Setahun Korupsi Jl Ir Sutami Buram...?


BARAK, (Lampung)- Setahun lebih yang lalu, Polda Lampung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi paket proyek Multy Years Contrac (MYC) jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono Lampung Timur.

Meskipun satu dari lima tersangka memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Lampung, namun ke-4 tersangka lainnya, hingga kini tak jelas nasibnya.

Adapun ke-5 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Lampung pada medio April 2021 lalu, terdiri atas Direktur PT URM Bambang Wahyu Utomo, Komisaris Utama PT URM Hengki Widodo, Direktur Pengawasan Proyek Bambang Hariadi Wikanta, dan Sahroni serta Rukun Sitepu dari jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung.

Belakangan, status tersangka Hengki Widodo alias Engsit di anulir oleh PN Lampung lewat gugatan praperadilan.


Seperti diketahui, dugaan korupsi proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribawono-SP Sribawono terendus oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung lantaran diduga di kerjakan tidak sesuai kontrak kerja. Dari perhitungan awal penyidik, proyek senilai Rp 147,5 miliar tersebut, ditaksir merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 65 miliar.

Dari kasus ini, Polda Lampung telah menyita uang yang diduga hasil korupsi sebesar Rp 10,1 miliar, terdiri atas Rp 10 miliar dari PT URM, dan Rp 100 juta dari pihak lain.

Kala itu, Minggu (09/05/2021), Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro mengungkapkan, jika uang Rp 100 juta yang disita itupun awalnya diberikan oleh Engsit kepada salah satu tersangka. "Dari salah satu tersangka yang diperoleh dari Engsit," ujarnya.

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan mensupervisi penanganan perkaranya.


Begitu pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah bersama-sama turun ke lapangan, untuk mengambil sample dalam menghitung nilai kerugian negaranya.

Namun hingga kini, kejelasan kasusnya seakan semakin buram. Dan nasib para tersangka pun terkatung-katung  tanpa ada kejelasan, apakah akan ditahan atau dibebaskan dari segala tuntutan.

Dan yang tak kalah penting, adalah mengendapnya uang negara yang disita sejak setahun lebih yang lalu...?* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya