Info Barak

BARAK, (Sumut)- Meskipun dalam keadaan yang serba minim, namun PPK tetap berupaya maksimal perbaiki kerusakan jalan. Seperti halnya yang dilakukan PPK 3.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Sumatera Utara (Sumut). Theopilus Ginting, PPK 3.5 PJN III Sumut mengungkapkan, pihaknya selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam memperbaiki kerusakan jalan. "Meskipun saat ini kami tidak memiliki alat berat yang layak seperti tendem roller untuk pemadatan aspal, namun upaya perbaikan tetap kami maksimalkan sebagai langkah preventif," ujarnya disitat hariansib, Selasa (28/11/2023) kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya bahkan sudah berupaya meminjam alat berat dari Pemda Kepulauan Nias, namun semua alat berat tengah terpakai. "Apalagi dimasa sibuk seperti sekarang, semua alat berat sedang digunakan," ucapnya. Beberapa waktu lalu, PPK 3.5 terlihat memperbaiki jalan rusak disekitaran terminal lama dan sejumlah titik lainnya di Gunungsitoli, Sogaeadu hingga Ida...

BARAK, (Jabar)- Setidaknya 9 Kecamatan di Kabupaten/Kota Tasikmalaya akan dilintasi jalur Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Dari 9 Kecamatan tersebut, 5 diantaranya berada dalam wilayah Kab Tasikmalaya, yang terdiri atas Kec Padakembang, Leuwisari, Salawu, Cigalontang, dan Kec Singaparna. Sementara 4 Kec lainnya masuk dalam wilayah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas Kec Tamansari, Kawalu, Cibeureum, dan Kec Mangkubumi. Jelang akhir TA 2023 ini, pembangunan Tol Getaci tengah fokus dalam pekerjaan seksi I rute junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 Km. Setelah pekerjaan tersebut rampung, pembangunan akan dilanjutkan ke arah Tasikmalaya, yang diperkirakan mulai berjalan pada awal TA 2024 mendatang. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, dalam keterangannya dilansir antaranews beberapa waktu lalu mengungkapkan, pembangunan Tol Getaci untuk wilayah Tasikmalaya akan dimulai pada awal 2024 nanti. "Mungkin kuartal II tahun depan baru pembangunannya," ujar Hedy.* (B...

BARAK, (NTB)- Guna mencegah terjadinya segala bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap penyelenggaraan proyek strategis nasional, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pengawalan atas pelaksanaan proyek jalan nasional di NTB. Salah satu yang menjadi tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejati NTB saat ini, yakni pelebaran jalan naaional di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai kontrak sekitar Rp 280 miliar. Asisten Intelijen Kejati NTB, I Wayan Riana mengungkapkan, pengawalan yang pihaknya lakukan semata untuk mengeliminasi AGHT. Sementara terkait puluhan permohonan konsinyasi (ganti rugi) lahan terimbas pelebaran jalan di Pengadilan Negeri Mataram, ia menyebutkan, hal itu menjadi bagian dari kerja PPS untuk mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan yang berlangsung. "Konsinyasi sebagai upaya mempercepat proses. Kalau negosiasi, itu lambat. Nah, itulah salah satu hambatan dalam pekerjaan," ujarnya dilansir antaranews, Seni...

BARAK, (Sultra)- Keterbatasan anggaran membuat banyak Pemprov dan Pemda/Pemkot mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki kerusakan jalan milik daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) pun tak luput dari harapan tersebut. Terkurasnya anggaran bagi perhelatan Pilkada dan Pemilu pada TA 2024 nanti, membuat Pemprov berharap banyak dari program Inpres Jalan Daerah (IJD). Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul menuturkan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak bisa memperbaiki seluruh ruas jalan daerah yang rusak. "Dalam kondisi seperti ini, kami harus pandai memilah mana yang paling urgent. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan yang ada, mengingat anggaran yang terbatas," ujarnya. Saat ini, lanjutnya, Pemprov Sultra terus mendorong perbaikan jalan lewat program IJD. "Untuk mengatasinya, kami mendorong agar semua jalan daerah yang rusak bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat lewat program IJD," ...

BARAK, (NTT)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemkab Manggarai Barat (Mabar) menandatangani Kerjasama pemindahan utilitas milik BUMN dan BUMD untuk memudahkan kegiatan pembangunan jalan nasional menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo. Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto menuturkan, sejak tahun 2020 Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR sudah membangun infrastruktur jalan di Labuan Bajo untuk mendukung KSPN. "Sejak itu sudah dimulai dengan pembangunan dan peningkatan ruas jalan dalam kota Labuan Bajo dan sekitarnya," ungkapnya. Suksesnya pembangunan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari dukungan Pemkab Manggarai Barat. Begitu pula untuk TA 2023 ini, lanjutnya, Balai mengharapkan dukungan dari semua pihak, agar pembangunan infrastruktur jalan/jembatan dikawasan wisata Labuan Bajo sukses sesuai rencana. Harapan yang sama juga diucapkan Sekda Kab Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo. Ia mengun...

BARAK, (Sumut)- Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.6 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV dibawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut), segera memperlebar jalan nasional di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Rabu (22/11/2023), PPK 4.6 pada Satker PJN Wilayah IV Sumut, Nanda Harahap, bersama Kadis PUTR Sergai, Johan Sinaga, dan Muspika Kecamatan Sei Rampah, turun langsung untuk melihat proses pengukuran jalan yang akan dibangun. Kadis PUTR Sergai, Johan Sinaga menuturkan, pengukuran mulai dilakukan dari titik nil ke arah Kec Teluk Mengkudu sekitar 500 meter. Selanjutnya pengukuran juga dilakukan dari Gerbang Tol Teluk Mengkudu hingga komplek perkantoran Pemkab Sergai di Kec Sei Rampah sepanjang 1,5 Km. "Untuk tahap awal, jalan nasional yang akan diperlebar ini sepanjang 2 Km," ujar Johan disitat waspada, Rabu (22/11/2023) kemarin. Selain PPK dan perwakilan Satker P...

BARAK, (Sumsel)- Lama tak terdengar khabar, kini progres fisik pembangunan Flyover Sekip Ujung di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sudah 72,4 persen, dan ditargetkan selesai pada 29 April 2024 nanti. Hal itu terungkap saat Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni dan rombongan turun langsung meninjau proses pembangunan yang tengah berlangsung, Selasa (14/11/2023). Diketahui, pembangunan Flyover sepanjang 660 meter tersebut merupakan kerjasama Pemprov Sumsel dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel pada Direktorat Jenderal Bina Marga  (DJBM) Kementerian PUPR untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi. "Terwujudnya Flyover ini hasil kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemprov Sumsel serta Pemkot Palembang," ujar Agus layaknya dilansir harianhaluan Rabu (22/11/2023). Pihaknya menargetkan progres fisik per Desember 2023 nanti bisa mencapai 87 persen, agar media Pebruari 2024 bisa dilakukan soft launching. Selain nilai manfaat berupa kelancaran arus transpor...