Info Barak

BARAK, (Jabar)- Senin (29/05/2023), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barar (Jabar) nampak tengah memperbaiki kerusakan yang terdapat pada underpass KH Sholeh Iskandar di Kota Bogor. Seperti diketahui, kerusakan yang terjadi pada penutup saluran underpass KH Sholis kerap mengalami kerusakan akibat sering di lintasi kendaraan bermuatan berat. Sejak dua tahun terakhir, perbaikan dilakukan beberapa kali. Namun tak lama kembali mengalami kerusakan akibat tingginya volume kendaraan angkutan material tanah,  pasir dan batu yang melintas. Kerusakan yang ada pun kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara roda dua. Jalan yang menurun, dan posisi kerusakan yang persis berada pada ujung turunan, membuat pengendara tak sempat melihat kerusakan yang ada. Namun kini kerusakan itu diperbaiki, agar pengendara dapat melintas dengan aman.* (Barak)

BARAK, (Jakarta)- Pemerintah pusat sampai menerbitkan Inpres No 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah hanya untuk membantu memperbaiki jalan milik Pemda yang rusak. Disisi lain, ratusan triliun, atau tepatnya Rp 278 triliun APBD milik sejumlah Pemda mengendap di Bank. "Akhir November 2022, Presiden Jokowi sudah meminta Pemda segera merealisasikan anggaran APBD, lantaran saat itu masih ada Rp 278 triliun dana Pemda yang mengendap di Bank." Demikian dipaparkan Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo dalam tulisannya yang dilansir sejumlah media masa, kemarin. Minimnya kepedulian dari aparat di Pemda, membuat rakyat ramai mengadukan persoalan kerusakan jalan daerah kepada Presiden. "Antusiasme warga untuk melaporkan jalan rusak didaerahnya masing kepada Presiden, baik melalui IG, Twiter, hingga FB sangat tinggi. Hingga beberapa hari lalu, laporan yang masuk sudah mencapai 7.400 aduan," ungkapnya. Menurutnya, banyak Pemda yang tak mau belajar akibat yan...

BARAK, (Banten)- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Banten terus mengejar capaian fisik penanganan ruas jalan nasional Cilegon-Merak. Heri Sutana, koordinator pengawas pada Satker PJN Wilayah I Banten mengungkapkan, pekerjaan ruas Serang-Cilegon-Merak merupakan paket MYC sejak TA 2022 dan akan berakhir pada 2024. Untuk di Kota Cilegon, katanya, saat ini tengah fokus pada pekerjaan Trotoar. "Kami targetkan Agustus nanti sudah selesai penanganan badan jalannya, agar kami bisa fokus penanganan disekitaran Kramatwatu, Kabupaten Serang," ujarnya dilansir selatsunda, Sabtu (27/05/2023). Heri juga menjelaskan, hingga kini, pekerjaan drainase, trotoar, maupun median jalan berjalan sesuai rencana. Sementara untuk pekerjaan badan jalan, lanjutnya, akan menggunakan konstruksi rigid pavement dan pengaspalan biasa. "Jadi ada beberapa lokasi yang menggunakan konstruksi rigid, dan ada pula yang di aspal," ungkapnya.* (Barak)

BARAK, (Aceh)- Nampaknya PPK 1.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh tidak salah dalam memilih rekanan untuk mengejar capaian kemantapan fisik jalan dan jembatan yang menjadi kewenangannya. Pasalnya, begitu kontrak ditandatangani, pelaksana sudah mampu mewujudkan pekerjaan fisik hingga 85 persen. "Jika di lihat capaian progres fisik setiap harinya, kami perkirakan akhir Juni nanti pelaksana sudah mampu menyelesaikan pekerjaannya 100 persen," ungkap PPK 1.5 pada Satker PJN Wilayah I Aceh, Zulfian, dalam keterangan persnya kepada infobarak, Jum'at (26/05/2023). Diketahui, PPK 1.5 pada Satker PJN Wiayah I Aceh menandatangani kontrak E-Katalog rehan minor ruas jalan Peurelak-Batas Kota Langsa pada akhir Pebruari dengan kontraktor pelaksana PT Koetaradja. Usai penandatanganan kontrak, PT Koetaradja langsung action, sehingga fisik pekerjaan tercapai tepat mutu tepat waktu, bahkan bisa jauh lebih cepat dari batas waktu terkontrak. "Sebenarnya kontrak...

Biaya Transportasi Melonjak Drastis BARAK, (Maluku Utara)- "Miris", mungkin itulah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan kesulitan yang dihadapi masyarakat dikepulauan terluar seperti di Kabupaten Pulau Morotai. Setiap hari, masyarakatnya harus rela berjibaku dengan infrastruktur jalan yang rusak parah, bahkan tat kala hujan mengguyur, jalanan tak ubah kubangan kerbau. Ironisnya, jalan yang mengalami kerusakan sangat parah itu merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara. Kondisi ini tidaklah baik jika dibandingkan dengan sikap pemerintah pusat yang saat ini tengah gencar membantu perbaikan jalan/jembatan milik daerah (Pemkab/Pemprov), sementara jalan/jembatan milik pemerintah pusat masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional di Morotai, setidaknya terlihat di Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Jaya, dan Morotai Utara. Sejak empat tahun terakhir, masyarakat dan para p...

BARAK, (Aceh)- Keluhan warga soal adanya kerusakan yang terdapat pada ruas jalan nasional Bireuen-Takengon, langsung mendapat respon dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Pantauan media, Rabu (24/05/2023), penangan dimulai dengan memperbaiki saluran drainase disekitaran kawasan Ronga-Ronga, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Diketahui, kerusakan pada jalan Bireuen-Takengon, akibat tertutupnya saluran drainase, sehingga air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar ke saluran samping. Kegiatan warga yang membuat akses jalan menuju kediaman masing-masing, disinyalir menjadi penyebab tertutupnya saluran drainase. Alhasil, air pun menggenangi badan jalan, dan lalu meresap hingga merusak lapisan konstruksi. Laykanya dilansir habaaceh, Rabu (24/05/2023), untuk penanganannya, kini pihak BPJN Aceh tengah mengembalikan fungsi saluran drainase, baru kemudian melakukan penanganan pada lapisan aspal yang rusak.* (Barak)

BARAK, (Jakarta)- Pengambilalihan perbaikan jalan daerah oleh pemerintah pusat, selaras azas desentralisasi. Hal itu ditegaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan soal upaya pemerintah pusat memperbaiki jalan milik daerah. Dikatakan pria yang selalu tampil sederhana tersebut, pemerintah pusat hanya mengambil-alih penanganan pada persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh pemerintah daerah, akibat keterbatasan anggaran. "Jadi pemerintah pusat hanya membantu menangani persoalan yang terlalu berat diselesaikan oleh Pemkab maupun Pemprov," ujarnya. Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan yang dibantu oleh pemerintah pusat, namun ada pula pembangunan irigasi. Hanya saja, katanya, kategorinya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Sama halnya seperti penanganan bencana alam, pemerintah pusat sigap membantu jika skalanya berat untuk ditangani oleh Pemda dan Pemprov," ungkapnya dalam wawancara khusus dengan B-Universe digedung ...