TOA Non Job Bagi Kasatker & PPK Prestasi Minimalis


BARAK, (Jakarta)- Para pengambil kebijakan diharapkan berani memutuskan  Tour of Area Non-job bagi setiap Kepala Satker dan PPK yang minim prestasi.

Hal itu dinilai sangat perlu dilakukan untuk merangsang semangat kerja bagi setiap figur yang memikul tanggungjawab, baik sebagai Kepala Satker maupun PPK.

"Kasatker dan PPK itu kan garda terdepan dalam penyelenggaraan infrastruktur nasional. Kalau masih ada yang kerja normatif, terlebih ditengah keterbatasan anggaran seperti sekarang, maka penurunan kualitas infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan akan sangat drastis," ungkap Kornas Barak, Danil's, Rabu (11/05/2022).

Karenanya, Danil's memandang, kebijakan yang tegas dan terukur sangat diperlukan, khususnya bagi pejabat yang sudah berkali-kali di ingatkan, namun tidak juga mampu meningkatkan kinerjanya.

"Keputusan Tour of Area and non Job juga harus melewati prosedur yang benar. Contohnya melalui rekomendasi Direktorat Kepatuhan Internal ataupun Inspektorat," ujarnya.

Kalau hal itu diterapkan, katanya, secara otomatis berdampak positif bagi jenjang karier figur-figur yang memang berintegritas.

"Kan gak lucu, sudah kerjanya standar "minimalis", eh...bisa jadi pimpinan 4-5 tahun disatu tempat. Ini kan gak baik juga bagi jenjang karier figur-figur lain yang memiliki kapasitas. Masa sudah tiga kali ganti Kabalai, Kasatker/PPK kinerja minimalis gak ganti-ganti juga...? Kecuali kalau kinerja bagus, boleh-lah dipertahankan," sindirnya.

Diketahui, sepanjang persiapan jalur mudik libur lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H/2022, setidaknya terdapat dua Satker/PPK yang menjadi sorotan publik, yakni Kasatker/PPK penyelenggara jalan nasional Tano-Sumbawa dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, dan KaSatker/PPK penyelenggara jalan nasional Trans Sulawesi dibawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel.

Kedua Sakter/PPK itu disorot lantaran kinerjanya yang dinilai minim. Bahkan jalan yang menjadi kewenangan kedua KaSatker/PPK tersebut membahayakan nyawah masyarakat pengendara.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IJD BBPJN Sulsel Bangun Jalan Penghubung Sulsel-Batas Sulbar & Batas Sulteng

Gambar
Gunakan Lapis Pondasi Soil Sement BARAK, (Sulsel)- Geliat pembangunan jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) semakin hari kian menggelora dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Informasi yang berhasil dihimpun redaksi, semua paket IJD tahap I berjalan dengan baik. Tak terkecuali yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulsel. Yang menarik dari pelaksanaan paket IJD kali ini, yakni penerapan material yang tidak seperti biasanya. Kali ini BBPJN Sulsel menerapkan pekerjaan yang menggunakan lapis pondasi semen tanah (soil sement). Konstruksi yang baru pertama kali diterapkan diwilayah Sulsel ini, dilaksanakan pada paket IJD pembangunan jalan Sabbang-Tallang-Sae (Akses Seko) di Kabupaten Luwu Utara. Penggunaan lapis pondasi semen tanah yang dicampur dengan bahan adiktif matos soil stabilizer, yang kemudian ditutup menggunakan lapisan aspa
Baca selengkapnya

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya