Info Barak

Solusi Sudah Ditawarkan ke Warga BARAK, (Kalteng)- Viral penolakan warga atas pemasangan tanggul (bronjong) penahan banjir pada ruas jalan nasional Trans Kalimantan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, mendapat respon positif dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam keterangan pers-nya, Kepala Satker PJN Wilayah II Kalteng, Marbun Riwanto menjelaskan, sejatinya pembangunan yang diselenggarakan pihaknya selalu mengedepankan aspek sosial, budaya maupun ekonomi. "Aspek sosial, budaya dan ekonomi selalu kami kedepankan dalam setiap menjalankan tugas. Tanggul dibuat pun, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat secara luas," jelasnya kepada infobarak, Rabu (30/08/2023). Tanggul yang dibuat, jelasnya, nantinya bermanfaat menghalau banjir yang selama ini selalu menggenangi badan jalan. "Salah satu contohnya, pada tahun 2021 lalu, banjir me...

BARAK, (Kalteng)- Protes perangkat desa yang didukung warga Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau terkait pembangunan jalan Trans Kalimantan, masih bergulir. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Nusa, Yansah A Gani menyebutkan, pembangunan tanggul (bronjong) dengan ketinggian 50 hingga 150 Cm diwilayahnya, dinilai mengabaikan aspek sosial dan ekonomi. "Masyarakat tidak menolak pembangunan yang ada, hanya ketinggian tanggul yang dipersoalkan," katanya. Ketinggian tanggul yang dibangun Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Kalteng, dipastikan mematikan usaha warungan warga yang berprofesi sebagai pedagang. "Tanggul yang menjulang tinggi itu berdampak langsung pada matinya roda perekonomian warga padat penduduk yang memang menggantungkan hidup dari usaha warungan. Sekedar akses keluar-masuk saja sulit, apalagi pembeli," ujarnya disitat transhapakat. Ia pun berharap pemerintah meninjau kembali pembangunan tanggul terseb...

BARAK, (Sumut)- Satu-satunya jembatan yang menjadi akses penghubung jalur darat dari Parapat menuju Pulau Samosir di Danau Toba, akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun pembangunannya sudah dinyatakan selesai 100 persen pada Desember 2022, namun peresmian baru dilaksanakan pada Jum'at (25/08/2023) kemarin. Jokowi menyebutkan, pembangunan jembatan dengan panjang keseluruhan 382 meter itu dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Sementara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan infrastruktur pada tiap-tiap KSPN selalu direncanakan secara terpadu, mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air bersih dan air baku, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga perbaikan hunian penduduk lewat Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur. "Tujuannya merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, hingga berdampak pada peningkatan ekonomi ma...

Catatan Redaksi JAJARAN Satker dan PPK penyelenggara jalan nasional nampaknya perlu berkaca dari aksi protes warga yang sumber mata pencahariannya terancam karena adanya proyek pemasangan bronjong (tanggul) penahan jalan nasional Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau. Bagi sebagian orang, protes semacam itu mungkin masih dianggap hal lumrah dalam sebuah proses pembangunan. Tapi bagi para pemikir yang bekerja dengan nurani, hal seperti itu merupakan tamparan telak dimuka hidung institusi tempatnya bernaung. Apakah ada yang salah sampai-sampai seorang Kepala Desa pun turur ambil bagian dalam aksi protes yang digelar warga...? Tentu saja ada. Mana mungkin warga sekonyong-konyong protes kalau hajat hidupnya tidak terganggu. Siapa juga yang diam saja kalau mata pencahariannya terganggu. Lalu dimanakah letak kesalahannya...? Kalau proyek itu melewati perencanaan yang matang, mana mungkin menghasilkan design yang merugikan masyarakat sekitar. Begutu pula jika sosialisasi pra design dan p...

BARAK, (Kalteng)- Kepala Desa (Kades) bersama warga Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengevaluasi pembangunan tanggul diwilayah mereka. Pasalnya, pembuatan tanggul menggunakan kawat bronjong tersebut terlalu tinggi, yang nantinya berdampak pada roda perekonomian masyarakat sekitar. "Pada dasarnya kami bersama masyarakat tidak menolak pembangunan oleh BPJN dan jajaran, tapi pikirkan dampaknya bagi masyarakat, baik sosial maupun ekonomi," ujar Kades Tumbang Nusa, Lilly,  dilansir borneonews, Sabtu (26/08/2023). Pembangunan, lanjutnya, harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan malah menyengsarakan. Lilly menjelaskan, pembuatan tanggul menggunakan kawat bronjong setinggi 50- 150 Cm, dipastikan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar, seperti matinya perekonomian warga yang rerata berprofesi sebagai pedagang disepanjang ruas Trans Kalimantan tersebut...

BARAK, (Kaltim)- Pembangunan jalan nasional Bontang-Sangatta oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) kini hampir rampung, dan akhir 2023 ini ditargetkan mencapai kemantapan 100 persen (mulus- Red). "Ruas Bontang-Sangatta ini ditangani dengan rahab mayor, minor dan pemeliharaan rutin. Insya'Allah akhir tahun ini (2023) sudah mulus". Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR-RI, Irwan, saat meninjau penanganan jalan nasional Bontang-Sangatta. Didampingi pejabat BBPJN Kaltim dan kontraktor pelaksana, Irwan meninjau langsung proses pekerjaan rigid pavement sepanjang 5 Km dengan lebar 7,5 meter dikawasan Kandolo. Selanjutnya, Irwan juga didampingi saat meninjau lokasi yang akan dikerjakan dengan konstruksi rigid pavement pada segment Terminal Sangatta-Jembatan Pinang sepanjang 700 meter. Rigid dilokasi tersebut akan dikerjakan pada medio September tahun ini. Layaknya dilansir selasar, Jum'at (25/08/2023), Irwan berharap pembangunan jalan...

BARAK, (Kaltim)- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, kajian Detail Engineering Design (DED) untuk menurunkan grade jalan yang terjal dan membahayakan pengendara di depan RSUD Taman Husada, Kota Bontang tengah berjalan. Hal itu diungkapkan Kepala BBPJN Kaltim, Reiza Setiawan saat meninjau lokasi bersama anggota Komisi V DPR RI, Irwan, Selasa kemarin. Reiza mengatakan, pihaknya akan menurunkan grade jalan tersebut sekitar 10 meter, agar tidak lagi membahayakan masyarakat pengendara. "Tahun ini kajian DED-nya disusun. Tahun depan (2024) baru bisa dikerjakan," ujarnya. Pernyataan itu pun dikuatkan oleh mantan Kepala BBPJN Kaltim yang kini telah menjabat sebagai Direktur Preservasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR, Budiamin. "Sekarang masih dalam kajian DED, untuk nanti dikerjakan pada TA 2024," ungkapnya. Sementara anggota Komisi V DPR, Irwan menjelaskan, menurunkan grade jalan dilokasi yang dik...