PPS Kejati NTB Kawal Proyek Jalan Nasional


BARAK, (NTB)- Guna mencegah terjadinya segala bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap penyelenggaraan proyek strategis nasional, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pengawalan atas pelaksanaan proyek jalan nasional di NTB.

Salah satu yang menjadi tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejati NTB saat ini, yakni pelebaran jalan naaional di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai kontrak sekitar Rp 280 miliar.

Asisten Intelijen Kejati NTB, I Wayan Riana mengungkapkan, pengawalan yang pihaknya lakukan semata untuk mengeliminasi AGHT.

Sementara terkait puluhan permohonan konsinyasi (ganti rugi) lahan terimbas pelebaran jalan di Pengadilan Negeri Mataram, ia menyebutkan, hal itu menjadi bagian dari kerja PPS untuk mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan yang berlangsung.

"Konsinyasi sebagai upaya mempercepat proses. Kalau negosiasi, itu lambat. Nah, itulah salah satu hambatan dalam pekerjaan," ujarnya dilansir antaranews, Senin (27/11/2023).

Pembayaran ganti rugi lahan warga lewat Pengadilan, lanjutnya, bukan karena tidak adanya kesepakatan dengan pemilik lahan, tapi lantaran sertifikat berstatus agunan di bank.

"Jadi bukan karena tidak ada titik temu soal harga," katanya.

Ia juga memastikan, jika nilai ganti rugi lahan warga sudah melalui kajian yang tepat.

"Tim apprasial itu kan kredibel, tidak mungkin asal-asalan menetapkan harga. Dan selama pantauan kami, tidak ada keberatan dari pemilik lahan," imbuhnya.

Tiga Paket

Informasi terhimpun, terdapat tiga paket pekerjaan yang termasuk dalam rangkaian proyek pelebaran jalan nasional di Kab Lombok Utara. Ketiga paket tersebut dianggarkan dalam APBN TA 2022.

Paket pertama yakni Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan 1 dengan lingkup pekerjaan disepanjang ruas jalan dari Kecamatan Pemenang menuju Kec Bayan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Metro Lestari Utama yang beralamat di Kota Mataram dengan nilai kontrak sebesar Rp 94,83 miliar dari besaran pagu sebesar Rp 99,89 miliar.

Kemudian paket kedua, yakni Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan 2 yang dikerjakan oleh PT Sinarbali Binakarya yang beralamat di Kab Klungkung, Bali, dengan nilai kontrak sebesar Rp 93,03 miliar dari pagu sebesar Rp 99,92 miliar.

Sementara paket ketiga, yakni Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun yang dikerjakan PT Bahagia Bangunnusa yang beralamat di Kota Mataram dengan nilai kontrak sebesar Rp 93,99 miliar dari pagu sebesar Rp 99,99 miliar.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tunjangan Kinerja PNS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR sebesar 100 persen. Usulan tersebut dikemukakan Menteri Basuki dalam acara ESG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Diketahui, saat ini tunjangan kinerja PNS pada lingkungan Kementerian PUPR masih mengacu pada Kepmen No 1542/KPTS/M/2023 dengan nominal tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 49,8 juta. Adapun besaran tunjangan kinerja terdiri atas Menteri sebesar Rp 49,8 juta, Wakil Menteri Rp 44,8 juta, Sekjen/Irjen Rp 33,2 juta, Dirjen Rp 32,7 juta, Kepala Badan Rp 32,2 juta dan Staf Ahli Menteri Rp 27,5 juta. Selanjutnya, tunjangan kinerja untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti Sekretaris Badan, Kabiro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur sebesar Rp 19,2 juta, Sekretaris/Kepala Sekretariat Lembaga non Struktural Rp 18,6 juta, Kepala Balai Besar Rp 17 juta, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Rp 15,2 juta,  Kepala Balai Kelas I Rp 10,
Baca selengkapnya

Dukung Pengembangan Kawasan, BBPJN Sumut Bangun Jl Lingkar Ir Soekarno Siborongborong

Gambar
BARAK, (Sumut)- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Ir Soekarno di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Selain untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap akhir pekan dan hari-hari besar, pembangunan itu juga bermaksud mendukung pengembangan kawasan di Siborongborong. Kepala Dinas PUTR Taput, Dalan Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar Ir Soekarno bermula dari pengajuan Bupati Taput Nikson Nababan sejak TA 2017 kepada Kementerian PUPR. Menyambut pengajuan tersebut, masyarakat pun secara sukarela menyerahkan lahan mereka yang dilintasi pembangunan tanpa meminta imbalan apapun. "Hanya bangunan rumah dan makam saja yang diganti dengan bangunan yang sama dengan yang dibongkar," ungkap Dalan disitat metro-online, Selasa (09'07/2024). Pembangunannya sendiri dimulai sejak TA 2019 sepanjang 2 Km, dan 2020 sepanjan
Baca selengkapnya

Penanganan Bahu Jalan Rawan Ambles di BBPJN DKI-Jabar Setengah Hati

Gambar
Catatan Redaksi SAAT ini, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) masih terus melakukan pembenahan pada ruas jalan nasional disepanjang pesisir Jabar Selatan. Amatan redaksi infobarak, Minggu (18/08/2024), sejak memasuki Surade, Sukabumi, kendaraan melintas dengan nyaman tanpa ada goncangan yang berarti. Hal itu menandakan badan jalan sudah dalam keadaan mantap. Namun ketika memasuki kawasan Jampang Kulon, goncangan kendaraan terasa sangat kuat akibat jalan yang tidak rata. Meskipun tak lagi berlubang, jalan disepanjang Jampangkulon terasa seperti bergelombang akibat banyaknya tambalan bekas patching lama maupun baru. Begitu pula ketika perjalanan memasuki kawasan perkebunan Cikaso, perjalanan hanya sedikit tersendat lantaran masih ada pembangunan beberapa jembatan baru yang tengah dikerjakan. Selanjutnya ketika memasuki kawasan perkebunan Agrabinta, perjalanan terasa nyaman meskipun melewati jal
Baca selengkapnya