Info Barak

BARAK- Seakan tak ada hentinya, kinerja Balai Palaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terus menjadi sorotan dihampir seluruh penjuru negeri. Setelah sebelumnya *infobarak* mengupas berbagai persoalan yang terjadi pada BP2JK Wilayah Jambi, Maluku dan Maluku Utara, kini giliran BP2JK Wilayah DIY yang diterpa "kabar miring". Sebut saja tender paket pembangunan jalan Pantai Selatan (Pansela) yang membentang dari Banten, Jateng hingga Jatim. Pada tender jalan baru Planjan-Baron-Tepus ini, pemerintah menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 277,2 miliar. Namun tak disangka, ditengah tender berlangsung, muncul kabar miring yang menyebutkan adanya dugaan lobi-lobi yang disinyalir dilakukan oknum tertentu kepada pihak penyelenggara, yang bahkan disinyalir menembus hingga ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Dari kabar yang beredar seperti dilansir m.harianmerahputih.id, ada dua jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersaing ketat untuk menda...

BARAK- Seperti yang disuguhkan *infobarak* sebelumnya, peliknya persoalan yang membelit Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), mestinya menggugah pena para pemangku kebijakan di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengambil sikap penyelamatan terhadap BP2JK. Sebab jika perubahan hanya diharapkan datang dari dalam Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) sendiri, sepertinya agak sulit. Terlebih dengan banyaknya keluhan terhadap BP2JK yang selama ini tak mampu diselesaikan oleh DJBK. Sebut saja persoalan lelang/tender pengadaan barang/pemerintah di BP2JK Jambi, BP2JK Maluku Utara, BP2JK Aceh, BP2JK, Jabar, BP2JK DIY, BP2JK Kepri, dan BP2JK Maluku. Bukan hanya sebatas persoalan yang sudah diuraikan dalam berita2 sebelumnya, tapi masih banyak lagi persoalan lain yang menjadi dasar kenapa evaluasi kinerja dan unit independen pengawas kinerja BP2JK sangat mendesak. Sebut saja dugaan tukar-guling dan fee proyek yang disinyalir terjadi pada jajaran BP2...

BARAK- Munculnya berbagai dugaan pelanggaran yang disinyalir terjadi selama Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) menjadi penyelenggara lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah, membuat publik prihatin dan turut mencari solusi untuk perbaikan. Hanya saja, apakah solusi yang ditawarkan bisa diterima oleh para pemangku kebijakan di Kementerian PUPR atau tidak, semua kembali pada nurani pemangku kepentingan. Demikian diungkapkan Kornas Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), Danil's, Senin (28/9/20). Persoalan-persoalan yang mengemuka pada sejumlah BP2JK, mulai dari BP2JK Wilayah Jambi, Maluku, Maluku Utara, Jateng, Jabar dan lain-lain, tidak boleh dianggap sepele. Sebab hal itu akan membuat BP2JK keluar daru ruh nya sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan anggaran di Kementerian PUPR. "BP2JK adalah penentu akuntabilitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian PUPR. BP2JK berintegritas, maka selamatlah wajah Kementerian PUPR. Karena bagaimanapun, badai korupsi...

BARAK- Hingga kini, ketimpangan terus terjadi dinegeri ini. Bukan hanya lahan yang dikuasai segelintir orang, namun perputaran roda ekonomi lewat proyek-proyek pemerintah dan swasta skala besar juga hanya dikuasai segelintir kontraktor besar. Setidaknya itulah kenyataan pahit yang terpaksa dihadapi para pelaku jasa konstruksi, hingga tak dapat berkembang. Hal itu juga yang digambarkan Ketua BPD Gapensi Jatim, H Agus Gendoyono atas kondisi yang terjadi hari ini. Dimana 85% proyek diseluruh penjuru negeri hanya dinikmati oleh sekitar 1% kontraktor skala besar. Parahnya lagi, jurang antara kontraktor Jawa dan non Jawa semakin terbuka lebar. Bahkan banyak proyek-proyek besar diluar Pulau Jawa dimenangkan kontraktor asal Jawa. "Dan kontraktor-kontraktor besar yang mendominasi masih itu-itu saja, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku jasa konstruksi kecil dan menengah mentransfer teknologi, manajerial dan Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Agus, Senin (21/9/20). Agus menjelaskan, 1% p...

BARAK- Persoalan demi persoalan terus mengemuka dari beberapa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Hasil penelusuran Barak, ternyata bukan hanya BP2JK Jambi, BP2JK Maluku Utara yang menuai kritik, namun kritik terhadap BP2JK Maluku juga tidak kalah panas. Dimenangkannya dua perusahaan yang disinyalir bermasalah dengan hukum, BP2JK Maluku pun mendapat kritikan pedas dari Asosiasi jasa konstruksi lokal. Pasalnya, dalam proses lelang renovasi ratusan sekolah di tujuh titik yang tersebar di Maluku, BP2JK dan Pokja Balai Cipta Karya Maluku tutup mata atas keberadaan dua perusahaan yang diduga sedang bermasalah dengan hukum. Ketua Aspekindo Maluku, Joppy Waas menuturkan, dua perusahaan yang diduga sedang bermasalah dengan hukum itu adalah PT MKI, yang ditetapkan sebagai pemenang paket renovasi 40 unit sekolah di Kab Buru senilai Rp 17,5 miliar, dan PT SH yang ditetapkan sebagai pemenang paket renovasi gedung sekolah di Kab Seram Bagian Barat senilai Rp 30,3 miliar lebih. Dijela...

BARAK- Indikasi praktek curang yang disinyalir terjadi dibeberapa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), sepatutnya menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja BP2JK secara menyeluruh. Sebab bagaimanapun, BP2JK adalah wajah Kementerian PUPR. BP2JK rusak, maka carut-marutlah wajah Kementerian PUPR. Di awal tahun 2020, Center for Badget Analysis (CBA) merilis temuan dugaan praktek curang dalam lelang/tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada BP2JK Maluku Utara. Menurut CBA, tersinyalir ada praktek curang pada lelang paket pembangunan dan perkuatan breakwater di Kota Ternate senilai Rp 19,9 miliar. "Modusnya masih tergolong lama, namun agak rapi. Dugaan kami, permainan ini melibatkan oknum Pokja ULP dan pihak swasta. Mereka diduga berkolaborasi untuk memenangkan perusahaan tertentu," ujar Koordintor Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, layaknya dilansir klikanggaran.com. Sejak awal proses tender, katanya, sudah ditemukan permainan kotor. C...

BARAK- Mengemukanya beberapa persoalan yang mendapat sorotan publik pada Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jambi, dinilai patut menjadi titik start bagi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membenahi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Ditjen Bina Konstruksi yang membawahi 34 BP2JK seluruh Indonesia. Pasalnya, BP2JK dibentuk pada hakekatnya untuk meningkatkan disiplin dan kualitas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Demikian pula para pemangku jabatannya yang memikul beban integritas sebagai wajah Kementerian PUPR. Sebab Itulah, setiap persoalan yang muncul wajib diselesaikan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas sampai ke akar persoalannya. Karena carut-marutnya wajah Kementerian PUPR berada pada BP2JK. "Kami berpandangan, persoalan yang menjadi sorotan publik di BP2JK Wilayah Jambi, sepatutnya menjadi perhatian serius, bahkan layak dipertanggungjawabkan dengan mencopot Kepala Balainya," uja...