlu dilakukan untuk merangsang semangat kerja bagi setiap figur yang memikul tanggungjawab, baik sebagai Kepala Satker maupun PPK. "Kasatker dan PPK itu kan garda terdepan dalam penyelenggaraan infrastruktur nasional. Kalau masih ada yang kerja normatif, terlebih ditengah keterbatasan anggaran seperti sekarang, maka penurunan kualitas infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan akan sangat drastis," ungkap Kornas Barak, Danil's, Rabu (11/05/2022). Karenanya, Danil's memandang, kebijakan yang tegas dan terukur sangat diperlukan, khususnya bagi pejabat yang sudah berkali-kali di ingatkan, namun tidak juga mampu meningkatkan kinerjanya. "Keputusan Tour of Area and non Job juga harus melewati prosedur yang benar. Contohnya melalui rekomendasi Direktorat Kepatuhan Internal ataupun Inspektorat,&quo

BARAK, (Sulsel)- Jeratan biadab  para tengkulak nakal terhadap Rakyat Tani seakan tidak pernah bisa dihentikan di negeri subur-makmur ini. Dari waktu ke waktu persoalan yang sama masih terus menjadi hantu yang sangat menakutkan bagi Rakyat Tani. Mulai dari infrastruktur (irigasi-red) dan bibit yang di korup, pupuk yang langka lagi mahal, hingga harga gabah yang anjlok saat musim panen, sudah menjadi kisah lama yang terus berulang dari jaman ke jaman. Dan kini, lagi-lagi Rakyat Tani menghadapi "perampokan" secara terang-terangan. Adalah Rakyat Tani di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tengah meradang. Mereka harus rela kehilangan 10 Kg setiap 100 Kg jika ingin gabahnya laku terjual. Jika tidak mau bobot timbangannya dipotong 10 Kg, maka gabahnya tidak akan laku terjual. "Kami sudah beberapa kali pertemuan dengan Kelompok Tani (Poktan) se-Kabupaten Pinrang. Keluhan kami tetap sama, yakni pemotongan timbangan gabah oleh pedagang antara 7-10 Kg," ujar Ke

Jajaran BBPJN Sulsel Juga Sama BARAK, (Jakarta)- Masih ingat...? TA 2021 lalu, Satker PJN Wilayah II NTB digeruduk massa dari Front Pemuda Peduli Keadilan Pulau Sumbawa (FPPK-PS). Aksi demonstrasi itu dihelat lantaran adanya dugaan yang terkait dengan pekerjaan Padat Karya Tunai (PKT), paket longsegment dan gaji buruh yang belum dibayarkan. Kala itu, pekerjaan PKT disinyalir menggunakan alat berat, sehingga dinilai tidak membawa nilai manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Begitu pula dengan pekerjaan longsegment TA 2020 dan 2021 yang disinyalir melanggar aturan. Selain itu, massa aksi juga menuntut, agar upah buruh segera dibayarkan. Tak hanya persoalan itu, lemahnya kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyiapan jalur mudik lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H/2022 tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, disaat Satker/PPK lainnya di seluruh pelosok negeri berlomba-lomba menunjukkan kinerja t

BARAK, (Jakarta)- Sepanjang persiapan jalur mudik hingga balik lebaran dan libur bersama Idul Fitri 1443 H/2022, semua jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR dibawa komando Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, bergerak serentak sejak awal tahun 2022. Jajaran Balai dan Satker/PPK selaku penyelenggara lapangan pun berlomba-lomba mempersiapkan masing-masing ruas yang menjadi kewenangan, agar berada dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat pemudik. Namun diantara kerja keras itu, rupanya masih ada saja Satker/PPK yang bekerja landai, seakan tak memiliki kepedulian akan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengendara. Diantara Satker/PPK yang dinilai berkinerja buruk, bahkan sempat menjadi headline sejumlah media online lokal dan nasional tersebut adalah, Satker/PPK dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat (NTB) penyelenggara ruas jalan nasional Tano-Sumbawa. Pasalnya, sejumlah titik jalan nasional dari Poto Tano menuju Sumbawa i

BARAK, (Sulsel)- Jauh sebelum arus mudik lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H/2022, sebagian besar Satker/PPK berupaya maksimal mempersiapkan masing-masing ruas yang menjadi kewenangan, agar berada dalam kondisi layak, aman dan layak bagi masyarakat pengendara, khususnya para pemudik yang akan bersilaturrahmi dengan sanak-saudara di kampung halaman. Lain hal-nya dengan jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya Satker/PPK yang memikul tanggungjawab penyelenggaraan ruas jalan nasional Trans Sulawesi di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwuk Timur. Pasalnya, ruas jalan utama yang biasanya dipadati para pengendara saat arus mudik dan balik lebaran itu, sudah mengalami kerusakan sejak beberapa tahun lalu, bahkan sudah banyak pengendara yang menjadi korban, namun seolah dibiarkan tanpa penanganan berarti. Kecewa dengan sikap Balai dan jajaran yang dianggap tidak serius menangani kerusakan pada ruas jalan nasional di daerahnya, Jum'at (29/