Kasatker PJN II NTB Perlu di Ganti

Jajaran BBPJN Sulsel Juga Sama

BARAK, (Jakarta)- Masih ingat...? TA 2021 lalu, Satker PJN Wilayah II NTB digeruduk massa dari Front Pemuda Peduli Keadilan Pulau Sumbawa (FPPK-PS).

Aksi demonstrasi itu dihelat lantaran adanya dugaan yang terkait dengan pekerjaan Padat Karya Tunai (PKT), paket longsegment dan gaji buruh yang belum dibayarkan.

Kala itu, pekerjaan PKT disinyalir menggunakan alat berat, sehingga dinilai tidak membawa nilai manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar.

Begitu pula dengan pekerjaan longsegment TA 2020 dan 2021 yang disinyalir melanggar aturan. Selain itu, massa aksi juga menuntut, agar upah buruh segera dibayarkan.

Tak hanya persoalan itu, lemahnya kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyiapan jalur mudik lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H/2022 tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pasalnya, disaat Satker/PPK lainnya di seluruh pelosok negeri berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaik dengan mempersiapkan jalur yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat pengendara, ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan Satker PJN Wilayah II NTB justeru berada dalam kondisi rusak parah, dan membahayakan para pengendara.

Adalah ruas jalan nasional Tano-Sumbawa yang sempat menjadi sorotan media masa jelang puncak arus mudik lebaran 1443 H kemarin.

Meskipun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB merilis kerusakan hanya terjadi di lima titik, dan itupun akibat banjir yang terjadi pada medio Desember 2021 dan Pebruari 2022. Namun rilis itu bertentangan dengan Dinas PU NTB yang mengatakan kerusakan tidak hanya terjadi di lima titik saja, namun jumlahnya hingga puluhan titik.

Menyoroti hal tersebut, Kornas Barak, Danil's menilai, buruknya kinerja Satker PJN Wilayah II NTB bukan tidak mungkin menjadi noda bagi capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR, yang sejak awal tahun 2022 berjuang keras menunjukkan kinerja terbaik walaupun dengan anggaran yang terbatas.

"Kami kira, figur-figur yang berkinerja standar sebaiknya di ganti saja. DJBM memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berlimpah, yang memiliki kepedulian, dan mampu mengambil langkah-langkah inovatif meski dalam kondisi tersulit sekalipun," ujarnya, Senin (09/05/2022).

Menurut Danil's, bukan hanya Kepala Satker dan PPK berkinerja lemah yang perlu segera di ganti, namun yang memiliki kesibukan lain diluar kedinasan juga perlu segera dicarikan penggantinya.

"Terlebih lagi kalau yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri. Itu perlu segera di respon, agar tidak berimbas pada capaian kinerja infrastruktur pemerintah," tegasnya.

Bukan hanya Kasatker dan PPK pada Satker PJN Wilayah II NTB yang perlu segera diganti, namun Kasatker/PPK dibawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) penyelenggara ruas jalan nasional Trans Sulawesi juga mendesak untuk di carikan penggantinya.

"Di Sulsel juga sama parahnya dengan di NTB. Kalau tidak diancam akan di blokir, dan di follow-up media masa, Balai, Satker dan PPK-nya mungkin masih anteng-anteng saja sampai sekarang," sesalnya.* (Barak)